Laman ini adalah bagian dari kampanye Menolak Kekerasan, Merawat Kebebasan KontraS dan dibuat untuk membantumu memahami isu kebebasan berekspresi di Indonesia. Siapa sih KontraS? Apa itu kampanye Menolak Kekerasan, Merawat Kebebasan? Apa hubungannya dengan kebebasan berekspresi? Klik tombol di bawah untuk mengetahui jawabannya!

 

 

 

Pembungkaman di Indonesia

Sejak 28 Desember 2021 sampai 22 Maret 2022, terdapat 31 kasus pembungkapan hak kebebasan berekspresi di indonesia.
Klik tombol-tombol di bawah untuk pelajari sebaran lokasi kasus, terduga pelaku, dan demografi korban.

Berita Terbaru

KontraS setia memantau, menanggapi, dan memberikan saran tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak kebebasan berekspresi. Baca sikap-sikap KontraS di bawah.

Pahami Hak-Hakmu

Hak atas kebebasan berekspresi dijamin di berbagai standar karena hak ini memampukan pengembangan diri setiap orang dan bangsa.
Mengapa demikian? pelajari selengkapnya di bawah.

Tolak Pembungkaman, Rawat Kebebasan

Banyak orang yang telah berjuang menuntuk hak-hak mereka.
Klik tombol-tombol di bawah untuk mempelajari desakan mereka dan memberikan dukunganmu.

Sudah banyak korban pembungkaman kebebasan berekspresi di Indonesia, mulai dari ibu rumah tangga, tenaga pengajar, pembela HAM, dan masih banyak lagi. Kami membutuhkanmu untuk mendesak Presiden Joko Widodo menolak kekerasan dalam bentuk pembungkaman dan merawat kebebasan berekspresi. Caranya? Tandatangani petisi melalui tautan di bawah!

 

 

 

 

 

Demi menegakkan HAM di Indonesia, KontraS sedang berupaya menyusun kampanye yang lebih sistematis dan meluas. Salah satunya dengan membuat sebuah panduan yang berisi saran aktivitas-aktivitas kampanye yang dapat diadopsi oleh berbagai individu atau kelompok. Yuk, pelajari dan terapkan Panduan Kampanye Menolak Kekerasan, Merawat Kebebasan melalui tautan di bawah!

 

 

 

Unduh Panduan

Selayang Pandang KontraS

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) merupakan lembaga non-pemerintah yang memperjuangkan demokrasi yang berlandaskan pada kedaulatan rakyat, kebebasan dari ketakutan, penindasan, kekerasan, dan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) lainnya, termasuk yang berbasis gender.

Lahir di 20 Maret 1998, KontraS konsisten meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemangku kewajiban melalui berbagai aktivitas penelitian, kampanye, berjejaring, dan pendampingan hukum yang berorientasi pada perwujudan sistem hukum dan politik yang bertanggung jawab dan berlandasakan HAM.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) adalah lembaga non-pemerintah yang memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).

Menolak Kekerasan, Merawat Kebebasan adalah slogan yang digunakan KontraS untuk berbagai aktivitas, termasuk dalam upaya menegakkan kebebasan berekspresi.

Kenali KontraS lebih jauh di sini [hyperlink ke https://kontras.org/#]

Menolak Kekerasan, Merawat Kebebasan

Berbagai kegiatan KontraS dinaungi, salah satunya, oleh slogan Menolak Kekerasan, Merawat Kebebasan. Slogan ini terinspirasi dari pernyataan pendiri KontraS, mendiang Munir Said Thalib, yang pernah menyatakan bahwa kita, masyarakat Indonesia, “sudah lelah dengan kekerasan.” Pernyataan tersebut mewakili kegelisahan banyak orang yang menyaksikan kekejian rezim Orde Baru yang fasih menggunakan cara-cara bengis untuk melanggengkan kekuasaan.

Sayangnya, pasca berakhirnya Orde Baru, demokrasi dan HAM belum sepenuhnya ditegakkan. Kondisi ini membuat KontraS semakin percaya bahwa segala tindakan yang memampukan pelanggaran HAM – seperti perampasan nyawa, perendahan martabat, dan pembatasan kemerdekaan yang tidak sah, tidak perlu, dan berlebihan – wajib ditolak. KontraS pun meyakini bahwa kebebasan harus selalu diupayakan, seperti kebebasan dari ketidakadilan, penindasan, dan rasa takut. Alhasil, pada 2008 – bertepatan dengan ulang tahun ke-10 KontraS – slogan Menolak Kekerasan, Merawat Kebebasan, terlahir dan digunakan di berbagai aktivitas hingga hari ini.

Merawat Kebebasan Berekspresi

Salah satu agenda KontraS adalah menolak kekerasan dalam bentuk pembungkaman dan merawat kebebasan berekspresi yang damai. Setiap orang memiliki hak untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya secara lisan, tulisan, atau melalui saluran lainnya.

Namun, hak mendasar ini sering dibatasi secara tidak sah, tidak perlu, dan berlebihan. Berbagai peraturan – seperti pasal-pasal tentang pencemaran nama baik dan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) – sering digunakan untuk membungkam ekspresi-ekspresi damai dan menghukum masyarakat, termasuk pembela HAM, secara tidak proporsional.

Tujuan Laman Ini

Berdasarkan kondisi di atas, laman ini dibuat untuk membantumu memahami hak-hakmu, kondisi kebebasan berekspresi di Indonesia saat ini, dan bagaimana kamu dapat terlibat dalam upaya-upaya menolak kekerasan dan merawat kebebasan.

Laman ini menyediakan berita-berita terbaru, hasil pengamatan KontraS, sumber-sumber pengetahuan, langkah-langkah dukungan, dan lain-lain. Selamat menjelajahi laman ini!

 

 

Sejak 28 Desember 2021 sampai 22 Maret 2022, terdapat setidaknya 31 kasus pembungkaman hak kebebasan berekspresi di Indonesia. Sebanyak 12 kasus terjadi di antara Desember 2021 hingga Januari 2022, 10 kasus di Februari 2022, dan sembilan kasus di Maret 2022.

Provinsi Jawa Tengah menempati posisi tertinggi dengan tujuh kasus, seperti dugaan intimidasi terhadap warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo yang menolak penambangan batu andesit. Provinsi DKI Jakarta dan Riau menempati posisi kedua dengan masing-masing empat kasus, disusul Provinsi Papua dengan tiga kasus

 

 

 

 

 

 

Sejak 28 Desember 2021 sampai 22 Maret 2022, terdapat setidaknya 31 kasus pembungkaman hak kebebasan berekspresi di Indonesia. Sebanyak 12 kasus terjadi di antara Desember 2021 hingga Januari 2022, 10 kasus di Februari 2022, dan sembilan kasus di Maret 2022.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menempati urutan pertama terduga pelaku pembungkaman dengan 14 kasus. Di posisi kedua, terdapat delapan dugaan pembungkaman oleh gabungan elemen Polri dan aktor swasta, disusul oleh dugaan pembungkaman oleh orang tidak dikenal (OTK) di posisi ketiga dengan lima kasus.

 

 

 

 

 

 

Sejak 28 Desember 2021 sampai 22 Maret 2022, terdapat setidaknya 31 kasus pembungkaman hak kebebasan berekspresi di Indonesia. Sebanyak 12 kasus terjadi di antara Desember 2021 hingga Januari 2022, 10 kasus di Februari 2022, dan sembilan kasus di Maret 2022.

Terdapat setidaknya 217 korban pembungkaman, 69 diantaranya mengalami cedera dan 3 meninggal dunia. Korban terbanyak berasal dari elemen masyarakat sipil dengan 94 orang, 64 diantaranya mengalami cedera pasca menolak penambangan batu andesit d Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo. Posisi kedua ditempati mahasiswa saat 90 orang ditangkap sewenang-wenang saat menggelar aksi penolakan Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua. Aktivis menjadi korban ketiga terbanyak dengan 14 orang korban, salah satunya kriminalisasi Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti, oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarinves), Luhut Binsar Pandjaitan.

Aturan Dasar

Hak atas kebebasan berekspresi diakui di setidaknya dua sumber hukum HAM internasional: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Pasal 19 DUHAM menyatakan:

“Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas.”

Sementara, Pasal 19(1) dan (2) ICCPR menyebutkan:

  1. Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan.
  2. Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.
  3. Pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam ayat 2 pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk:
    1. Menghormati hak atau nama baik orang lain;
    2. Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum.

Pelajari standar-standar internasional tentang kebebasan berekspresi melalui tautan di bawah!

DUHAM [hyperlink: https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi–$R48R63.pdf]

ICCPR [hyperlink: https://lab-hukum.umm.ac.id/files/file/UU_NO_12_2005_ICCPR.PDF]

Komentar Umum Nomor 34 tentang Pasal 19 ICCPR [hyperlink: https://icjrid.files.wordpress.com/2011/10/unhrcgeneral-comment34-20110725.pdf]

Penjelasan Lanjutan

Untuk memahami lebih jauh cakupan dan karakteristik sebuah hak, kita dapat merujuk pada Komentar Umum yang dirilis oleh badan atau komite Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Penjelasan lanjutan tentang hak kebebasan berekspresi dijelaskan di Komentar Umum Nomor 34 tentang Pasal 19 ICCPR.

Komentar Umum Nomor 34 menyatakan bahwa kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat adalah hak yang saling terkait, memampukan pertumbuhan seseorang, dan landasan masyarakat yang merdeka dan demokratis.

Kebebasan berpendapat tidak dapat dibatasi. Seluruh pendapat – baik pendapat politik, ilmiah, moral, historis, dan relijius – wajib dilindungi Negara dan seseorang tidak dapat dihukum hanya karena memiliki pendapat tertentu. Alhasil, pelecehan, ancaman, pencirian negatif (stigmatisasi), penangkapan, penahanan, pengadilan, dan hukuman penjara hanya karena seseorang memiliki pendapat merupakan pelanggaran HAM serius.

Setiap orang juga berhak menyatakan pendapat – bahkan pendapat yang dianggap menyinggung sekalipun – secara lisan, tertulis, bahasa isyarat, dan bentuk lainnya, melalui berbagai medium seperti buku, koran, hingga cara berpakaian.

Berkelindan dengan paragraf di atas, setiap orang memiliki hak atas akses informasi. Seseorang berhak mengakses data publik atau data pribadinya yang dikuasai oleh entitas publik atau privat. Negara wajib menyediakan akses informasi yang mudah, cepat, efektif, praktis, dan aman. Salah satunya dengan memastikan iklim pers yang bebas, tanpa sensor, dan tanpa hambatan sehingga media dapat mengomentari isu-isu publik dan memberitakannya kepada masyarakat.

Berbeda dengan kebebasan berpendapat yang tidak dapat dibatasi, hak menyampaikan pendapat bisa dibatasi jika sesuai dengan persyaratan dan dasar yang sah, adanya tujuan yang sah, adanya keadaan yang mendesak, dan tidak berlebihan.

Persyaratan dan dasar yang sah berarti pembatasan wajib sesuai dengan hukum. Hukum yang dimaksud adalah hukum tertulis yang ditetapkan melalui prosedur formal, bukan merupakan hukum tradisional, agama, atau kebiasaan, dirancang dengan seksama demi memampukan orang-orang untuk melakukan penyesuaian, dapat diakses oleh masyarakat, jelas memaparkan bentuk pernyataan ekspresi yang dibatasi dan tidak, tidak diskriminatif, dan tidak memiliki hukuman yang bertolak belakang dengan standar-standar internasional seperti hukuman mati.

Tujuan yang sah artinya pembatasan dilakukan untuk menghormati hak atau nama baik orang lain. Alhasil, Negara dapat membatasi penyampaian pendapat seseorang yang mengancam hak orang lain untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik, contohnya pemaksaan untuk tidak berpartisipasi dalam pemilihan umum (pemilu). Namun, pembatasan tersebut tidak boleh menghalangi, misalnya, debat-debat politik dan seruan damai pemboikotan pemilu.

Tujuan yang sah lainnya adalah pembatasan demi melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan, atau moral umum. Namun, ketentuan ini wajib dicermati dengan hati-hati. Misalnya, Negara tidak dapat menggunakan alasan melindungi keamanan nasional demi menggunakan peraturan tentang makar untuk membatasi ekspresi-ekspresi damai menuntut penentuan nasib sendiri.

Lebih jauh lagi, Negara tidak dapat menggunakan alasan melindungi ketertiban umum untuk membatasi hak atas akses informasi terhadap data yang menjadi atensi publik atau menghukum pembela HAM, aktivis lingkungan, jurnalis, dan orang lain yang menyebarluaskan data tersebut.

Pembatasan dapat dilakukan saat adanya keadaan yang mendesak. Artinya pembatasan wajib mempertimbangkan konten, bentuk, sejauh mana penyebarluasan pendapat berkontribusi pada perdebatan yang menjadi perhatian publik, maksud dari individu atau entitas yang menyebarkan pendapat yang sedang dipermasalahkan, dan tingkat resiko dan kebahayaannya.

Lalu, pembatasan tidak boleh berlebihan. Artinya, pembatasan harus mengedepankan sanksi non-uang, seperti permintaan maaf, pencabutan pernyataan, atau koreksi. Metode ini adalah cara yang proporsional dibandingkan dengan sanksi perdata maupun pidana.

Aturan Domestik

Hak atas kebebasan berekspresi dilindungi oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menyatakan:

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.”

Pasal 28F UUD 1945 juga mengatakan:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM (UU HAM) juga melindungi kebebasan berekspresi. Pasal 23(2) UU HAM menyebutkan:

“Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak meupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.”

Pelajari kewajiban-kewajiban Negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM melalui tautan di bawah!

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM [hyperlink: https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-$H9FVDS.pdf]

Komnas HAM: Komentar Umum Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya [hyperlink: https://www.komnasham.go.id/files/1480577941-komentar-umum-kovenan-hak-sipil-$XHHPA.pdf]

Komnas HAM: Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi [hyperlink: https://www.komnasham.go.id/files/1604630519snp-kebebasan-berekspresi-dan–$SF7YZ0Z.pdf]

Kewajiban Negara

Pasal 71 UU HAM menyatakan:

“Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundnag-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.”

Artinya, Negara wajib untuk setidaknya menghormati, melindungi , dan memenuhi HAM – selaras dengan kewajiban Negara yang termaktub dalam berbagai standar-standar internasional yang dikenal sebagai kewajiban to respect, to protect, to fulfill (RPF). 

Kewajiban menghormati artinya Negara tak boleh melakukan intervensi dalam rangka menghormati hak-hak setiap orang karena campur tangan Negara justru mengakibatkan terjadinya pelanggaran atas hak-hak individu atau kelompok. Kewajiban melindungi berarti Negara mengambil tindakan untuk yang mencegah campur-tangan pihak ketiga dalam penikmatan hak-hak. Pihak ketiga yang dimaksud meliputi individu, kelompok, perusahaan atau entitas lainnya. Kewajiban untuk memenuhi mengharuskan Negara untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan yang ditujukan untuk perwujudan hak-hak, seperti pengakuan yang memadai atas hak-hak ke dalam sistem politik dan hukum nasional.

Dalam konteks kebebasan berekspresi, kewajiban menghormati terwujud ketika Negara menghormati pandangan-pandangan yang berbeda, namun tidak dapat menentukan satu pandangan sebagai kebenaran tertentu dan menjadikan pandangan lain tidak dapat disampaikan. Perbedaan-perbedaan pandangan, misalnya terkait dengan orientasi seksual dan pandangan politik, harus diletakkan pada konteks adanya debat publik dan perlindungan terhadap kebebasan berekpresi.

Di sisi lain, kewajiban melindungi terwujud tatkala Negara membuat dan menegakkan peraturan yang mendorong orang atau kelompok menyampaikan tanpa rasa takut kritik terhadap seorang figur publik, praktik-praktik korupsi, kesalahan penyelenggaraan negara, atau kritik atas kinerja presiden, wakil presiden, pejabat publik, atau tokoh lainnya.

Terakhir, kewajiban memenuhi hak kebebasan berekspresi terjadi saat Negara memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kebebasan berekspresi adalah suatu hal yang penting bagi kehidupan dan perkembangan masyarakat itu sendiri, memastikan aparat penegak hukum bekerja dengan penuh tanggung jawab dan mengikuti standar-standar HAM internasional, dan mendukung elemen masyarakat sipil yang mengadvokasi kebebasan berekspresi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendanaan, maupun pengetahuan.


Narasi panjang di laman pop-up setelah CTA diklik:

Terdapat berbagai bentuk penyampaian pendapat damai yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi Negara, misalnya pidato politik, ekspresi keagamaan, artistik, akademik, jurnalistik, dan lain-lain.

Pidato politik, pengibaran bendera, penggunaan simbol, unjuk rasa, lelucon, musik, dan film adalah bentuk-bentuk ekspresi yang sah!

Namun, semua harus disampaikan secara damai: tidak mengandung hasutan kebencian dan permusuhan, diskriminasi SARA, dan memicu kekerasan.

Pelajari bentuk-bentuk lainnya melalui tautan di bawah!

Panduan Kampanye Menolak Kekerasan, Merawat Kebebasan [hyperlink:]

Albert Einstein Institution: 198 Methods of Nonviolent Action [hyperlink: https://www.aeinstein.org/wp-content/uploads/2014/12/198-Methods.pdf

IIS UGM: Damai Pangkal Damai [hyperlink: https://iis.fisipol.ugm.ac.id/advocacy/damai-pangkal-damai/]

Komnas HAM: Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi [hyperlink: https://www.komnasham.go.id/files/1604630519snp-kebebasan-berekspresi-dan–$SF7YZ0Z.pdf]

Gene Sharp, seorang akademisi dan praktisi nirkekerasan, menyatakan terdapat setidaknya 198 metode penyampaian pendapat damai. Diantaranya:

  1. Pidato di hadapan publik, baik secara spontan, formal, maupun sebagai bagian dari khotbah keagamaan;
  2. Mengirim surat penolakan, dukungan, atau pandangan atas suatu isu yang dilayangkan secara tertutup maupun terbuka dan dikirimkan oleh individu atau kelompok;
  3. Petisi atau desakan tertulis yang ditandatangani oleh banyak orang dan disampaikan kepada pihak yang dapat mengubah situasi;
  4. Slogan, karikatur, dan simbol yang ditulis, dilukis, dicetak, atau disampaikan berulang-ulang kepada audiens yang luas;
  5. Spanduk, poster, leaflet, pamflet, dan media lain berbasis gambar dan kata-kata yang mudah menjangkau dan diterima publik;
  6. Menulis di surat kabar atau jurnal, baik yang diakui atau tidak diakui secara resmi;
  7. Membuat lagu atau album rekaman yang disiarkan melalui radio, televisi, dan medium lainnya;
  8. Menulis di langit (skywriting) atau tanah (earthwriting) yang menampilkan kata, kalimat, atau simbol protes;
  9. Lobi kelompok yang merupakan hubungan konstituensi antara aktivis dengan pejabat publik;
  10. Pemberian penghargaan kepada individu atau kelompok. Bisa juga dilakukan secara sarkastik;
  11. Mengibarkan bendera dan warna simbolik yang menjadi simbol identitas lokal, agama, kelompok sosial, atau ideologi politik tertentu;
  12. Mengubah atau memasang nama dan penanda jalan baru yang mengandung pesan, sindiran, atau pengingat seseorang dan sebuah peristiwa;
  13. Hinaan personal terhadap pejabat publik dengan menggarisbawahi bahwa reputasinya di mata masyarakat sangat tergantung dari diteruskan atau dihentikannya kebijakan atau perilaku yang menjadi sorotan;
  14. Melawak dan menyampaikan lelucon yang berisi kritik atas suatu isu;
  15. Pertunjukan seni peran dan musik untuk mengajak penonton dan pendengar mendukung suatu pesan;
  16. Pawai atau arak-arakan di mana sekelompok orang menyusuri sebuah rute secara bersama-sama dan teratur, dan biasanya membawa atribut dan diiringi musik;
  17. Iring-iringan kendaraan bermotor. Secara prinsip sama seperti pawai atau arak-arakan, namun menyusuri sebuah rute dengan mobil atau sepeda motor;
  18. Unjuk rasa atau demonstrasi di lokasi-lokasi yang menjadi simbol suatu peristiwa;
  19. Kegiatan mengajar yang menyelipkan agenda-agenda perlawanan terhadap ketidakadilan;
  20. Keluar meninggalkan acara (walk out) di mana peserta sebuah acara berjalan keluar saat acara masih berlangsung;
  21. Boikot produk, tempat kerja, alat kerja, dan lain-lain.

Namun, perlu diingat bahwa penyampaian pendapat wajib dilakukan secara damai. Artinya, penyampaian pendapat tidak mengandung hasutan kebencian dan permusuhan, diskriminasi SARA, dan memicu kekerasan.