Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
SURAT KEPADA KETUA DPR RI : Tindaklanjut Putusan Sidang Paripurna DPR RI (2004-2009) atas Kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa Aktivis 1997/98

Tgl terbit: Rabu, 28 Oktober 2009

Hal : Tindaklanjut Putusan Sidang Paripurna DPR RI (2004-2009) atas Kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa Aktivis 1997/98

Kepada Yang Terhormat,
Bapak H. Marzuki Alie, SE. MM
Ketua DPR RI
Di –
        Tempat

 

Salam sejahtera,

Pertama-tama, kami mengucapkan selamat atas terpilihnya Bapak Marzuki Alie sebagai Ketua DPR RI 2009-2014. Demikian pula kepada seluruh anggota DPR RI terpilih. Harapannya semoga semua anggota DPR RI 2009-2014 dapat menjalankan amanah masyarakat dan konstitusi Indonesia sebaik mungkin.

Selanjutnya, melalui surat ini, kami bermaksud menyampaikan harapan keluarga korban kasus Penghilangan dan penculikan aktivis 1997-1997. Harapan tersebut agar DPR RI 2009-2014 menindaklanjuti Putusan Sidang Paripurna DPR RI periode 2004-2009. Putusan tersebut mengacu pada hasil kerja dan rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997 – 1998, pada 28 September 2009. Rekomendasi-rekomendasi tersebut berupa; 

1. Merekomendasikan kepada Presiden untuk membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc.
2. Merekomendasikan kepada Presiden serta segenap institusi pemerintah serta pihak–pihak terkait untuk segera melakukan pencarian terhadap 13 orang yang oleh Komnas HAM (sic) masih dinyatakan hilang;
3. Merekomendasikan kepada Pemerintah untuk merehabilitasi dan memberikan kompensasi terhadap keluarga korban yang hilang
4. Merekomendasikan kepada pemerintah agar segera meratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa ‘[Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Terhadap Semua Orang Dari Penghilangan Paksa]’ sebagai bentuk komitmen dan dukungan untuk menghentikan praktik Penghilangan Paksa di Indonesia.

Terkait dengan rekomendasi diatas, kami menyampaikan sejumlah;

Pertama, keempat rekomendasi diatas merupakan kemajuan positif dalam penanganan kasus ini. Oleh karenanya keluarga korban dan kami para pendamping korban mengapresiasi kerja dan komitmen DPR RI dalam soal penanganan kasus ini. Lebih jauh, keputusan Paripurna DPR atas kasus ini otomatis mengakhiri debat hukum perihal prosedur pembentukan Pengadilan HAM ad hoc antara Jaksa Agung dan DPR.

Kedua, kedepannya, rekomendasi DPR ini menjadi preseden dan landasan politik dalam mendorong pembentukan pengadilan HAM adhoc untuk kasus-kasus pelanggaran berat HAM lain yang terjadi dimasa lalu di Indonesia.

Ketiga, rekomendasi diatas (terutama poin 2) menjadi penting untuk segera ditindak lanjuti mengingat dalam kasus ini masih terdapat sejumlah korban yang masih dihilangkan. Instrumen HAM internasional ‘[Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Terhadap Semua Orang Dari Penghilangan Paksa] menekankan mengenai pentingnya usaha melakukan pencarian dan memberian kejelasan  keberadaan orang yang menjadi korban praktek penghilangan paksa. Hal ini diasumsikan bahwa mereka yang dihilangkan tidak dalam keadaan meninggal. Jikalau dalam keadaan hidup mereka tidak dalam keadaan bebas.

Rekomendasi ini sekaligus melengkapi landasan hukum pembentukan pengadilan HAM ad hoc bagi Presiden, sesuai Pasal 43 UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM. yang menyatakan;
 

1. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc
2. Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk atas dasar usul Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden.

Khusus mengenai peran DPR RI 2009-2014;

Selain mandat hukum sebagaimana dijelaskan diatas, terdapat pula kewajiban konstitusional DPR RI sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pasal 20 A ayat (1) dan Tata Tertib  DPR pada Bab II, Pasal 4 bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan”. Oleh karenanya berdasarkan pada mandat hukum dan konstitusi kami berharap DPR RI periode 2009-2014 melakukan pengawasan untuk memastikan rekomendasi-rekomendasi diatas dijalankan pemerintah dengan sesegera mungkin dan sungguh-sungguh. Pengawasan ini dapat dilakukan DPR dengan cara sebagai berikut;

1. Memastikan bahwa secara administratif dan prosedural rekomendasi tersebut telah disampaikan ke Presiden Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono.
2. Mengingat pentingnya kasus ini, DPR harus segera menindak lanjuti poin 1 diatas dengan melakukan rapat konsultasi dengan Presiden RI, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Hal ini sesesuai dengan aturan mengenai tugas pimpinan DPR; “Mengadakan konsultasi dengan Presiden dan pimpinan lembaga negara lainnya sesuai dengan keputusan DPR” juga disebutkan dalam  tata tertib DPR, Bab XV tentang  Konsultasi dan Koordinasi Sesama Lembaga Negara, Pasal 212, ayat I huruf, a “Konsultasi dan koordinasi antara DPR dengan lembaga negara yang lain dilaksanakan dalam bentuk pertemuan antara pimpinan DPR dengan Presiden…….”  Dan ayat 4 menyebutkan “Pertemuan konsultasi dan koordinasi, dapat dilakukan baik atas prakarsa DPR maupun lembaga negara tertentu yang lain”.
3. Sesegera mungkin melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) atau Rapat Kerja  (Raker) dengan Jaksa Agung, Komnas HAM dan Departemen Hukum dan HAM  untuk mengetahui rencana dan langkah tindaklanjut yang akan dilakukan tiap instansi tersebut dalam mengimplementasikan rekomendasi diatas.
4. DPR RI 2009-2014 harus siap menggunakan hak konstitusional individual anggota DPR, seperti  hak interplasi apabila ke depan terjadi upaya-upaya pengabaian atau penolakan Pemerintah untuk mengimplementasikan 4 rekomendasi Pansus DPR dalam kasus Orang hilang dan Penculikan aktivis 1997-1998. sebagaimana diatur dalam UUD 1945, Pasal 20 A (2) bahwa “Dalam Melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam Pasal-Pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak Interplasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat”

Komitmen bersama secara moral dan politik semua fraksi dan segenap anggota DPR RI sangat dinanti-nantikan oleh para keluarga dari mereka yang hilang maupun terbunuh agar kelak keadilan sungguh-sungguh dapat ditegakkan.

Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Jakarta, 28 Oktober 2009

 

Haris Azhar
(KontraS)
Mugiyanto
(IKOHI/Korban Penculikan)
   
Nurhasanah
(Ibunda Yadin Muhidin)
Paian Siahaan
(Ayahanda Ucok Siahaan Munandar)
   
Sipon
(Isteri Wiji Thukul)
Suyadi
(Kakanda Suyat)
   
Tuti Koto
(Ibunda Yani Afri)
 


Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 8,234 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
MENGENANG TRAGEDI WAMENA BERDARAH, 4 APRIL 2003
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org