Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
MENGENANG TRAGEDI WAMENA BERDARAH, 4 APRIL 2003

Tgl terbit: Sabtu, 03 April 2010

“MENGENANG TRAGEDI WAMENA BERDARAH, 4 APRIL 2003”
(Negara Bertanggung Jawab atas
Kasus Wasior 2001 dan Wamena berdarah,
4 April 2003).

Kronologi Singkat

Peristiwa Wamena, 4 April 2003 pukul 01.00 WP. Sekelompok massa tak dikenal membobol gudang senjata Markas Kodim 1702/Wamena. Penyerangan ini menewaskankan 2 anggota Kodim yaitu Lettu TNI AD Napitupulu dan Parajurit Ruben Kana (Penjaga gudang senjata) dan 1 orang luka berat. Kelompok penyerang diduga membawa lari sejumlah pujuk senjata dan amunisi. Dalam rangka pengejaran terhadap pelaku, aparat TNI-Polri telah melakukan penyisiran, penangkapan, penyiksaan, perampasan secara paksa menimbukan korban jiwa dan pengungsian penduduk secara paksa.

Tempat-tempat yang menjadi titik penyisiran yakni: Desa Wamena Kota, Desa Sinakma, Bilume-Assologaima, Woma, Kampung Honai lama, Napua, Walaik, Moragame-Pyamid, Ibele, Ilekma, Kwiyawage –Tiom, Hilume desa Okilik, Kikumo, Walesi Kecamatan Assologaima dan beberapa kampung di sebelah Kwiyawage yaitu: Luarem, Wupaga, Nenggeyagin, Gegeya, Mume dan Timine.

Juli 2004 Komnas HAM mengeluarkan laporan penyelidikan Projusticia atas dugaan adanya kejahatan terhadap Kemanusiaan untuk kasus Wamena, 4 April 2003. Kasus tersebut dilaporkan setelah terbunuhnya 9 orang, serta 38 orang, selain itu terjadi pula pemindaan secara paksa terhadap Penduduk 25 Kampung. Pada pemindahan paksa ini 42 orang meninggal dunia karena kelaparan, serta 15 orang korban perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang. Komnas juga menemukan pemaksaan penanda tanganan surat pernyataan, serta perusakan fasilitas umum, (gereja, Poliklinik, Gedung Sekolah mengakibatkan pengungsian penduduk secara paksa.

Proses hukum atas kasus ttersebut hingga saat ini mandek. Terjadi tarik ulur antar Komnas HAM dan Kejaksaan Agung Ri dengan alasan-alasan formalis-normatik, tanpa mempertimbangkan betapa kesalnya para korban menonton sandiwara peradilan di Indonesia dalam kondisi mereka yang kian terpuruk, sambil sambil mengharapkan keadilan yang tak kujung datang. Sementara para tersangka terus menikmati hidupnya, mendapat kehormatan sebagai pahlawan, menerima kenaikan pangkat dan promosi jabatan tanpa tersentuh hukum.

 

 Negara Indonesia yang notabene adalah Negara ham tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam penegakan HAM yang berimplikasi kepada tidak adanya pemenuhan rasa keadilan bagi para korban dan keluarganya. Contoh: Kasus Abepura 7 Desember 2000 dalam amar putusannya Hakim telah membebaskan para pelaku , tanpa memberikan hak-hak korban (Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi) merupakan tanggung jawab dan kewajiban Negara. Nasib yang sama juga telah dialami oleh korban Kasus Wamena dan Wasior hingga kini penanganan hukum tidak jelas.

Kabupaten Jayawijaya dan Kota Wamena ini sudah berulangkali menjadi tempat dimana terjadinya peristiwa kekerasan dimaksud. Sebut saja tiga peristiwa besar yang secara khusus akan tetap di ingat oleh masyarakat Pegunungan tengah Wamena dari generasi ke generasi sebagai peristiwa yang sangat mengerikan dan meninggalkan bekas luka, traumatig dalam hati masyarakat, yaitu: Peristiwa 1977, peristiwa Wamena, 6 Oktober 2000 dan 4 April 2003.

Beberapa kasus Pelanggaran HAM Berat di Papua yakni: Biak berdarah, 6 Juli 1998; Abepura berdarah, 7 desember 2000;  Wasior berarah, 13 Juni 2001; Wamena berdarah, 6 Oktober 2000 dan 4 April 2003; Penculikan dan Pembunuhan Theys Hiyo Eluway serta penghilangan Sopirnya Aristoteles Masoka 10 November 2001 dan kasus Abepura 16 Maret 2006. dari sejumlah kasus Pelanggaran HAM berat tersebut diatas hannya Abepura, 7 Desember 2000, telah disidangkan di Pengadilan HAM Makassar 2005.
Setiap kasus Kejahatan HAM yang terjadi, aparat keamanan (TNI-Polri) selalu menjadi aktor utamanya. Dimana nilai-nilai hak asasi manusia dan Demokrasi dianggap sebagai ancaman terhadap kedaulatan Negara.

Atas dasar uraian singkat diatas maka, kami Solidaritas Korban Pelanggaran HAM Papua mendesak Kepada:

  1. Kejaksaan Agung dan Komnas HAM agar segera melakukan koordinasi yang baik untuk mendorong kemajuan yang berarti bagi proses hukum kasus Wamena dan Wasior dan hentikan sandiwara lempar-melempar berkas kasus sebagai langka memperkokoh lingkaran impunitas.
  2. Pemerintah Daerah Provinsi Papua, DPRP, Komnas HAM Daerah Papua dan Majelis Rakyat Papua agar segera mengambil langka nyata untuk mendorong kasus ini ke Pengadilan HAM dan mengevaluasi seluruh kejahatan Negara di Tanah Papua
  3. Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Gubernur untuk segera membuat perda dan perdasi tentang hak-hak  reparasi dan perlindungan bagi Korban Kejahatan HAM di Tanah Papua.
  4. Segera membentuk Pengadilan HAM di Papua

 

Demikian tuntutan kami dan atas nama SKPHP, mengucapkan terimakasih!

 

 Jayapura, 04 April 2010

 

Peneas Lokbere
Koordinator Umum, SKPHP



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 23,064 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
MENGENANG TRAGEDI WAMENA BERDARAH, 4 APRIL 2003
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org