Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Usut Tuntas Kasus Kasus Penghilangan Paksa 1997/1998!!! Negara wajib menuntaskan seluruh kasus pelanggaran HAM!!!

Tgl terbit: Senin, 10 November 2008

Usut Tuntas Kasus Kasus Penghilangan Paksa 1997/1998!!!
Negara wajib menuntaskan seluruh kasus pelanggaran HAM!!!

Salam solidaritas,
Kasus Penghilangan Paksa Aktivis Pro Demokrasi  1997-1998 kembali hangat, Pansus DPR untuk kasus ini terlihat begitu garang untuk memanggil para Jenderal yang terlibat (Wiranto, Prabowo, Sutiyoso, SBY dll) yang sebagian besar  mempersiapkan diri bertarung dalam Pemilu 200. sebagian orang melihatnya sebagai sebuah manuver politik menjelang Pemilu  2009 ektimbang sebagai upaya penyelesaian kasus.

Para korban yang selamat, keluarga korban dan lembaga-lembaga HAM merespon dengan hati hati. Di lain pihak, ada juga kekhawatiran bahwa politisasi ini akan memupuskan harapan korban dan masyarakat akan keadilan. Pansus bisa menjadi pisau bermata dua. Namun, harapan kamu semua tentu saja agar Pansus DPR ini memang ditujukan untuk menyelesaian kasus ini secara hukum, melalui rekomendasi yang akan dikeluarkan oleh DPR  kepada Presiden  untuk mendirikan Pengadilan HAM Ad Hoc.

Proses yang dilalui sebenarnya sudah panjang, korban telah berkali-kali dimintai keterangan, Komnas HAM sudah menerbitkan laporan akhir pemyelidikan untuk kasus ini, Dewan  Kehormatan Perwira (DKP) yang dibentuk tahun 1998 juga memiliki dokumen kunci atas keterlibatan para Jenderal tersebut. Namun sayangnya dokumen DKP ini belum pernah dibuka kepada publik.

SBY juga sebenarnya adalah tokoh kunci dalam upaya pengungkapan kasus ini. Dalam kapasitasnya sebagai salah satu anggota DKP yang waktu itu memeriksa para Jenderal tentu mengetahui secara jelas kasus tersebut. Dalam kapasitasnya sebagai Presiden RI, SBY juga memiliki otoritas penuh untuk menyelesaikan kasus ini, antara lain dengan mengambil langkah-langkah politik seperti dengan memerintahkan Panglima TNI membuka dokumen DKP, berkas penyidikan di Puspom TNI dan dokumen di Kopassus. Presiden SBY juga bisa melakukan langkah-langkah khusus dalam rangka mencari kejelasan nasib 13 korban yang masih hilang. Presiden SBY juga perlu minta maaf dana memberikan hak-hak rehabilitasi kepada korban dan keluarga korban yang telah 10 tahun berada dalam ketidakpastian. Selain itu SBY juga dituntut untuk segera merekomendasikan Jaksa Agung untuk segera melakukan penyidikan sebelum kasusnya dibawa membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc.

Langkah politik ini perlu diambil karena langkah hukum saja tidak cukup untuk menyelesaikan kasus yang dimensinya kompleks. Hal ini berhubungan dengan adanya dugaan keterlibatan jenderal purnawirawan TNI serta karakteristik tindakan penghilangan paksa yang tidak hanya mengorbankan korban yang diculik, tetapi juga keluarganya dan masyarakat yang mengalami dampak penderitaan lanjutan karena ketidakjelasan status dan keberadaan para korban.

Bagi kami, tanoa adanya kejelasan mengenai nasib ke-13 orang yang masih hilang, kasus ini tidak akan pernah bisa dinyatakan selesai.

Maka dari itu, kami menuntut :

  1. Pansus Orang Hilang harus segera merekomendasaikan kepada Presiden untuk membentukk Pengadlan HAM Ad Hoc.
  2. Presiden harus segera melakukan usaha-usaha pencarian terharap 13 Orang oleh Komansa HAM masih dinyatakan hilang.
  3. Jaksa Agung harus segera melakukanpenyudikan kasus Pengilangan Paksa 1997/1998 sebagaimana diperintahkan oleh Mahkamah konstitusi.
  4. Negara harus menyelesaikan secara tuntas dan menyeluruh kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, baik kasus-kasus pelanggaran HAM dibidang SIPOL maupun EKOSOB.

Komitmen terhadap penuntasan kasus ini menjadi sebuah batu ujian bagi pemerinatah dan DPR, jika pemerintah dan pra politisi tersebut tidak serius untuk mengungkapkan kasus ini, maka kita seharusnya berpikir ulang untuk memilih mereka pada pemilu 2009.

Korban Pelanggaran HAM hingga saat ini terus menuntut penyelesaian kasus dan penegakan keadilan di negeri ini, betapapun mahalnya harga yang harus dibayar.
Kami Masih Utuh dan Kata-kata Belum Binasa!

IKOHI, KP PRP, PRP Jakarta, ABM, KASBI, Arus Pelangi, KORBAN, KASUM, YPKP’65, LBH Masyarakat, SBMI, Paguyuban Mei’98, KontraS, Demos, LBH Jakarta, Imparsial, VHR, Elsam, PBHI Pusar, PBHI Jakarta, Yappika, LPHAM, Walhi YLBHI, Komunitas Jembatan Besi, IKAPRI, FKKM, KOMPAK

 

No Kontak:

Mugiyanto (IKOHI) : 081399825960
Anwar Ma'ruf (ABM): 081210590010

 



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 10,025 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
MENGENANG TRAGEDI WAMENA BERDARAH, 4 APRIL 2003
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org