Gugatan Kepada Guru Besar IPB Merupakan Bentuk Serangan Terhadap Pembela HAM dan Mencederai Perjuangan Memulihkan Lingkungan

Sumber Foto : detik.com

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam keras langkah hukum berupa gugatan terhadap Bambang Hero Saharjo, Guru Besar Kehutanan, Institut Pertanian Bogor (IPB). Gugatan tersebut dilakukan oleh perusahaan sawit, PT Jatim Jaya Perkasa (JJP) berkaitan dengan keterangan ahli Bambang soal perbedaan luas lahan terbakar yang terungkap dalam beberapa proses peradilan. Berdasarkan informasi media, Bambang memberikan keterangan bahwa penggugat menginginkan dirinya mencabut pernyataan terkait kebakaran hutan yang diakibatkan PT JJP yang mana menyebabkan kerusakan 1.000 hektare lahan. Saat itu, Bambang menjadi saksi ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Gugatan ini ternyata bukan kali pertama, sebelumnya pada enam tahun lalu, Bambang Hero juga pernah digugat oleh PT JJP Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A soal metode pembuktian dalam analisis kebakaran hutan. Alih-alih patuh pada putusan peradilan sebelumnya, gugatan justru menandai pembangkangan perusahaan pada hukum dan ketidakberpihakan pada lingkungan hidup.

Kami menilai bahwa gugatan yang dilayangkan PT JJP merupakan bentuk Strategic Lawsuit/Litigation Against Public Participation (SLAPP). Gugatan ini pun tentu saja bertujuan untuk  mengintimidasi dan membungkam kritik sehingga pembela lingkungan harus menjalani proses di meja hijau. Selain itu, langkah hukum ini juga masuk dalam klasifikasi serangan terhadap Pembela HAM khususnya di sektor lingkungan. Berbagai bentuk serangan dan gangguan tersebut terus terjadi, kendati Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 telah menjamin setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dipidana maupun digugat secara perdata.

Lebih jauh, kami melihat bahwa  seharusnya seorang ahli yang memberikan keterangan di dalam proses persidangan dapat diberikan penghormatan, apresiasi, bahkan perlindungan hukum. Sebab, ahli tersebut telah membantu penegakan hukum sesuai keahliannya untuk membuat terang suatu perkara.

KontraS pun menilai bahwa gugatan ini tidak mencerminkan adanya perbaikan terhadap perlindungan HAM di tahun 2024. Berdasarkan dokumentasi yang kami lakukan, kami mencatat setidaknya terjadi 107 peristiwa serangan dan ancaman terhadap kerja-kerja pembelaan HAM dalam kurun waktu Desember 2022 – November 2023. Lebih lanjut, kami berpendapat bahw Pengadilan Negeri Cibinong yang mana dibawah lingkup Mahkamah Agung – yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini harus menggunakan perspektif Anti-SLAPP, sehingga harus tunduk pada Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.

Berdasarkan kasus ini, Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya menyatakan “Fenomena ini menandai belum terjaminnya kebebasan dari masyarakat untuk berpendapat. Terlebih, saksi ahli seharusnya diberikan imunitas yakni dilindungi oleh hukum dan menyampaikan keahlian  di bawah sumpah.”

“Gugatan ini semakin menunjukan bahwa perusahaan masih belum mampu mengimplementasi norma modern seperti Anti SLAPP, terlebih berkaitan dengan semangat perlindungan lingkungan. Dalam perkara semacam ini, kepentingan lingkungan hidup harus diutamakan, sesuai dengan asas in dubio Pro Natura.”  Tambah Dimas.

Atas dasar uraian di atas, kami mendesak:

Pertama, PT JJP untuk mencabut gugatan yang dilayangkan kepada Bambang Hero Saharjo dan mematuhi putusan peradilan sebelumnya;

Kedua, Pengadilan Negeri untuk menolak gugatan terhadap Bambang Hero Saharjo dan menggunakan perspektif perlindungan kepada Lingkungan Hidup;

Ketiga, pemerintah lewat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera merumuskan kebijakan anti-SLAPP hingga ke level teknis untuk melindungi kerja-kerja Pembela HAM khususnya di sektor lingkungan.

 

Jakarta, 16 Januari 2024
Badan Pekerja KontraS

 

Dimas Bagus Arya
Koordinator