KontraS mengutuk keras peristiwa pembunuhan 31 warga sipil yang terjadi di Nduga Papua. Tidak ada alasan apapun yang membenarkan kekerasan dan pembunuhan terhadap warga sipil dalam konflik di Papua.

Kekerasan dan pembunuhan ini menjadi bagian tidak terpisahkan dari terus dipeliharanya rantai dan lingkaran kekerasan di tanah Papua yang kerap kali menempatkan warga sipil menjadi target paling rentan dalam setiap aksi kekerasan, baik oleh aparat ataupun oleh kelompok bersenjata pro kemerdekaan

Selama ini tidak ada keseriusan dari Pemerintah untuk melanjutkan proses dialog dan menghentikan pendekatan keamanan dalam menangani konflik di Papua. Lebih dari itu, peristiwa ini juga menunjukan dengan jelas bahwa pendekatan pembangunan infrastruktur yang menjadi ambisi pemerintah di Papua tidak serta merta dapat memulihkan situasi keamanan dan menyelesaikan kekerasan di tanah Papua, karena persoalan di Papua tidak hanya sebatas persoalan ekonomi dan pembangunan.

Oleh karena itu, KontraS menyerukan kepada Pemerintah dan seluruh pihak yang terlibat dalam konflik untuk:

1.  Menghentikan kekerasan dan serangan terhadap warga sipil.
2. Memastikan pengungkapan dan penegakan hukum dalam kasus ini tetap dilakukan secara hati – hati dan proporsional, dengan memperhatikan dan mengutamakan perlindungan masyarakat sipil, dan tidak menyasar apalagi menggunakan kekerasan terhadap warga sipil Papua yang kerap distigma sebagai pendukung kelompok separatis. Cara – cara seperti ini seringkali terjadi dalam penanganan konflik di Papua sebelumnya yang berujung pelanggaran HAM dan memupuk mata rantai kekerasan.
3. Melakukan dialog yang serius dan menyeluruh mengenai berbagai persoalan ekspresi politik, kemiskinan dan ketidakadilan di Papua.

Jakarta, 5 Desember 2018

Yati Andriyani
Koordinator KontraS