Peristiwa Kekerasan pada May Day 2024: Kepolisian Harus Mengevaluasi Pengamanan Aksi Massa!

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam keras tindakan represif aparat keamanan dalam pengamanan aksi Hari Buruh Internasional yang terjadi di berbagai daerah seperti di Semarang dan Makassar pada 1 Mei 2024. Kami menilai aparat kepolisian melakukan tindakan sewenang-wenang dalam menangani aksi damai May Day. Dalam kerangka Hak Asasi Manusia (HAM) tindakan Kepolisian tersebut masuk dalam kategorisasi penggunaan kekuataan yang berlebihan (excessive use of force).

Berdasarkan dokumentasi video dan foto yang kami peroleh di media sosial menunjukan bahwa aparat Kepolisian melakukan tindakan represif dengan cara melakukan pemukulan secara brutal dan menembakkan meriam air (water cannon) terhadap massa aksi damai peringatan  May Day yang berlangsung di Gedung Gubernuran, Kota Semarang, Jawa Tengah. Tak hanya itu, tindakan represif aparat kepolisian dalam aksi May Day juga terjadi di kota Makassar, Sulawesi Selatan.  Aparat kepolisian melakukan penangkapan sewenang-wenang kepada sejumlah mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar. Penangkapan tersebut dilakukan secara acak oleh pihak Kepolisian dengan cara menyerbu masuk ke dalam kawasan kampus. Penangkapan tersebut tidak didasari pada bukti permulaan yang mana hal itu jelas mengangkangi aturan hukum acara pidana.

Perlu digarisbawahi,  aksi yang dilakukan di berbagai daerah di Indonesia merupakan bentuk kemerdekaan penyampaian pendapat yang sah sebagaimana diatur dalam instrumen hukum HAM nasional maupun Internasional. Penyampaian pendapat di muka umum baik itu di ruang publik maupun digital dijamin dalam Pasal 28 UUD 1945, UU 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, hingga International Covenant on Civil and Political Rights yang telah diratifikasi lewat UU 12/2005.

Berdasarkan fakta peristiwa tersebut secara jelas anggota Kepolisian telah melanggar Peraturan Kapolri 7/2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum dalam Pasal 9 huruf a dan b yang bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan secara profesional dan menjunjung tinggi HAM. Lebih lanjut, dalam Peraturan Kapolri 8/2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 8 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap anggota Polri wajib memahami instrumen-instrumen HAM baik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dan instrumen internasional, baik yang telah diratifikasi maupun yang belum diratifikasi oleh Indonesia. Selain itu turut ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (2) secara jelas telah mewajibkan bahwa anggota Polri untuk tunduk pada norma dan prinsip hak asasi manusia dalam menjalankan tugasnya.

Kekerasan aparat Kepolisian yang terjadi di Makassar dan Semarang menunjukkan pola berulang dari brutalitas aparat terhadap pelaksanaan hak untuk berekspresi dan menyatakan pendapat. Dalam beberapa peristiwa demonstrasi yang pernah terjadi seperti aksi penolakan Omnibus Law, aksi #Reformasidikorupsi, hingga aksi unjuk rasa 21-23 Mei 2019, Kepolisian kerap menunjukkan berbagai bentuk penggunaan kekuatan secara berlebihan dalam menghadapi aksi demonstrasi. Bahwa Kepolisian tidak profesional dalam menjalankan tugasnya serta tidak menjunjung tinggi prinsip HAM seutuhnya.Keberulangan peristiwa tersebut secara jelas menunjukkan bahwa kultur kekerasan telah mendarah daging dalam institusi Kepolisian Republik Indonesia. Upaya perbaikan citra oleh Kapolri seakan menjadi omong kosong belaka dengan fakta di lapangan yang justru Kepolisian hadir sebagai aktor pelanggaran HAM. Hal tersebut yang mendorong perlu adanya evaluasi lebih jauh terkait dengan penerapan pengamanan aksi massa sebagaimana yang telah tertuang dalam berbagai regulasi baik secara internal Kepolisian, nasional maupun internasional. Bahwa perubahan paradigma dalam memandang aksi massa perlu diubah oleh aparat Kepolisian, bahwa sejatinya aparat Kepolisian harus hadir untuk melindungi aksi penyampaian pendapat yang dilakukan oleh masyarakat, bukan justru hadir sebagai aktor pelaku pelanggaran HAM.

Atas dasar tersebut, KontraS mendesak:

  1. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memerintahkan jajarannya untuk menghentikan segala bentuk represifitas yang terus berulang terhadap kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat. Serta melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait dengan penggunaan kekuatan dalam pengamanan aksi massa;
  2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memerintahkan Kapolda di daerah untuk memproses penegakan hukum pidana maupun etik terhadap anggota Kepolisian yang secara jelas melakukan tindakan kekerasan ataupun ancaman kekerasan terhadap massa aksi yang menyampaikan pendapat;
  3. Lembaga pengawas eksternal seperti Kompolnas, Komnas HAM, Komnas Perempuan, LPSK, dan Ombudsman agar lebih proaktif berperan dan menjalankan tanggung jawabnya terhadap penanganan peristiwa yang telah terjadi.

 

Jakarta, 1 Mei 2024

 

 

Dimas Bagus Arya
Koordinator KontraS

Narahubung: Helmy Mahendra