Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Fakta - Fakta Kekerasan Dibalik Tewasnya 5 Warga Lampung Timur Pasca Ditangkap Anggota Polsek Serpong



Tgl terbit: Senin, 08 Juni 2015

Fakta - Fakta Kekerasan Dibalik Tewasnya 5 Warga Lampung Timur Pasca Ditangkap Anggota Polsek Serpong

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] mengecam operasi penangkapan yang serampangan dan tindak penyiksaan yang dilakukan anggota Polsek Serpong, Tangerang terhadap 19 [sembilan belas] orang warga Lampung Timur pada tanggal 1 Februari 2015 lalu. Operasi tersebut telah menewaskan 5 [lima] orang diantaranya, yakni Abdul Wahab, Ibrahim, Ahmad Safei, Ali Husin, dan Ali Iro [selanjutnya disebut korban].

Dalam keterangan resminya pada Minggu, 8 Februari 2015, Humas Polda Metro Jaya dan Kapolsek Serpong Tangerang mengatakan bahwa kelima korban tersebut tewas dalam baku tembak dengan anggota Polsek Serpong di Pelabuhan Merak dan di sebuah rumah kontrakan di Cikupa, Tangerang yang merupakan tempat persembunyian para korban. Kapolsek Serpong mengatakan mereka merupakan anggota sindikat pencurian motor dan terpaksa ditembak oleh anggota Polsek Serpong karena korban melakukan perlawanan dengan senjata api.

Terkait hal tersebut, KontraS telah mendalami fakta-fakta yang menunjukkan adanya kejanggalan dalam rangkaian cerita dari institusi Polri tersebut. Beberapa kejanggalan yang KontraS temukan adalah:

1. Bahwa sebelumnya pada tanggal 1 Februari 2015, Polsek Serpong telah terlebih dahulu menangkap 19 [sembilan belas] orang warga Lampung Timur yang tinggal di wilayah Tangerang dan Bogor. Seluruh proses penangkapan dan penahanan yang dilakukan tersebut dilakukan tanpa disertai surat penangkapan atau penahanan, baik saat maupun setelah kejadian;

 

2. Bahwa selama proses penahanan, 19 [sembilan belas] orang yang ditahan tersebut tidak dimintakan kesaksiannya secara resmi dalam proses penyidikan. Mereka hanya disiksa dengan paksaan untuk mengakui sebuah kejahatan dan diminta menandatangani surat yang tidak diketahui isinya;

3. Bahwa setelah ditahan dan disiksa selama 4 [empat] hari di Pospol Melati Mas Tangerang oleh anggota Polsek Serpong, pada Rabu, 4 Februari 2015, sebanyak 14 [empat belas] orang dibebaskan dari dalam tahanan, sedangkan 5 [lima] orang korban lainnya saat itu masih ditahan oleh polisi;

4. Bahwa dari hasil investigasi terkait lokasi baku tembak versi Polri di Cikupa Tangerang, hanya ditemukan 17 [tujuh belas] bekas peluru yang seluruhnya mengarah ke plafon [atap] rumah. Hal tersebut menunjukkan bahwa fakta terjadinya baku tembak sangat diragukan;

5. Bahwa rumah kontrakan tempat terjadinya baku tembak baru dikontrak selama 2 [dua] hari sebelum terjadinya peristiwa baku tembak. Hal tersebut mematahkan keterangan Polri sebelumnya yang menyatakan bahwa rumah kontrakan tersebut dijadikan tempat persembunyian para korban;

6. Bahwa salah satu korban, Ahmad Safei, tewas dalam kondisi patah tulang leher dan luka tembak di dadanya. Hal tersebut menunjukkan bahwa fakta korban ditembak karena sebelumnya melakukan perlawanan terhadap anggota Polri dengan senjata api menjadi sangat diragukan;

Terhadap fakta – fakta hasil temuan di atas, KontraS menduga bahwa tewasnya 5 [lima] orang warga Lampung Timur tersebut tidak disebabkan oleh baku tembak, kami menduga bahwa telah terjadi:

1. Penyiksaan yang dilakukan secara sistematis dalam operasi kepolisian.
2. Penangkapan dan penahanan yang sewenang-wenang.
3. Pembunuhan di luar proses hukum.

Adapun hal tersebut telah melanggar ketentuan sebagai berikut:

Pasal 338 KUHP
Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 351 ayat (3) KUHP
Penganiayaan jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 11 ayat (1) Perkap No. 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri:
Setiap petugas / anggota Polri dilarang melakukan a. penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang dan tidak berdasarkan hukum; b. penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan.”

Terkait hal di atas, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS]  mendesak:

Pertama, Kapolri untuk memerintahkan Kapolda Metro Jaya segera mengusut tuntas kasus dugaan penyiksaan dan penangkapan sewenang-wenang terhadap 19 [sembilan belas] orang warga Lampung Timur yang juga telah dilaporkan dengan laporan No: TBL/120/II/2015/Bareskrim secara transparan dan imparsial; jika tidak dilakukan maka kami akan melakukan upaya hukum di pengadilan.

Kedua, Kapolri untuk menonaktifkan Kanit Reskrim Polsek Serpong dan anggota Polsek Serpong yang diduga terlibat dalam operasi dan penyiksaan tersebut selama proses hukum berlangsung untuk menjamin penyidikan dilangsungkan secara imparsial, terbuka dan independen;

Ketiga, Kompolnas untuk turut melakukan pengawasan dan mendorong dilakukan proses hukum terhadap anggota Polri pelaku penyiksaan tersebut sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

Keempat, Komnas HAM untuk memantau proses hukum dan penanganan kasus di atas karena ada indikasi pelanggaran HAM di dalamnya.

 

Jakarta, 8 Juni 2015
Badan Pekerja KontraS,

 

Haris Azhar
Koordinator KontraS

CP: Putri Kanesia 08151623293 Satrio Wirataru 085694359543



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 3,826 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
MENGENANG TRAGEDI WAMENA BERDARAH, 4 APRIL 2003
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org