Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Pernyataan Deklarasi Kelompok Kerja (Pokja) Netralitas Aktor Keamanan pada PEMILU 2014

Tgl terbit: Rabu, 05 Februari 2014

PERNYATAAN DEKLARASI
KELOMPOK KERJA (POKJA) NETRALITAS AKTOR KEAMANAN PADA PEMILU 2014

Reformasi 1998 merupakan titik pijak transformasi nilai dari rejim otoritarian menjadi tatanan demokratis. Demokratisasi yang dibangun seharusnya menuju pada profesionalitas masing-masing institusi dalam pelayanan ke setiap warga negara dengan menerapkan kesetaraan serta menempatkan supremasi sipil. Dalam konteks politik keamanan, Posisi ini bukan berarti hubungan subordinat antara kelompok sipil dan aktor keamanan. Tetapi wujud profesionalisme sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Demokrasi sejatinya sistem politik yang membuka ruang kontestasi gagasan. Karena itu, demokrasi mengharamkan segala bentuk kemutlakan absolut.

Aktor keamanan (TNI, Polri, dan Badan Intelejen Negara) bersifat struktural-komando (sentralistik) dinilai memiliki profesionalisme ketika mampu membuat garis demarkasi dengan urusan politik. Tugas dan tanggung jawab aktor keamanan menjaga pertahanan dan keamanan negara. Sementara, tugas dan tanggung jawab sipil mengisi urusan politik yang bersandar kepada prinsip rasionalitas dan keberagaman.

Berkaca pada penyelenggaraan Pemilu sebelumnya, aktor keamanan juga dinilai tidak netral dalam pelaksanaannya. Baik yang sifatnya tersistematis maupun secara sporadis. Langkah untuk tidak netral tersebut ditenggarai karenanya adanya keinginan untuk menjadikan pesta demokrasi tersebut sebagai bagian dari upaya mengambil keuntungan, baik keuntungan pribadi mapun institusi. Pada praktiknya efek dari campur tangan aktor keamanan untuk terlibat dalam politik praktis tidak hanya menginterupsi dan mengancam proses penguatan tahapan demokrasi, tapi juga dapat mengancam keutuhan republik karena ekses dari campur tangan tersebut juga salah satunya adalah menguatnya konflik, baik vertikal maupun horisontal.

Karenanya penyelenggraaan Pemilu 2014 adalah bagian dari momentum strategis bagi bangsa ini, di mana pada Pemilu 2014 akan terjadi pergantian kepemimpinan nasional dan secara reflektif mengukuhkan kembali tatanan demokrasi yang kita jalani selama 16 tahun sejak reformasi 1998. Potensi deviasi aktor keamanan harus dihindari, sehingga Pemilu 2014 berjalan jujur dan adil. Menjadi penting untuk ditegaskan bahwa mengawal penyelenggaraan Pemilu 2014 agar berjalan jujur dan adil tanpa ada intervensi dari aktor keamanan dan memastikan berjalan tanpa interupsi dari kepentingan aktor keamanan harus dilakukan.

Berdasarkan hal di atas, kami kelompok sipil menyatakan diri membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Netralitas Aktor Keamanan pada Pemilu 2014. Anggota Pokja merupakan jaringan aktivis, akademisi, dan jurnalis yang tersebar di hampir di setiap provinsi di Indonesia, dan terus diperluas jejaringnya. Pokja ini memiliki beberapa program dalam melakukan pengawasan dan sampai penyelenggaran Pemilu 2014. Adapun program dan kegiatan dari Pokja Netralitas Aktor Keamanan Pemilu 2014 ini adalah:

  1. Pembentukan Posko Pengaduan Ketidaknetralan Aktor Keamanan di daerah;
  2. Melakukan sosialisasi dan roadshow berkaitan dengan efektif dan pentingnya pengawasan dan pengefektifan peran publik untuk menjaga agar penyelenggaraan pemilu bebas intervensi aktor keamanan;
  3. Newsletters, terbit mingguan yang melakukan update infprmasi terkait dengan situasi dan kondisi serta pergerakan dari aktor keamanan dari masing-masing daerah;
  4. Melakukan Audiensi dengan pemangku kepentingan dan penyelenggara Pemilu, baik KPU, Bawaslu, maupun KPU, pimpinan partai politik peserta pemilu, pimpinan MPR, DPR, DPD serta Menteri Pertahanan, pimpinan institusi keamanan, baik Polri, TNI, maupun BIN;
  5. Melakukan evaluasi secara periodik, khususnya berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu, khususnya menjelang Pileg maupun Pilpres;
  6. Menyelenggarakan Seminar dan Dialog Netralitas Aktor Keamanan;

Cara-cara diatas akan difokuskan pada soal dimana kemungkinan keterlibatan aktor keamanan dalam soal Pemilu, seperti;

  1. Penggunaan fasilitas keamanan
  2. Pembentukan opini yang mendorong pada penguatan kampanye partai tertentu atau calon tertentu
  3. Membiarkan terjadi dan tidak melaporkan ke institusi yang relevan atas kecurangan Partai-partai atau calon atau tim sukses, baik dari aspek pidana, administratif maupun etik

Oleh karenanya kami juga menganjurkan agar ada rumusan edukasi dari KPU kepada anggota TNI, Polri dan BIN untuk memperhatikan hal-hal diatas.

Jakarta, 6 Februari 2014

Deklarator Pokja Netralitas Aktor Keamanan Pada Pemilu 2014

  1. Abdul Rozak (USU Medan/Staf KPU Aceh Selatan)
  2. Ade Chaniago (Stisipol Chandradimuka Palembang)
  3. Adi M (AJI Bandung)
  4. Asiah Uzia (Partai Nasional Aceh)
  5. Aryos Nivada (Jaringan Survei Inisiatif Aceh)
  6. Aris Santoso (Sayogio Institut)
  7. Arief (Wartawan)
  8. Budiana Irmawan (Forum 98 Bandung)
  9. Bhatara Ibnu Reza (Imparsial)
  10. Chris Biantoro (Kontras)
  11. Dedi Muhtadi (wartawan)
  12. Galih (Wartawan)
  13. Haryadi Anwari (Unair Surabaya)
  14. Herman Ayub (Pamor Bandung)
  15. Haris Azhar (KontraS)
  16. Iwan Ong (Wartawan)
  17. Jaleswari Pramodhawardani (LIPI)
  18. Muradi (PSPK Unpad Bandung)
  19. Najib Azca (UGM Yogyakarta)
  20. Yuseptia Angretnowati (PSPK Unpad Bandung)

 



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 4,399 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
MENGENANG TRAGEDI WAMENA BERDARAH, 4 APRIL 2003
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org