Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Menanti Keadilan atas Kasus Kematian Suharli oleh Aparat Polres Sungailiat

Tgl terbit: Kamis, 11 Februari 2016

Menanti Keadilan atas Kasus Kematian Suharli oleh Aparat Polres Sungailiat

 

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengapresiasi kesigapan dan kecepatan atas proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polda Kep. Bangka Belitung terkait dengan kasus penyiksaan yang menyebabkan kematian Alm. Suharli oleh anggota Satnarkoba Polres Sungailiat pada tanggal 01 Agustus 2015.

Dari pemantauan yang kami lakukan, setelah melewati 6 (enam) bulan proses persidangan terhadap pelaku penyiksaan yang menyebabkan kematian Alm. Suharli, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Sungailiat akhirnya akan menjatuhkan vonis terhadap pelaku pada sidang putusan tanggal 17 Februari 2016 mendatang.

 

Menurut catatan kami, dari proses persidangan setidaknya terungkap beberapa fakta yang disampaikan oleh saksi – saksi yang dihadirkan dan didengarkan keterangannya di hadapan Majelis Hakim PN Sungailiat, yang menunjukkan adanya praktik – praktik penyiksaan yang dilakukan oleh ke-4 orang terdakwa yang merupakan anggota kepolisian Polres Sungailiat terhadap Alm. Suharli, diantaranya:

  • Keterangan dari Saksi Eka (yang merupakan Istri dari Briptu Rizki Andiko) yang menerangkan bahwa saksi melihat ketika Alm. Suharli dibawa oleh terdakwa dengan keadaan tangan diborgol di belakang serta rambut dijambak. Saksi juga menjelaskan bahwa Alm. Suharli ditampar oleh terdakwa di ruang tamu dengan tujuan agar korban mengakui barang yang dituduhkan oleh terdakwa. Saksi juga menjelaskan bahwa para terdakwa melakukan pemukulan pada bagian kepala, wajah serta menginjak injak kepala dan tulang rusuk Alm. Suharli pada saat yang bersangkutan ditangkap di tempat kediaman saksi;
  • Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Eka, Alm. Suharli dibawa dari tempat kediaman saksi dengan kondisi kepala ditutup dengan menggunakan sarung bantal serta tangan terborgol;
  • Keterangan Saksi Yasmin (Ketua RT) yang menerangkan melihat terdakwa Junaidi melakukan pemukulan terhadap Alm. Suharli;
  • Berdasarkan hasil visum dokter tertanggal 11 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh RSUD Sungailiat, diketahui bahwa terdapat luka memar berwarna kebiruan pada dada kiri bagian bawah berukuran 10x8cm, luka robek tepi tidak rata pada tungkai bawah sebelah kanan berukuran 1x1cm dengan dasar jaringan ikat bawah kulit, luka robek tepi tidak rata pada tungkai bawah sebelah kiri berukuran 3x2cm, luka robek tepi tidak rata pada pergelangan tangan kanan berukuran 0,5x0,3cm dengan dasar jaringan ikat bawah kulit terdapat bengkak dan memar berwarna kebiruan di seluruh punggung tangan kanan, tangan kiri memar berwarna hitam kebiruan pada punggung kiri atas berukuran 13 x 2 cm, luka robek tidak rata pada siku berukuran 1x1 cm dengan dasar jaringan ikat bawah kulit terdapat bengkak pada pergelangan tangan kiri berukuran 3 x 2 cm, bengkak pada lengan kanan bagian bawah berukuran 3 x2 cm, memar berwana kebiruan pada sekeliling mata kanan berukuran 4 x4 cm disertai pendararan di lapisan bola mata korban (Alm. Suharli).

Namun demikian, dibalik cepatnya proses pengungkapan terhadap kasus kematian Alm Suharli, kami menilai adanya ketidaktelitian dan ketidakprofesionalan yang dilakukan oleh penyidik Polda Kep. Bangka Belitung dalam melakukan penyidikan terkait dengan kematian Alm. Suharli, termasuk juga ketidakprofesionalan Jaksa Peneliti dalam menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang tidak secara maksimal melakukan proses pemantauan, koordinasi dan konsultasi kepada penyidik dalam mengungkap secara pasti kematian Alm. Suharli. Hal ini mengingat tidak adanya teguran dari pihak Kejaksaan terhadap penyidik yang tidak melakukan otopsi atas kematian Alm. Suharli guna memastikan penyebab kematian korban, padahal otopsi sangat penting sebagai sebuah alat bukti utama. Akibatnya, tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sangat minim, ditambah adanya keraguan atas penyebab kematian Alm. Suharli yang kemudian mengakibatkan JPU hanya menuntut ke-4 terdakwa dengan tuntutan selama 3 (tiga) tahun penjara.

Selain itu ketidaktelitian penyidik, Jaksa Peneliti maupun JPU juga terlihat dengan tidak dimasukannya Pasal 422 KUHP dalam dakwaan yang menyatakan “Seorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana, menggunakan sarana paksaan, baik untuk memeras pengakuan, maupun untuk mendapatkan keterangan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Hal mana mengingat berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, setidaknya telah memenuhi unsur adanya bentuk pelanggaran pidana terhadap pasal 422 KUHP ketika ke-4 terdakwa tersebut melakukan interogasi dengan memaksa Alm. Suharli untuk mengakui tindak pidana yang disangkakan.

 

Berdasarkan fakta - fakta diatas, KontraS mendesak:
Pertama, Kapolda Kep. Bangka Belitung, Itwasda dan Kabid Propam Polda Bangka Belitung untuk melakukan evaluasi terkait dengan proses penyidikan kasus kematian alm. Suharli yang dilakukan oleh Penyidik Polda Kep. Bangka Belitung yang tidak melakukan proses otopsi atas kematian Alm. Suharli guna memastikan penyebab kematian korban;
Kedua, Kepala Kejaksaan Negeri Sungailiat untuk melakukan evaluasi terhadap Jaksa Peneliti dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang ditunjuk oleh Kejaksaan Negeri Sungailiat dalam kasus kematian Alm. Suharli oleh anggota Polres Sungailiat karena tidak melakukan fungsi pemantauan, koordinasi dan konsultasi secara maksimal dalam proses penyidikan atas kematian Alm. Suharli yang dilakukan oleh Penyidik Polda Kep. Bangka Belitung sehingga JPU tidak melakukan penuntutan secara maksimal terhadap ke-4 orang terdakwa anggota Polres Sungailiat;
Ketiga, Komisi Kejaksaan sebagai lembaga yang berperan dalam pengawasan Kejaksaan untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Jaksa Peneliti dan Jaksa Penuntut Umum terkait dengan tidak maksimalnya proses pemantauan, koordinasi dan konsultasi kepada penyidik sehingga mengakibatkan ke-4 orang terdakwa anggota Polres Sungailiat tidak dituntut dengan hukuman maksimal;

Keempat, Dengan tidak bermaksud mengintervensi keyakinan Majelis Hakim PN Sungailiat, kami berharap Majelis Hakim PN Sungailiat yang menyidangkan perkara kasus kematian Alm. Suharli dapat melihat fakta – fakta yang terungkap dalam proses persidangan dengan menghukum para pelaku dengan ancaman hukuman maksimal, apalagi mengingat ke-4 terdakwa merupakan aparat penegak hukum yang telah terbukti melakukan tindakan pelanggaran hukum dengan bersandar atas nama jabatannya. Untuk itu kami berharap agar Majelis Hakim dapat memutus perkara tersebut dengan seadil – adilnya.

 

 

Jakrta, 11 Februari 2016

Badan Pekerja

 

Haris Azhar, MA

Koordinator



Kasus terkait :


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 3,435 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
MENGENANG TRAGEDI WAMENA BERDARAH, 4 APRIL 2003
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org