Respon Tim Advokasi atas Putusan Bersalah Anggota Kepolisian Pelaku Penyiksaan Oki Kristodiawan: Penyiksaan Terbukti, Negara Segerakan Reformasi Total Kepolisian!

Pada Senin, 11 Desember 2023, majelis hakim Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara nomor Nomor 204/Pid.B/2023/PN Pwt atas nama Terdakwa Aditya Anjar Nugroho, S.Psi Bin Sudirjo atau Brigadir Aditya Anjar Nugroho telah membacakan putusannya. Majelis hakim dalam putusannya menyatakan Terdakwa Aditya Anjar Nugroho yang merupakan anggota kepolisian berpangkat Brigadir telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyuruh melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum melanggar Pasal asal 351 Ayat (3) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 52 KUHPidana serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa Aditya Anjar Nugroho, S.Psi Bin Sudirjo dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun. Vonis bersalah anggota kepolisian yang melakukan penyiksaan terhadap warga menambah daftar panjang tindakan kekerasan terhadap masyarakat dalam melakukan proses penegakan hukum.

Kasus penyiksaan ini bermula ketika Oki Kristodiawan atau OK tanggal 17 Mei 2023 dituduh mencuri kendaraan bermotor tanpa alat bukti. OK ditangkap sewenang-wenang oleh anggota kepolisian dari Unit Reskrim Polsek Baturraden dan Satreskrim Polresta Banyumas. Selama ditangkap, OK mengalami rangkaian tindak penyiksaan yang menimbulkan banyak luka pada sekujur badan hingga akhirnya meninggal dunia pada 2 Juni 2023. Dalam konteks ini, Brigadir Aditya Anjar Nugroho telah memberi perintah melakukan tindak penyiksaan pada 18 Mei 2023 yang terjadi di di dalam hingga luar sel tahanan Polresta Banyumas.

Terhadap hal tersebut, terdapat empat poin penting dalam putusan, yaitu:

Pertama, Brigadir Aditya Anjar Nugroho dalam perbuatannya telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi. Berdasarkan fakta persidangan, Brigadir Aditya Anjar Nugroho dalam Putusan perkara nomor Nomor 204/Pid.B/2023/PN Pwt halaman 172 mengatakan “kie kasus curanmor, hajar bae hukume halal, anu pura-pura ngemblung, sing penting aja ngasi mati”, yang dapat diartikan terjemahan: “Ini (OK) kasus Curanmor, boleh dihajar. Dia pura-pura gila. Yang penting (menghajarnya) jangan sampai mati.” Dalam pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat, seharusnya Brigadir Aditya Anjar Nugroho dapat memprediksi setiap perkataan dan perbuatan yang dilakukan, mengingat Brigadir Anjar mempunyai jabatan sebagai seorang polisi.

Kedua, terdapat luka-luka di tubuh OK yang mengakibatkan kematian dan jika merujuk pada pertimbangan hakim, luka tersebut telah didapatkan OK sebelum dirinya masuk ke Tahanan Polresta Banyumas. Selanjutnya, keterangan Ahli yakni dr. Elma Laenin Barokah yang memeriksa jenazah OK keseluruhan luka yang diderita OK berpotensi menyebabkan maut. Hal itu juga tertuang dalam hasil visum et repertum yang menyatakan OK mengalami berbagai jenis luka dan terdapat cedera/pendarahan di bagian otak.

Ketiga, Terdapat upaya dari oknum kepolisian untuk menghilangkan jejak dengan merusak alat bukti dengan menyobek daftar register keluar masuk tahanan di Rutan Polresta Banyumas. Terdapat oknum yaitu Rizki Satria Ramadani yang menggunakan kesempatan dalam jabatannya di Kepolisian, dan sampai dengan saat ini belum dilakukan proses pidana, melakukan penyobekan buku register mutasi dengan tujuan tidak diketahui adanya penyerahan tahanan atas nama OK yang saat itu kondisi sedang dalam keadaan lemah, lemas dan mengalami luka-luka. Hal tersebut kemudian menjadi dasar pemberat majelis hakim dalam memutus bahwa Brigadir Anjar juga telah melanggar Pasal 52 KUHPidana terkait melanggar kewajiban khusus dari dari jabatannya.

Keempat, Mengenai hal-hal yang memberatkan Brigadir Aditya Anjar Nugroho patut divonis bersalah. Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan Terdakwa adalah seorang anggota Kepolisian, Perbuatan yang dilakukan meresahkan masyarakat, berbelit belit dalam menyampaikan informasi, dan perbuatan terdakwa menyebabkan OK meninggal dunia.

Bahwa selain itu, dalam fakta persidangan juga terungkap terdapat rangkaian penyiksaan terhadap para Anak Saksi yang merupakan teman Alm OK. Hal itu tersebut juga selaras dengan temuan Investigasi Koalisi Masyarakat Sipil yang dipublikasi pada 19 September 2023 . Penyiksaan terhadap para Saksi Anak juga diperkuat dengan temuan Komnas HAM Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam tembusan surat rekomendasi nomor 1393/PM.00/R/XII/2023 tertanggal 5 Desember 2023. Oleh karenanya, terdapat urgensi untuk mengungkap kasus peristiwa penyiksaan terhadap para Saksi Anak oleh anggota kepolisian yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kasus kematian Alm OK.

Walaupun belum berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde), putusan ini bisa menjadi angin segar bagi perjuangan keluarga korban. Sebab, hukuman tergolong berat dan hakim berani untuk memutus perkara di tengah banyaknya kasus penyiksaan yang pelakunya Polisi tidak diadili atau bahkan dihukum ringan. Hal ini tentu saja akan menjadi preseden yang cukup baik, peristiwa penyiksaan dan pelanggaran prosedur yang dilakukan kepolisian dalam proses penegakan hukum masih terus terjadi. Selain itu, belum ditemukan adanya pertanggungjawaban hukum atas atasan dari Brigadir Aditya Anjar Nugroho.

Sudah sepatutnya putusan terhadap Brigadir Anjar tersebut dapat menjadi acuan tiga Terdakwa Kepolisian yang kini tengah menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Purwokerto. Koalisi akan terus melakukan pengawalan terhadap seluruh rangkaian proses persidangan agar keluarga korban dan masyarakat pada umumnya mendapatkan keadilan pada kasus penyiksaan Alm OK di Banyumas. Kami berharap, apabila nantinya terdapat upaya hukum lanjutan, putusan dapat dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi hingga Mahkamah Agung.

Sebagai kesimpulan, kami Tim Advokasi Untuk Keadilan – Kasus Penyiksaan Alm. OK, mendesak:

  1. Majelis hakim pada Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili Terdakwa Anggota Kepolisian lain pada perkara Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt menghukum berat pelaku;
  2. Kejaksaan Negeri Purwokerto selaku Jaksa Penuntut Umum pada perkara Nomor 204/Pid.B/2023/PN Pwt segera mengeksekusi Anjar untuk menjalani masa penahanan;
  3. Markas Besar Polri & Polda Jawa Tengah untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan guna membongkar para atasan Brigadir Aditya Anjar Nugroho yang menjabat dan diduga terlibat dalam penyiksaan OK.
  4. Markas Besar Polri & Polda Jawa Tengah untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan guna membongkar peristiwa tindak penyiksaan yang dialami para saksi Anak yang diseret dalam kasus penyiksaan OK.
  5. Polda Jawa Tengah untuk menjalankan rekomendasi Komnas HAM.
  6. Lembaga Perlindungan Saksi & Korban Republik Indonesia tetap memberikan layanan perlindungan serta mengakomodir kebutuhan pemulihan keluarga korban dan para Saksi Anak yang menjadi korban penyiksaan.
  7. Presiden dan DPR RI untuk segera melakukan percepatan agenda reformasi kepolisian dengan melakukan revisi berbagai undang-undang yang berhubungan dengan aspek baik kultural, struktural, hingga instrumental. Revisi ini dapat dimulai dari revisi UU Kepolisian, KUHAP, dan berbagai aturan yang bersinggungan lainnya;
  8. Presiden dan DPR RI untuk memerintahkan Kapolri melakukan evaluasi menyeluruh dan mengambil langkah perbaikan bagi pelaksanaan tugas kepolisian yang mengedepankan prinsip-prinsip pemolisian demokratik dan penghormatan hak asasi manusia;

 

Yogyakarta, 6 Januari 2024

Atas nama Pendamping Korban

Tim Advokasi Untuk Keadilan – Kasus Penyiksaan Alm OK

 

Narahubung:

 

089668267484 (LBH Yogyakarta) & 08176453325 (KontraS)