Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Penangkapan Badan Pekerja KontraS pada Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2015

Tgl terbit: Jumat, 11 Desember 2015

Penangkapan Badan Pekerja KontraS pada Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2015

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] mengecam keras tindakan penangkapan sewenang-wenang terhadap 9 badan pekerja KontraS yang baru selesai melakukan aksi peringatan Hari HAM Internasional di Bunderan Hotel Indonesia [HI] pada hari Kamis, 10 Desember 2015. Penangkapan tersebut dilakukan terhadap persis setelah peserta aksi membubarkan diri.

Adapun kronologi yang dapat disampaikan terkait peristiwa penangkapan tersebut adalah sebagai berikut:

  • Bahwa pada pukul 14.00 WIB, sebanyak 18 [delapan belas] orang badan pekerja KontraS tengah melakukan aksi damai memperingati hari HAM sedunia. Agenda aksi diisi dengan aksi diam membentangkan poster-poster bertemakan HAM dan kebebasan serta membagikan stiker kepada pengguna jalan di lokasi lampu merah Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat;
  • Seorang aparat kepolisian menghampiri peserta aksi dan menanyakan surat pemberitahuan aksi, yang kemudian dijawab telah mengirimkan kepada Intelkam Polda Metro Jaya beberapa hari sebelum pelaksanaan aksi. Terjadi perdebatan karena pihak kepolisian mengaku belum mendapatkan informasi surat pemberitahuan yang sebenarnya bukan menjadi tanggung jawab peserta aksi. Tidak mampu mencari kesalahan peserta aksi, aparat kepolisian kemudian kembali mendatangi peserta aksi dan meminta peserta aksi membubarkan diri karena dianggap melanggar Peraturan Gubernur [Pergub] 228 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum Pada Ruang Terbuka;
  • Kembali terjadi perdebatan mengingat Peraturan Gubernur tersebut tengah direvisi. Selanjutnya, peserta aksi kemudian melanjutkan aksi tersebut dengan tertib dan akhirnya membubarkan diri sekitar pukul 14.30 WIB karena akan bergabung dengan Aksi Kamisan di depan Istana Negara pada pukul 15.30 WIB. Saat itu, tiba-tiba sejumlah anggota kepolisian berseragam maupun berpakaian bebas menghampiri peserta yang akan berangkat dan menanyakan siapa penanggung jawab aksi untuk dibawa ke Polsek Menteng;
  • Koordinator KontraS, Haris Azhar yang saat itu berada di lokasi kemudian menanyakan maksud aparat kepolisian untuk membawa penanggung jawab aksi ke Polsek Menteng. Saat itu anggota kepolisian yang mengaku berasal dari Polsek Menteng menyatakan akan menangkap penanggung jawab aksi. Namun anggota kepolisian tersebut tidak menjelaskan pasal pidana apa yang diduga dilanggar peserta aksi dan meminta penanggung jawab aksi untuk ikut saja ke Polsek Menteng;
  • Melihat ketidakwajaran penangkapan tersebut, peserta aksi menyatakan tidak mau pergi jika penanggung jawab dibawa oleh anggota kepolisian. Akhirnya sebagian peserta aksi yang saat itu masih berada di lokasi aksi, berjumlah 9 [sembilan] orang kemudian ditangkap dan dibawa dengan kendaraan Bus Polri ke kantor Polsek Menteng. Meski peserta aksi tidak mengetahui alasan penangkapan tersebut, tetapi demi mematuhi aturan Polri maka peserta aksi tetap kooperatif untuk dibawa ke Polsek Menteng;
  • Namun saat tiba di Polsek Menteng, peserta aksi tetap tidak diberikan penjelasan apapun terkait maksud penangkapan tersebut. Bahkan setelah menunggu selama kurang lebih 15 menit di teras kantor Polsek, Kapolsek Menteng menyampaikan bahwa peserta aksi akan dipindahkan ke Polres Jakarta Pusat tanpa alasan yang jelas. Kapolsek Menteng juga menegaskan penangkapan dilakukan karena ia tunduk dengan perintah pimpinan;
  • Anehnya pada saat tiba di Polres Jakarta Pusat, anggota Polres terlihat tidak mengetahui maksud pemindahan para peserta aksi, bahkan sempat menanyakan kepada peserta aksi mengapa mereka dibawa ke Polres Jakarta Pusat. Pihak Polres kemudian terlibat perdebatan dengan anggota Polsek yang membawa para peserta aksi. Anggota Polsek yang membawa peserta aksi pun tidak mengetahui maksud dari penangkapan ke-9 aktivis KontraS tersebut. Di tengah ketidakjelasan tersebut, salah seorang penyidik Polres Jakarta Pusat menyampaikan akan meminta keterangan salah seorang peserta aksi dan meminta nama-nama ke-9 peserta aksi yang dibawa ke Polres Jakarta Pusat untuk didata;
  • Saat itu, Haris Azhar, Koordinator KontraS, mewakili para peserta aksi lainnya untuk diminta keterangannya. Sebelum diminta keterangan, peserta aksi meminta kepastian dari penyidik bahwa keterangan yang diminta bukan dalam lingkup proses hukum dan penyidik menyanggupinya. Saat diminta keterangan, penyidik juga masih tidak mampu menjelaskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh para peserta aksi. Bahkan terkesan terburu-buru menyelesaikan laporan keterangan tersebut;
  • Setelah mencatat keterangan dari Haris Azhar, Koordinator KontraS, penyidik tersebut meminta tanda tangan Haris Azhar dalam berkas berjudul “interogasi” tersebut. Saat itu Haris Azhar beserta perwakilan peserta aksi sebelumnya baru mau menyanggupi pemberian tanda tangan jika berkas tersebut juga ikut diberikan kepada Haris Azhar sebagai bukti keterangan yang diberikan. Namun penyidik tersebut menolak dan akhirnya merobek sendiri berkas keterangan yang dicatatnya sendiri, lalu mempersilakan peserta aksi untuk pulang begitu saja. Sekitar pukul 17.30 WIB, akhirnya seluruh peserta aksi diperbolehkan pulang dari Polres Jakarta Pusat dan tetap tidak ada kejelasan mengenai penangkapan para peserta aksi sejak di Bundaran HI dan tindakan polisi yang diterapkan pada mereka.

Berdasarkan kronologi di atas, kami menyimpulkan beberapa hal yakni:

  1. Pada dasarnya pihak kepolisian, khususnya yang bertugas di lapangan, tidak memahami dan tidak memiliki mekanisme yang jelas dalam menerapkan Pergub No. 228 Tahun 2015. Hal itu terlihat dari tindakan anggota polisi yang sembarangan di lapangan dan kebingungan dalam menyikapi aturan tersebut. Ketidakmampuan polisi dalam memahami dan menerapkan tugas di lapangan berdampak pada pelanggaran hak kebebasan berpendapat yang berkelanjutan bagi masyarakat sipil;
  2. Polisi dalam hal ini, Kapolsek Menteng dan polisi Polsek Menteng tidak memahami prosedur penangkapan. Penangkapan sewenang-wenang kepada ke-9 badan pekerja KontraS menunjukkan masih lemahnya pemahaman prosedur yang diikuti oleh mereka;
  3. Satpol PP DKI Jakarta dan anggota polisi terlihat tidak memahami pembagian peran dan batas kewenangannya masing-masing. Pergub No. 228 Tahun 2015 yang merupakan produk hukum tingkat provinsi seharusnya ditegakkan oleh Satpol PP DKI Jakarta sebagai satuan utama penertiban yang berada di bawah penertiban daerah, Polisi hanya akan terlibat apabila ada dugaan atau telah terjadi perbuatan pidana;
  4. Ketidakmampuan anggota polisi di lapangan dan kebingungan Satpol PP DKI Jakarta menggunakan kewenangannya semakin menunjukkan bahwa Pergub No. 228 Tahun 2015 memang tidak aplikatif digunakan di lapangan dan berpotensi mencederai hak kebebasan berpendapat publik.

 

 

Jakarta, 11 Desember 2015

Badan Pekerja KontraS,

 

Haris Azhar, MA
Koordinator



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 4,037 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
MENGENANG TRAGEDI WAMENA BERDARAH, 4 APRIL 2003
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org