Koordinator KontraS Berganti: Estafet Perjuangan Menuntut Akuntabilitas Hak Asasi Manusia Kepada Negara Berlanjut!

15 Juli 2023 – Dalam kurun waktu setiap 3 tahun, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) akan melangsungkan proses regenerasi yakni pergantian manajemen kepengurusan. Saat ini, jabatan koordinator yang diemban oleh Fatia Maulidiyanti akan berakhir per 17 Juli 2023. Berdasarkan hasil Rapat Umum Anggota (RUA) – sebagai mekanisme tertinggi pengambilan keputusan organisasi, telah diputuskan bahwa Dimas Bagus Arya akan melanjutkan tampuk kepemimpinan sebagai Koordinator yang baru untuk periode 2023 – 2026. Sebelumnya, Dimas merupakan Asisten Manajemen dan anggota Divisi Pemantauan Impunitas. 

Tantangan yang dihadapi tentu akan jauh lebih berat, terlebih pergantian kepemimpinan organisasi ini berlangsung di tengah kasus kriminalisasi terhadap Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar yang prosesnya terus berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Selain itu, secara umum situasi demokrasi di Indonesia kian memburuk dibuktikan oleh sejumlah fenomena seperti tidak kunjung direvisinya Undang-Undang ITE, pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang menyimpan beberapa pasal anti-demokrasi dan represifnya negara dalam menanggapi penyampaian pendapat baik di ruang publik maupun digital. Buruknya situasi demokrasi pun dipertegas dengan indeks demokrasi Indonesia yang angkanya tak kunjung membaik.

Belum lagi persoalan penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu. Pemerintah bertindak serampangan dengan membentuk Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu (PPHAM) untuk lari dari tanggung jawab penyelesaian yudisial. Selain itu, keyakinan serta niat baik untuk menyelesaikan ragam tragedi masa lalu secara komprehensif dan berkeadilan juga diragukan, ditandai dengan engganya pemerintah menyampaikan permohonan maaf kepada para korban. Terlebih tiada tanda-tanda yang sifatnya progresif untuk menyeret para penjahat HAM untuk bertanggung jawab di pengadilan dan upaya reformasi kelembagaan. Kami selalu percaya bahwa rangkaian peristiwa kekerasan dalam wujud extra-judicial killing, penyiksaan, brutalitas aparat dan bentuk pelanggaran HAM kontemporer lainnya tidak dapat dilepaskan dari problematika impunitas yang sifatnya akut. 

Akan tetapi, berbagai situasi dan tantangan tersebut tidak akan menyurutkan langkah KontraS dalam mengadvokasi kepentingan korban. Kami juga terus berkomitmen merespon pelanggaran HAM dan peristiwa ketidakadilan lewat riset yang mendorong perbaikan kebijakan. Selain itu, guna memastikan pemahaman publik akan nilai-nilai HAM, kampanye lewat berbagai kanal informasi yang kami miliki tentu akan terus dilanjutkan. Berbagai kerja pembelaan HAM ini dimuarakan pada satu hal, yakni Negara yang bertanggung jawab dalam kerangka akuntabilitas dan masyarakat yang dapat lebih aktif dalam pemajuan HAM, demokrasi dan keadilan. Berbagai kerja-kerja pemajuan HAM tersebut pun didukung oleh lingkungan KontraS yang dominan diisi oleh orang muda. 

Dalam visinya, Dimas Bagus Arya menyampaikan bahwa “Mendorong akuntabilitas kewajiban negara dalam pemenuhan, perlindungan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia merupakan visi dan misi KontraS yang telah dibuktikan dengan banyak upaya dan kerja organisasi yang masih kerap direspon dengan keras oleh Negara tanpa adanya pembenahan yang berarti. Gagasan dan imajinasi kemanusiaan yang selama ini luntur karena kepentingan politik dan kepentingan semu lainnya harus dimunculkan kembali agar selaras dengan praktik-praktik yang baik dalam bernegara serta memberikan ruang bagi nilai hak asasi manusia hadir.” 

Untuk itu, kerja-kerja KontraS akan semakin relevan dalam membongkar praktik-praktik kekerasan yang dilakukan oleh negara serta terus memperkuat resiliensi dan pengayaan perspektif Hak Asasi Manusia kepada warga untuk menciptakan ruang publik yang dinamis dan semakin berdaya dalam menghalau segala bentuk penyimpangan kekuasan yang dilakukan oleh Negara serta turut andil dalam merawat budaya dan pendekatan kekerasan”. Tambah Dimas Bagus Arya. 

Adapun Fatia Maulidiyanti selaku koordinator yang sudah purna tugas memberikan pernyataan “Proses pergantian kepemimpinan dalam CSO seperti halnya KontraS menandakan adanya regenerasi yang baik dalam perjuangan dan pembelaan terhadap HAM di Indonesia. Bergantinya koordinator ini juga sekaligus memberi pesan bahwa KontraS akan selalu eksis dan konsisten melaksanakan fungsinya sebagai watchdog Negara yang belakangan ini makin sewenang-wenang.”