Laman ini adalah bagian dari kampanye Menolak Kekerasan, Merawat Kebebasan KontraS dan dibuat untuk membantumu memahami isu kebebasan berekspresi di Indonesia. Siapa sih KontraS? Apa itu kampanye Menolak Kekerasan, Merawat Kebebasan? Apa hubungannya dengan kebebasan berekspresi? Klik tombol di bawah untuk mengetahui jawabannya!

 

 

 

Pembungkaman di Indonesia

Sejak 28 Desember 2021 sampai 22 Maret 2022, terdapat 31 kasus pembungkapan hak kebebasan berekspresi di indonesia.
Klik tombol-tombol di bawah untuk pelajari sebaran lokasi kasus, terduga pelaku, dan demografi korban.

Berita Terbaru

KontraS setia memantau, menanggapi, dan memberikan saran tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak kebebasan berekspresi. Baca sikap-sikap KontraS di bawah.

Pahami Hak-Hakmu

Hak atas kebebasan berekspresi dijamin di berbagai standar karena hak ini memampukan pengembangan diri setiap orang dan bangsa.
Mengapa demikian? pelajari selengkapnya di bawah.

Menolak Kekerasan, Rawat Kebebasan

Banyak orang yang telah berjuang menuntuk hak-hak mereka.
Klik tombol-tombol di bawah untuk mempelajari desakan mereka dan memberikan dukunganmu.

Sudah banyak korban pembungkaman kebebasan berekspresi di Indonesia, mulai dari ibu rumah tangga, tenaga pengajar, pembela HAM, dan masih banyak lagi. Kami membutuhkanmu untuk mendesak Presiden Joko Widodo menolak kekerasan dalam bentuk pembungkaman dan merawat kebebasan berekspresi. Caranya? Tandatangani petisi melalui tautan di bawah!

 

 

 

 

 

Demi menegakkan HAM di Indonesia, KontraS sedang berupaya menyusun kampanye yang lebih sistematis dan meluas. Salah satunya dengan membuat sebuah panduan yang berisi saran aktivitas-aktivitas kampanye yang dapat diadopsi oleh berbagai individu atau kelompok. Yuk, pelajari dan terapkan Panduan Kampanye Menolak Kekerasan, Merawat Kebebasan melalui tautan di bawah!

 

 

 

Unduh Panduan

Secara sederhana, kebebasan berekspresi merupakan suatu kondisi yang memungkinkan warga untuk saling berjejaring; mencari, menerima dan menyebarkan informasi, mengajukan pendapat, dan dapat berpartisipasi dalam bentuk beraneka rupa guna mengklaim hak-hak mereka serta mempengaruhi struktur sosio-politik di sekitar mereka. Ekspresi yang disampaikan tersebut termasuk ekspresi secara lisan, tercetak maupun melalui materi audio visual, ekspresi budaya, seni maupun politik.

Namun, perlu diingat bahwa kebebasan berekspresi tidak serta merta berdiri tunggal dan hadir seakan jatuh dari langit. Ia lekat dan saling berkaitan dengan hak-hak dasar warga lainnya. Kebebasan tersebut hanya mungkin terwujud jika negara memenuhi kewajibannya dalam melindungi kebebasan berekspresi serta memfasilitasi hak-hak warga lainnya untuk berserikat, berkumpul, dan berpendapat secara bebas. 

Dengan demikian, hak berserikat, berkumpul dan berpendapat merupakan inti dari kebebasan berekspresi. Ketiga hak tersebut juga berfungsi sebagai penopang untuk pemenuhan hak dasar lain seperti hak sipil, budaya, ekonomi, dan politik. Apabila hak-hak tersebut telah dipenuhi dan segala gangguan terhadap bentuk penyampain pendapat di muka umum dapat dihilangkan, maka terciptalah apa yang kita sebut sebagai kebebasan berekspresi.

Sejak 28 Desember 2021 sampai 22 Maret 2022, terdapat setidaknya 31 kasus pembungkaman hak kebebasan berekspresi di Indonesia. Sebanyak 12 kasus terjadi di antara Desember 2021 hingga Januari 2022, 10 kasus di Februari 2022, dan sembilan kasus di Maret 2022.

Provinsi Jawa Tengah menempati posisi tertinggi dengan tujuh kasus, seperti dugaan intimidasi terhadap warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo yang menolak penambangan batu andesit. Provinsi DKI Jakarta dan Riau menempati posisi kedua dengan masing-masing empat kasus, disusul Provinsi Papua dengan tiga kasus

 

 

 

 

 

 

Sejak 28 Desember 2021 sampai 22 Maret 2022, terdapat setidaknya 31 kasus pembungkaman hak kebebasan berekspresi di Indonesia. Sebanyak 12 kasus terjadi di antara Desember 2021 hingga Januari 2022, 10 kasus di Februari 2022, dan sembilan kasus di Maret 2022.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menempati urutan pertama terduga pelaku pembungkaman dengan 14 kasus. Di posisi kedua, terdapat delapan dugaan pembungkaman oleh gabungan elemen Polri dan aktor swasta, disusul oleh dugaan pembungkaman oleh orang tidak dikenal (OTK) di posisi ketiga dengan lima kasus.

 

 

 

 

 

 

Sejak 28 Desember 2021 sampai 22 Maret 2022, terdapat setidaknya 31 kasus pembungkaman hak kebebasan berekspresi di Indonesia. Sebanyak 12 kasus terjadi di antara Desember 2021 hingga Januari 2022, 10 kasus di Februari 2022, dan sembilan kasus di Maret 2022.

Terdapat setidaknya 217 korban pembungkaman, 69 diantaranya mengalami cedera dan 3 meninggal dunia. Korban terbanyak berasal dari elemen masyarakat sipil dengan 94 orang, 64 diantaranya mengalami cedera pasca menolak penambangan batu andesit d Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo. Posisi kedua ditempati mahasiswa saat 90 orang ditangkap sewenang-wenang saat menggelar aksi penolakan Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua. Aktivis menjadi korban ketiga terbanyak dengan 14 orang korban, salah satunya kriminalisasi Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti, oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarinves), Luhut Binsar Pandjaitan.

Pembela HAM adalah siapapun orang dengan berbagai latar belakang, yang dengan secara sukarela maupun mendapatkan upah melakukan kerja-kerja pemajuan dan perlindungan HAM dengan cara-cara damai. Profesi mereka bisa berupa jurnalis warga, aktivis, fasilitator, atau warga biasa, bahkan termasuk mereka yang berasal dari korban. Mereka memainkan peran penting dalam mengawasi, melaporkan dan mengingatkan negara, pelaku bisnis, korporasi dan investor mengenai potensi dampak negatif dari aktivitas yang berpotensi merampas hak asasi manusia orang lain. Nahasnya, pembela HAM yang bekerja untuk mempromosikan penghormatan pada hak asasi manusia dan mendorong pertanggungjawaban negara dan korporasi atas pelanggaran HAM kerap kali menghadapi berbagai risiko keselamatan dan tantangan dalam kerja-kerja mereka. Di antaranya, kekerasan fisik, kekerasan non fisik, kriminalisasi, diskriminasi, intimidasi, ancaman pembunuhan, serangan oleh kelompok yang merasa terganggu kepentingannya, sampai kepada tekanan terhadap profesi dan jabatan. Salah satunya seperti penetapan tersangka kasus pencemaran nama baik yang menimpa Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti.  Padahal jaminan dan perlindungan bagi Pembela HAM di Indonesia telah diatur dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Kemudian Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Diperkuat dengan Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 28C ayat (2) UUD 1945.

Pengaktivasian ruang kebebasan berekspresi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, baik dilakukan oleh individu maupun secara kelompok. Penyampaian ekspresi tersebut dapat berbentuk tulisan, buku, berunjuk rasa atau melakukan demonstrasi, mimbar bebas, rapat secara umum, pawai, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pers dan penyiaran. Ekspresi yang disampaikan tersebut sebagai upaya kritik, serta upaya pemajuan dan pendorongan hak asasi manusia. Penyampaian ekspresi tersebut tidak juga tidak terbatas pada bentuk-bentuk di atas, seni kerap digunakan sebagai salah satu medium alternatif untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Salah satunya seperti mural, poster digital, pagelaran sastra, drama, audio visual, dan bentuk artistik lainnya. Menuangkan ekspresi melalui karya seni dinilai cara yang efektif karena penikmatnya dapat dengan mudah menerima pesan tersebut. Belakangan mural dipilih sebagai cara populer untuk menyampaikan ekspresi. Kemudian seni mural yang bernada kritik terhadap pemerintahan mendapatkan pembatasan. Banyak kasus mengenai penghapusan mural yang bernada kritik yang cukup menarik perhatian masyarakat, diantaranya adalah kasus mural di Kabupaten Pasuruan bertuliskan “Dipaksa Sehat di Negara yang Sakit” dan kasus mural Mural “Tuhan Aku Lapar” di Tangerang, Banten. Selain itu, penggunaan sosial media sebagai alat yang memudahkan dalam mencari, menerima serta menyebarluaskan informasi memberikan kesempatan yang lebih luas untuk menikmati kebebasan berekspresi. Penggunaan dan pemanfaatan ruang publik tersebut sebagai media dapat merealisasikan kebebasan berpendapat dan berekspresi secara luas dan masif. Namun, kemudahan tersebut perlu diiringi dengan penjaminan dan perlindungan penyampai ekspresi di media sosial tanpa perlu khawatir akan ancaman di kemudian hari.

  1.