Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Meminta Penjelasan Perkembangan dari Panitia Khusus Kasus Penghilangan Paksa Aktivis 1997-1998 DPR RI

Tgl terbit: Rabu, 10 Juni 2009

SURAT TERBUKA
Penjelasan Perkembangan dari Panitia Khusus
Kasus Penghilangan Paksa Aktivis 1997 – 1998 DPR RI

Kepada Yang Terhormat.
Effendy Simbolon
Ketua Pansus Penghilangan Paksa Aktivis 1997 – 1998
Di – Tempat

Salam sejahtera, 

Melalui surat ini, kami bermaksud menanyakan perkembangan dari Pansus DPR yang telah bekerja sejak pertengahan 2007 lalu. Berdasarkan pemantauan kami, Pansus telah menyelesaikan beberapa agenda yaitu  mendengar keterangan dari berbagai pihak, diantaranya saksi dan korban, pendamping korban, perwakilan pemerintah dan pihak terkait lainnya. Dalam pertemuan dengan pimpinan dan anggota pansus sebelumnya, pihak Pansus menyampaikan bahwa rekomendasi Pansus akan memperkuat temuan dan kesimpulan dari Komnas HAM. Anggota Pansus juga menyatakan tidak akan mengeluarkan rekomendasi yang justru bertentangan dengan temuan Komnas HAM.

Seperti kita ketahui bersama, dalam beberapa bulan ke depan, masa bakti DPR RI periode 2004 – 2009 akan segera berakhir seiring dengan ditetapkannya hasil pemilihan anggota legislatif dan perolehan kursi dari masing-masing partai politik. Namun demikian, tidak sedikit pula, anggota DPR RI periode saat ini yang kembali terpilih dan akan bertugas untuk masa bhakti 2009 – 2014. Menjelang berakhirnya masa jabatan ini, kami mengingatkan bahwa DPR RI masih memiliki setumpuk pekerjaan rumah yang belum selesai, khususnya terkait dengan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat baik yang terjadi dimasa lalu maupun yang terjadi setelah tahun 2000, dimana kasus pengilangan paksa 1997/1998 menjadi bagian di dalamnya. Niat baik Pansus DPR yang menegaskan sikap untuk menguatkan rekomendasi Komnas HAM seyogyanya tidak harus diingkari dalam konstelasi politik yang saat ini berkembang. Komitmen awal yang disampaikan Pimpinan dan anggota Pansus DPR kepada keluarga korban harus terus menjadi acuan bagi keberlanjutan kerja untuk merekomendasikan hasil yang maksimal.

Maka berdasarkan uraian diatas, kami dari korban dan keluarga korban serta organisasi pendamping yaitu Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) beserta Ikatan Keluarga Korban Orang Hilang Indonesia (IKOHI) mendorong agar hasil akhir dan rekomendasi pansus penghilangan paksa aktivis 1997 – 1998 mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

  1. Pansus harus segera merekomendasikan kepada ketua DPR RI dan Presiden untuk membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc.
  2. Pansus harus merekomendasikan kepada ketua DPR RI untuk mendorong  pemerintah terkait untuk segera melakukan usaha-usaha pencarian terharap 13 orang oleh Komnas HAM masih dinyatakan hilang.
  3. Pansus harus segera mendesak Jaksa Agung untuk menindaklanjuti penyidikan kasus Penghilangan Paksa 1997/1998 sebagaimana diperintahkan UU nomor 26 tahun 2000 dan diperkuat oleh  keputusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Februari 2008.

Langkah politik ini perlu diambil karena langkah hukum saja tidak cukup untuk menyelesaikan kasus yang kompleksitasnya cukup tinggi ini. Dalam prinsip HAM, kasus penghilangan paksa adalah continuous crimes (kasus yang terus berlanjut) sehingga pertanggungjawaban atas pelaku merupakan tanggungjawab Negara, siapapun yang nanti akan menjadi bagian dari penyelenggara pemerintahan.

Komitmen terhadap penuntasan kasus ini adalah batu ujian terakhir bagi DPR RI periode 2004-2009. Kami berharap Pansus DPR RI menyelesaikan kerjanya dalam periode ini dengan tetap konsisten untuk mendukung proses hukum sesuai dengan janjinya kepada keluarga korban yang masih menanti keadilan.

Jakarta, 10 Juni 2009
 

Indria Fernida  Sinnal Blegur
Wakil Koordinator KontraS Sekertaris Umun IKOHI




Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 5,096 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
MENGENANG TRAGEDI WAMENA BERDARAH, 4 APRIL 2003
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org