Melampaui Pilkada Jakarta
Beberapa Ukuran Pemimpin Politik Lokal Indonesia Versi KontraS
Jelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar serentak pada 15 Februari 2017 dan menyusul beberapa daerah lainnya, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) akan mengeluarkan sejumlah ukuran yang penting untuk diperhatikan sebagai keterlibatan aktif KontraS untuk membantu publik mengukur standar pemimpin-pemimpin politik lokal. Ukuran-ukuran ini tentu tidak bisa hadir tanpa bantuan dari banyak organisasi lokal yang menyediakan waktunya untuk memberikan beberapa catatan terkini seputar penyelenggaraan pesta politik Pilkada serentak di Indonesia. Untuk itu, KontraS secara organisasional mengucapkan banyak terima kasih.
Pilkada esensinya adalah momentum untuk memperbaharui figur-figur politik lokal dengan platform politik yang bisa direalisasikan dan memperluas ruang partisipasi warga. Namun hari ini, energi dan konsentrasi kita nampak tersedot pada situasi Jakarta: pertarungan antar 3 pasangan kandidat yang bersaing, ditambah dengan beberapa bumbu politik lokal khas perkotaan yang kini nampaknya cenderung mendominasi situasi politik nasional Indonesia.
Padahal, jika kita mau lebih sensitif ada banyak karakteristik politik lokal yang layak untuk diperhatikan. Bahkan dalam derajat tertentu, kita harus benar-benar memerhatikan situasi politik di banyak wilayah di Indonesia. Mengingat karakteristik politik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak dan juga politik memiliki relasi yang sangat kuat dengan kualitas penegakan HAM di Indonesia.
Selama tidak kurang dari 20 hari terakhir ini, kami mencoba untuk membuat beberapa ukuran yang dapat dilihat sebagai berikut di bawah ini. Ukuran ini berangkat dari informasi yang dikumpulkan di 16 titik (provinsi, kabupaten/kota) yang terdiri dari Aceh, Banten, Gorontalo, Jepara, Pati, Payakumbuh, Jayapura, Pekanbaru, Buleleng, Buol, Kolaka Utara, Banggai Kepulauan, Bombana, Takalar dan Mesuji. Beberapa mitra lokal yang bergerak di akar rumput, media dan kelompok dampingan kami libatkan.
Pemerintahan daerah adalah garda terdepan untuk memajukan dan melindungi HAM. Realisasi dari instrumen-instrumen HAM internasional akan sangat terukur dari kemampuan pemerintahan-pemerintahan daerah untuk mampu mengembangkan kebijakan di tingkat lokal yang inovatif, efektif namun juga bisa memberikan kepastian kepada para warga untuk terlibat dalam setiap proses pengambil kebijakan secara sadar, setara dan juga menghadirkan warga yang berdaya untuk mengakses pendidikan, ekonomi, sosial ekspresi politik dan kebebasan-kebebasan fundamental lainnya. Dalam pelaksanaan Pilkada 2017 ini KontraS amant mendorong media dapat memainkan peran strategisnya untuk menyampaikan kabar dan berita secara proporsional, guna mendukung kebutuhan informasi yang berimbang di tengah masyarakat.
Sekali lagi, pilkada bukanlah pesta demokrasi kota-kota besar, khususnya yang terjadi di DKI Jakarta. Ayo kita ramaikan suksesi politik ini dengan memilih figur baik dan mau bertanggung jawab untuk kebutuhan publik.
Jakarta, 23 Januari 2017
Badan Pekerja KontraS
Haris Azhar, SH, MA
Koordinator