Akuntabilitas pelanggaran HAM berat masa lalu masih menjadi ‘pekerjaan rumah’ besar bangsa ini. Berbagai peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu dari Aceh sampai Papua tidak juga terselesaikan. Korban dan keluarga korban terus dihadapkan pada penyangkalan negara; hak mereka untuk merengkuh keadilan, menyampaikan, mendengar dan menerima pengakuan negara atas kebenaran dan pengakuan kesalahan negara tidak juga dibuka ruangnya oleh negara. Bersamaan dengan itu, pemulihan atas semua kerugian dan kerusakan yang terjadi terhadap korban dan keluarganya belum menjadi prioritas pemerintah. Dengan terus dipeliharanya politik impunitas, keadilan transisi terus mengalami kemacetan sampai dengan 19 tahun Reformasi digulirkan.

Dibalik kesengajaan negara melakukan penyangkalan, ada semangat yang tak pernah mati dari korban, keluarga korban bersama dengan pegiat dan gerakan Hak Asasi Manusia seperti KontraS, dan organisasi lainnya untuk terus berdiri melakukan kerja-kerja advokasi keadilan transisi sepanjang 19 tahun terakhir. Dengan satu keyakinan dan tujuan: Negara ini harus berani memulihkan dirinya, berdiri tegak untuk nilai-nilai keadilan dan Hak Asasi Manusia dengan mengakui penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi di masa lalu.

Buku ini adalah salah satu jejak rekam konsistensi KontraS bersama korban dan keluarga korban dalam mendorong akuntabilitas negara atas pelanggaran HAM berat masa lalu, dalam memastikan keadilan transisi tetap pada jalurnya. Ruang-ruang diplomatik dalam berbagai pertemuan dengan otoritas negara telah banyak ditempuh, upaya mendorong efektivitas mekanisme hukum dan HAM domestik juga menjadi bagian prioritas kerja advokatif ini. Buku ini secara khusus menyajikan sejumlah proposal, panduan dan rujukan bagi penyelenggara negara dan para pengambil kebijakan untuk memutus impunitas pelanggaran HAM berat, memastikan terpenuhinya hak-hak korban dan terlaksananya agenda keadilan transisi yang lebih luas. Dokumen ini juga memberikan arahan secara spesifik dan teknis baik dari sisi langkah hukum, langkah politik dan langkah sosial yang harus dilakukan Presiden dan para pembantunya dalam menyelesaikan pelanggaran HAM berat secara berkeadilan dan bermartabat. Bahan-bahan dalam buku ini telah disampaikan secara khusus kepada Presiden baik langsung maupun melalui para pembantunya sejak masa pemerintahan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan juga telah disampaikan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Buku ini kami terbitkan untuk terus mengingatkan otoritas negara, Presiden dan para aparatusnya bahwa penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu adalah soal kemauan politik. Segala hal-hal yang berkaitan dengan landasan hukum, HAM telah selesai dijamin secara konstitusional. Sementara hal-hal yang berkaitan dengan konsep dan rumusanrumusan penyelesaian dapat disiapkan dengan baik sebagaimana dituangkan dalam buku ini. Rumusan dan usulan ini dapat diimplementasikan apabila otoritas politik, otoritas hukum bertekad untuk menyelesaikan masalah ini, dan bukan sebaliknya justru bersikap gamang dan tersandera dengan hitung-hitungan politik pragmatis yang menghambat penyelesaian masalah ini

Unduh file selengkapnya di sini