Anggota Paspampres Harus Diadili di Peradilan Umum Atas Tindakan Penyiksaan yang Mengakibatkan Kematian Warga Aceh!

Jakarta, 1 September 2023 – Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama KontraS Aceh mengecam keras tindakan dugaan penculikan dan penyiksaan yang mengakibatkan kematian dilakukan oleh anggota Paspampres di Jakarta pada Kamis, 24 Agustus 2023 lalu. Kasus penyiksaan yang mengakibatkan kematian terhadap Imam Masykur (25) seorang pemuda asal Desa Mon Kelayu, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh.

Berdasarkan informasi yang dihimpun melalui media, sebelum meninggal, korban sempat dibawa paksa oleh anggota Paspampres atas nama Praka Riswandi Manik (Batalyon Pengawal Protokoler Kenegaraan (Yonwalprotneg) Paspampres) bersama dengan dua orang lainnya yang merupakan anggota TNI. Dalam upaya penjemputan paksa yang dilakukan oleh anggota Paspampres dan TNI tersebut, keluarga mendapatkan informasi bahwa korban mengalami tindakan kekerasan yang ditujukan kepada korban. Selain mengalami tindakan kekerasan, berdasarkan video yang telah beredar keluarga korban turut juga dipaksa untuk mengirimkan uang tebusan sejumlah 50 juta rupiah. 

Berkaitan dengan motif, berdasarkan kronologis yang disampaikan oleh Pomdam TNI, para pelaku berpura-pura sebagai aparat kepolisian menangkap korban dengan alasan menjual obat ilegal. Setelah itu, korban dibawa ke Tangerang Selatan dengan alasan penangkapan. Adapun para pelaku mendalihkan penangkapan atas dasar dugaan menjual obat terlarang.

Berdasarkan kasus tersebut, kami memberikan berbagai catatan sebagaimana berikut. 

Pertama, para pelaku yang merupakan prajurit TNI aktif harus diadili lewat mekanisme peradilan umum. Walaupun pelaku penculikan, penyiksaan mengakibatkan mati telah ditangani oleh Pomdam Jaya, kami mendesak agar kasus ini dapat dituntaskan lewat prosedur peradilan umum, sebab telah merugikan kepentingan masyarakat. Selain itu, peradilan militer selama ini terbukti banyak menciptakan impunitas dan memberikan penjatuhan ringan terhadap anggota militer yang melakukan pelanggaran. Proses peradilan yang terbuka, transparan dan berbasis pada akuntabilitas publik menjadi penting, sebab peradilan militer tidak dapat mengakomodir hal tersebut. Penyelesaian lewat mekanisme peradilan militer juga sesuai dengan Pasal 65 ayat (2) UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI yang prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang.

Kedua, kultur kekerasan di tubuh TNI harus segera menjadi perhatian utama Panglima TNI untuk segera diperbaiki. Selama bertahun-tahun anggota TNI tak kunjung bisa lepas dari tindakan kekerasan dan pelanggaran HAM di tengah masyarakat. Dugaan tindakan penyiksaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang lagi-lagi menambah daftar hitam praktik tindakan penyiksaan yang masih kerap terjadi dengan melibatkan prajurit TNI. Untuk mengakhiri rantai kekerasan yang terus merugikan masyarakat hal ini harus dijadikan sebagai pekerjaan prioritas bagi Panglima TNI, Jenderal Yudo agar dapat dituntaskan. Pernyataan untuk menghukum mati tentu tidak akan menyelesaikan masalah utama.

Ketiga, tindakan diluar kewenangan hukum oleh anggota Paspampres secara nyata telah melanggar berbagai peraturan perundang-undangan, konstitusi, serta hukum hak asasi manusia internasional. Adapun berbagai ketentuan tersebut seperti UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, UU Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Kovenan Menentang Penyiksaan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hingga pelanggaran terhadap peraturan internal institusi, yaitu Peraturan Panglima TNI (Perpang) Nomor 73/IX/2010 tentang Penentangan Terhadap Penyiksaan dan Perlakuan Lain Yang Kejam dalam Penegakan Hukum di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia. 

Atas dasar berbagai catatan dan penjelasan di atas, KontraS mendesak:

Pertama, Panglima TNI untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait dengan kultur kekerasan prajurit TNI yang masih berkembang hingga saat ini dan mendorong anggota TNI untuk diadili melalui mekanisme peradilan umum, termasuk mendorong secara menyeluruh revisi terhadap Undang-Undang Peradilan Militer;

Kedua, LPSK untuk proaktif kepada keluarga korban akibat dari tindakan penyiksaan yang secara nyata telah membuat keluarga korban mengalami berbagai tekanan secara psikologis;

Ketiga, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melakukan investigasi lebih lanjut atas dugaan pelanggaran HAM yang terjadi dan dapat melakukan pemantauan proses hukum yang saat ini sedang berjalan.

 

Narahubung:
Dimas Bagus Arya (KontraS)
Azharul Husna (KontraS Aceh)