Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Kontras Menyayangkan Sikap Abstain Indonesia Dalam Konperensi PBB Mengenai Traktat Perdagangan Senjata

Tgl terbit: Senin, 22 April 2013

Kontras Menyayangkan Sikap Abstain Indonesia

Dalam Konperensi PBB Mengenai Traktat Perdagangan Senjata

 

Kontras menyayangkan sikap abstain Indonesia dalam Traktat Perdagangan Senjata (Arms Trade Treaty/ATT) yang diadakan pada tanggal 18-28 Maret 2013 in New York, Amerika Serikat. Seharusnya Indonesia dapat lebih berkontribusi dalam kemajuan HAM skala internasional melalui dukungan dalam Traktat ini. Traktat perdagangan senjata konvensional lintas negara ini dapat menjadi langkah preventif agar senjata yang diperjualbelikan tersebut tidak digunakan untuk mencederai kemanusiaan.

Sebanyak 154 negara mendukung perjanian ini, dimana 3 negara secara gamblang menolak (Korea utara, Suriah, Iran) dan 23 negara lainnya menyatakan abstain, termasuk Indonesia. 23 Negara yang menyatakan abstain tersebut, jika dilihat lebih dalam, beberapa diantaranya merupakan negara-negara yang memiliki kerentanan dalam permasalahan HAM di negaranya, contohnya saja Myanmar, Srilanka, Sudan, Mesir. Posisi Indonesia yang abstain dalam Traktat ini mencerminkan bahwa Indonesia tidak menunjukan komitmen untuk turut memajukan HAM secara universal.

Arms Trade Treaty dapat dijadikan sebagai salah satu kontrol Indonesia untuk tidak menggunakan senjata api atau lainnya untuk tujuan-tujuan diluar fungsi yang telah diatur dan diperbolehkan. Dalam konteks Indonesia, penggunaan senjata telah memasuki tahap dan situasi yang meresahkan. Pada laporan tahunan kontraS, pada tahun 2012 terdapat sekitar 704 peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh Polri dan 94 peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh TNI.
Polri menjadi salah satu instansi yang melakukan banyak peristiwa kekerasan dengan menggunakan senjata api, seperti pada isu penanganan demokrasi, tindak kekerasan di Papua, dan kekerasan yang dilakukan terhadap terduga teroris. Bahkan penggunaan senjata api juga seringkali memakan korban anak-anak, sebagaimana pada kasus Fatir Muhammad dan Randy terkena peluru nyasar aparat kepolisian.

Secara positif Traktat ini dapat menjadi pintu gerbang untuk memajukan HAM dalam skala domestik bagi Indonesia. Aturan didalamnya dapat melindungi hak-hak warga sipil dari penyalahgunaan senjata yang dilakukan aktor negara maupun aktor non-negara, misalnya untuk praktek genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, ataupun terorisme.

Dengan turut sertanya Indonesia menjadi negara pihak dalam perjanjian perdagangan senjata, maka kontrol pemerintah dalam penggunaan senjata agar tidak melanggar HAM akan lebih diperketat, atau jika tidak, pemerintah sendiri yang akan kewalahan dalam menerima sanksi internasional. Sebagai negara demokratis yang menjunjung tinggi HAM, sudah seharusnya Indonesia mendukung isi dari Traktat Perdagangan Senjata untuk kemajuan ham internasional yang secara domestik penerapannya dapat mengurangi rentannya penggunaan senajata dalam kekerasan HAM dalam negeri.

 

Jakarta, 22 April 2013

Badan Pekerja KontraS

Haris Azhar
Koordinator



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 5,325 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
MENGENANG TRAGEDI WAMENA BERDARAH, 4 APRIL 2003
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org