Koalisi masyarakat sipil telah mengirimkan surat kepada Kedutaan Besar India pada tanggal 9 Maret 2020 untuk menyampaikan kekhawatiran yang mendalam terhadap situasi yang tengah terjadi di India terkait dengan kekerasan terhadap minoritas Muslim India. Konflik ini dipicu oleh Undang-Undang (UU) Kewarganegaraan Baru atau Citizenship Amendment Act (CAA) yang banyak dikritik karena dianggap sebagai bentuk diskriminasi terhadap umat Islam di India. Protes terhadap CAA ini kemudian terpecah dan berubah menjadi konflik sectarian antara Hindu dan Islam.

Perseteruan yang terjadi antara demonstran pendukung Hindu dan penolak CAA yang beragam Islam semakin diperuncing oleh Kapil Mishra, pemimpin partai penguasa yaitu Partai Nasionalis Hindu Bharatiya Janata (BJP), yang memperingatkan polisi untuk melakukan sterilisasi lokasi unjuk rasa sebelum kunjungan resmi Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Berdiri di samping perwira tinggi kepolisian, Kapil juga memberikan orasi
bernada provokatif berupa kecaman terhadap aksi demonstran di Shaheen Bagh yang menentang CAA yang dapat mengancam kelangsungan hidup Muslim India, yang mengisi sekitar 14 persen dari populasi India, atau sekitar 180 juta orang.

Saksi mata peristiwa tersebut mengatakan bahwa petugas kepolisian sengaja mundur dan melakukan pembiaran ketika bentrokan terjadi, yang sama saja artinya membiarkan kelompok demonstran Hindu membantai warga Muslim. Data yang kami himpun sampai saat rilis ini dikeluarkan, tercatat kerusuhan tersebut menewaskan hingga setidaknya 42 orang, puluhan orang mengalami luka tembak, dan ratusan orang menjalani perawatan di rumah sakit.

India sudah memiliki jumlah kekerasan berbasis agama selama bertahun-tahun dan angka kematian terus meningkat hingga saat ini. Kami menyesalkan bahwa pemerintah India menolak kritik dari Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) atas kerusuhan di New Delhi yang telah memakan korban jiwa dan juga melukai warga sipil.

Massa yang termasuk dalam tindak kekerasan, kekerasan yang menyebabkan kematian, dan berbagai ragam perampasan hak lainnya, sudah seharusnya ditindak secara hukum karena ini menjadi tanggung jawab pemerintah dalam menjaga ketertiban umum dan melindungi semua warga negara, tanpa terkecuali, di India. Pemerintah India harus mengambil langkah progresif untuk menciptakan kerukunan antaragama di antara warga negara dan juga memastikan hak-hak fundamental warga negaranya, seperti kebebasan beragama dan berkeyakinan, kebebasan berkumpul, dan kebebasan untuk menyampaikan pendapat di muka umum, dihargai dan dilindungi.

Dengan melakukan pembiaran terhadap situasi ini, itu mencerminkan bahwa pemerintah India tidak mampu melindungi, memajukan, dan memenuhi hak asasi manusia dan ketertiban antara warga negaranya. Karena itu, kami ingin menyampaikan beberapa rekomendasi, seperti:

a. Pemerintah India segera melakukan investigasi terhadap peristiwa kekerasan pada demonstrasi CAA;

b. Pemerintah India memastikan lembaga kepolisian sebagai aparat keamanan agar melakukan mandat mereka untuk melindungi dan mencegah kekerasan yang terjadi di antara warga negara;

c. Pemerintah India menjamin transparansi yang utuh dalam mengungkapkan prosedur dan hasil investigasi terkait dengan peristiwa kekerasan pada demonstrasi CAA;

d. Pemerintah India akan melakukan perjanjian damai dan penyelesaian kasus yang terkait dengan peristiwa kekerasan dan memitigasi dampak dari perampasan berbagai macam bentuk hak yang dialami oleh para korban yaitu kelompok demonstran Muslim. Kami menunggu tanggapan dari Pemerintah India terkait peristiwa ini. Demikian surat ini
kami sampaikan, atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, Maret 2020

Organisasi Masyarakat Sipil:
1. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)
2. Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI)
3. Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
4. Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI)
5. Human Rights Working Group (HRWG)
6. IMPARSIAL
7. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)