Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
20 Tahun Tragedi Semanggi I 13 November 1998, Menggugat Negara untuk Adil Dalam Penuntasan Kasus



Tgl terbit: Rabu, 21 November 2018

20 Tahun Tragedi Semanggi I 13 November 1998,
Menggugat Negara untuk Adil Dalam Penuntasan Kasus


Keluarga Korban bersama dengan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
(KontraS) kembali mengingatkan kepada publik bahwa pada bulan November 1998, terjadi
peristiwa berdarah yang menunjukkan arogansi militer terjadi di Jakarta. Tragedi berdarah
tersebut dikenal sebagai Peristiwa Semanggi I telah tepat 20 (dua puluh) tahun pada bulan ini, dan
selama itu pula penyelesaian kasusnya terlunta-lunta.


Peristiwa Semanggi I adalah proses untuk mengawal perjuangan reformasi dan demokrasi. Di
dalam memperjuangkan reformasi dan demokrasi memerlukan pengorbanan darah dan nyawa
manusia. Sidang Istimewa MPR yang digelar pada tanggal 10 – 13 November 1998, ditolak oleh
gerakan mahasiswa karena disinyalir akan dijadikan ajang konsolidasi kroni-kroni Soeharto.
Mereka yang akan bersidang adalah anggota MPR RI hasil pemilu tahun 1997. Pemerintah tidak
hanya mengerahkan TNI-Polri yang dipersenjatai dengan peralatan berat untuk perang, tetapi juga
mengerahkan Pamswakarsa yang dipersenjatai dengan bambu runcing. Sebanyak 18 (delapan
belas) orang meninggal dunia dan 7 (tujuh) diantaranya adalah mahasiswa yaitu: Bernardinus
Realino Norma Irmawan (Wawan)-Mahasiswa Univ. Atma Jaya Jakarta, Sigit Prasetyomahasiswa YAI, Teddy Mardani-mahasiswa ITI, Muzamil Joko Purwanto mahasiswa UI, Engkus
Kusnaedi-mahasiswa Unija Pulomas, Heru Sudibyo-mahasiswa STIE Rawamangun dan Uga
Usmana-mahasiswa Universitas Muhammadiyah. Ratusan orang menderita luka-luka.
Sesuai UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, menjelaskan mekanisme penyelesaian
pelanggaran HAM berat adalah dengan melakukan penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas
HAM, lalu dilanjutkan dengan penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan
Agung. Jika terbukti telah terjadi pelanggaran HAM berat, maka DPR RI membuat surat
rekomendasi kepada Presiden untuk menerbitkan Kepres pembentukan Pengadilan HAM Ad
Hoc.
DPR RI harus tunduk kepada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 15/PUU-V/2007 yang
menyatakan bahwa terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran HAM berat ditentukan oleh Komnas
HAM sebagai lembaga penyelidik dan Kejaksaan sebagai lembaga penyidik. Pelanggaran HAM
berat tidak bisa ditentukan atas dugaan DPRRI sebagaimana yang dilakukan terhadap tragedy
Semanggi I, Semanggi II dan Trisakti.
Hasil penyelidikan Komnas HAM menyimpulkan bahwa dalam kasus Semanggi I, Semanggi II
dan Trisakti telah terjadi praktek Kejahatan Terhadap kemanusiaan (Crime Against Humanity)
yakni praktek pembunuhan, perbuatan tidak berperikemanusiaan yang berlangsung secara
sistematik, meluas dan ditujukan pada warga sipil. Sebanyak 50 orang perwira diduga terlibat
Pelanggaran HAM Berat.
Penyelesaian pelanggaran HAM berat yang berlarut-larut semakin menunjukkan bahwa terdapat
keterlibatan elit kekuasaan yang sengaja untuk menghentikan proses penuntasan.
Pemerintah melalui Kementerian Koordinasi bidang Politik, Hukum dan Keamanan
(Kemenkopolhukam) dibawah Wiranto, malah menggiring publik untuk percaya bahwa
penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu termasuk di dalamnya kasus Semanggi I ke
arah penyelesaian melalui jalur non-hukum (rekonsiliasi) yang berada di bawah mandat kerja Tim
Gabungan Terpadu yang secara bergerilya hendak menggiring korban dan keluarga korban
Pelanggaran HAM berat masa lalu untuk ikut dalam ritme penuntasan melalui jalur rekonsiliasi
nir keadilan dan juga nir akuntabilitas.
Bentuk mekanisme penyelesaian yang digagas oleh Wiranto tersebut di atas malah membuat citra
Presiden Joko Widodo di mata para penyintas, keluarga korban dan juga masyarakat sipil yang
bergerak dalam isu HAM menjadi jelek dan mempunyai pemahaman nol besar terhadap
mekanisme penuntasan yang berwibawa dan berkeadilan sebagaimana termaktub dalam Nawa
Cita.
Jika dipenghujung pemerintahannya, Presiden Joko Widodo masih berniat untuk
mengimplementasikan komitmen yang tertuang dalam visi, misi dan program aksi Jokowi – JK
(Nawa Cita) untuk menuntaskan Tragedi Semanggi I 13 November 1998, maka kami mendesak
untuk segera:
1. Memanggil BJ Habibie, Presiden RI ketiga untuk memberikan masukan dalam penyelesaian
kasus, mengingat BJ Habibie pernah menyatakan terkait Tragedi Semanggi I, pemerintah
akan melakukan pengusutan yang adil, transparan dan tuntas dengan menegakkan prinsip
kepastian dan kesamaan hukum. BJ Habibie juga meyakini bahwa mahasiswa tidak makar;
2. Segera mengganti Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan
(Menkopolhukam), Wiranto, yang diduga sebagai pelaku pelanggar HAM berat dalam
Tragedi Semanggi I, Semanggi II dan Trisakti;
3. Memberi tugas kepada Kejaksaan Agung untuk segera menindaklanjuti ke tahap penyidikan
terhadap berkas penyelidikan yang telah diserahkan oleh Komnas HAM. Alasan Nebis in
Idem, kejadian yang sudah lama terjadi (Tempus Delicti) sehingga mengakibatkan proses
pencarian bukti menjadi sulit adalah sebuah alasan yang mengada-ada;
4. Menghentikan segala macam bentuk upaya Menkopolhukam, Wiranto yang melenceng dari
tujuan penegakan hukum dan HAM dan mekanisme-mekanisme yang menggugurkan nilai
keadilan, seperti: Dewan Kerukunan Nasional (DKN), Penyelesaian dengan tata cara adat,
Penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat dan yang terkahir Tim Gabungan Terpadu

 


Penyelesaian Pelanggaran HAM berat masa lalu.
Jakarta, 14 November 2018


Keluarga Korban Tragedi Semanggi I dan KontraS
 



Kasus terkait :


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,775 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
MENGENANG TRAGEDI WAMENA BERDARAH, 4 APRIL 2003
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org