Melampaui Pilkada Jakarta
Beberapa Ukuran Pemimpin Politik Lokal Indonesia Versi KontraS

Jelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar serentak pada 15 Februari 2017 dan menyusul beberapa daerah lainnya, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) akan mengeluarkan sejumlah ukuran yang penting untuk diperhatikan sebagai keterlibatan aktif KontraS untuk membantu publik mengukur standar pemimpin-pemimpin politik lokal. Ukuran-ukuran ini tentu tidak bisa hadir tanpa bantuan dari banyak organisasi lokal yang menyediakan waktunya untuk memberikan beberapa catatan terkini seputar penyelenggaraan pesta politik Pilkada serentak di Indonesia. Untuk itu, KontraS secara organisasional mengucapkan banyak terima kasih.

Pilkada esensinya adalah momentum untuk memperbaharui figur-figur politik lokal dengan platform politik yang bisa direalisasikan dan memperluas ruang partisipasi warga. Namun hari ini, energi dan konsentrasi kita nampak tersedot pada situasi Jakarta: pertarungan antar 3 pasangan kandidat yang bersaing, ditambah dengan beberapa bumbu politik lokal khas perkotaan yang kini nampaknya cenderung mendominasi situasi politik nasional Indonesia.

Padahal, jika kita mau lebih sensitif ada banyak karakteristik politik lokal yang layak untuk diperhatikan. Bahkan dalam derajat tertentu, kita harus benar-benar memerhatikan situasi politik di banyak wilayah di Indonesia. Mengingat karakteristik politik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak dan juga politik memiliki relasi yang sangat kuat dengan kualitas penegakan HAM di Indonesia.

Selama tidak kurang dari 20 hari terakhir ini, kami mencoba untuk membuat beberapa ukuran yang dapat dilihat sebagai berikut di bawah ini. Ukuran ini berangkat dari informasi yang dikumpulkan di 16 titik (provinsi, kabupaten/kota) yang terdiri dari Aceh, Banten, Gorontalo, Jepara, Pati, Payakumbuh, Jayapura, Pekanbaru, Buleleng, Buol, Kolaka Utara, Banggai Kepulauan, Bombana, Takalar dan Mesuji. Beberapa mitra lokal yang bergerak di akar rumput, media dan kelompok dampingan kami libatkan.

 

  1. Memperkuat kapasitas institusi demokratik
    Perlu ada perluasan informasi hal-hal apa saja yang akan dikembangkan, diperbaiki dan ditingkatkan dari pengelolaan sebuah daerah oleh para kandidat pasangan. Informasi ini penting untuk mengetahui bagaimana cara dan strategi para kandidat pasangan untuk bisa memenuhi hak-hak dasar dan kolektif warga. Meskipun kita mengetahui ada banyak kandidat yang didukung penuh oleh kekuatan mesin partai politik, namun tetap mendapatkan informasi tentang rencana masa depan apa yang akan digagas antar satu daerah dengan daerah lainnya.
    Untuk memperkuat kapasitas institusi demokratik; para kandidat pasangan diharapkan setidaknya mampu menonjolkan beberapa pesan berikut ini: (1) partisipasi politik, (2) representasi politik, (3) bagaimana proses pengambilan keputusan akan diambil, (4) agenda-agenda HAM yang akan diperkuat di satu wilayah –termasuk upayanya untuk melindungi kelompok-kelompok rentan dalam berbagai kluster sosial-ekonomi-politik-ekspresi.
    Dalam temuan KontraS, ukuran-ukuran di atas masih jauh dari program-program kandidat pasangan yang bisa diikuti dengan seksama oleh warga. Di Kabupaten Pati sebagai contoh kami mendengar tidak banyak informasi yang bisa diikuti oleh warga. Desas-desus cenderung menguat perihal monopoli politik dan dana pencalonan. Minimnya informasi dan sosialisasi juga menguat terjadi di Jayapura. Meski harapan warga cukup tinggi untuk mendapatkan keberlanjutan infrastruktur, tapi akibat KPU yang kurang gesit memberikan sosialisasi proses pilkada, suksesi politik ini tidak banyak tersosialisasikan. Belum lagi sejumlah kasus pelanggaran HAM –yang terkait dengan konteks masyarakat hukum adat, seperti perampasan tanah, perbaikian infrastruktur yang diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia- adalah hal-hal pokok yang luput diperhatikan.
    Namun kami juga mengkhawatirkan dengan keterlibatan yang begitu luas namun tidak terukur atas pengamanan-pengamanan sepanjang sosialisasi pilkada oleh KPU yang melibatkan struktur aparat TNI dan Polri, sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Buol. Model-model kerjasama untuk memberikan jasa keamanan ini juga harus dilakukan secara transparan, sehingga tidak membangun sentimen intimidatif kepada warga. Jika tidak maka rasa trauma dan kemungkinan-kemungkinan lainnya ketika kekuatan keamanan negara digunakan untuk kepentingan korporasi dan politik, sebagaimana yang pernah terjadi di Buol.
    Kami juga memerhatikan bahwa debat publik terbuka adalah hal yang baru, namun tidak pernah dimulai di daerah-daerah. Jika hal ini bisa dilakukan, maka bentrokan seperti yang terjadi di Kabupaten Gorontalo, Pekanbaru, dan Boulemo –termasuk kekerasan yang dialami jurnalis- dapat diredam. Mengapa? Karena ada ruang ekspresi politik yang bisa diikuti publik, ada pendidikan dan etika politik yang dapat dihadirkan dengan kepala dingin.
  2. Peningkatan Kualitas Layanan Publik
    Pelayanan publik adalah hal yang paling mudah untuk dimobilisir. Layanan publik amat terkait dengan hajat hidup orang banyak. Semakin banyak figur politik mengurusi pelayanan publik maka mungkin akan semakin baik, namun apa prasyaratnya? KontraS menggunakan prinsip HAM yang disebut sebagai ‘realisasi progresif’ di mana kebijakan kolektif yang diatur dan direncanakan harus bisa terrealisasikan secara maju. Layanan publik amat terkait dengan akses pembangunan; seperti penyediaan layanan pendidikan, rumah layak, pangan dan air, layanan sosial. Menghadirkan layanan publik yang baik juga harus membawa semangat partisipasi, non-diskriminasi/kesetaraan, perlindungan dan tentu saja akuntabilitas (apakah kebijakan tersebut tidak melanggar hukum, dapat dipertanggungjawabkan dan mengutamakan kemajuan bersama).
    Ada optimisme bahwa pilkada kali ini akan membawa perubahan khususnya di sektor peningkatan kualitas layanan publik. Pemimpin lokal nampaknya ingin menyontoh gaya kerja Joko Widodo. Namun potensi penyelewengan atau minim realisasi masih terbuka luas. Kabupaten Buol masih memiliki masalah dengan kuatnya aktor korporasi yang seakan mampu menyetir kebijakan publik. Di Banggai Kepulauan ada kemauan dari para kandidat untuk meningkatkan mutu dan kualitas infrastruktur. Tapi juga kabupaten ini masih memiliki segudang masalah seperti illegal fishing, korupsi, perampasan tanah yang sedikit banyak harus mendapatkan prioritas untuk dibenahi, sehingga mutu dan kualitas layanan publik dapat ditingkatkan.
    Banyak juga kandidat yang mencoba menyederhanakan mutu dan kualitas layanan publik dengan memberikan solusi instan dan tidak berpihak kepada warga, termasuk menyontoh program pembangunan nasional seperti versi kartu dan akses. Seperti di Kabupaten Bombana, kandidat pasangan incumbent menggabungkan konsep Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan kartu yang bisa diberikan kepada warga.
  3. Penegakan Hukum dan Akses Keadilan
    Figur pemimpin yang baik juga memiliki prioritas pada sisi penegakan hukum dan ketersediaa akses keadilan kepada siapa saja. Banyak kita lihat praktik-praktik hukum yang menyimpang untuk isu intoleransi, kejahatan korporasi, kekerasan aparat yang didiamkan bahkan mengalami pemutihan pada berjalannya proses. Kepala daerah yang memiliki agenda hukum dan keadilan, setidaknya akan peduli pada beberapa isu berikut ini: (1) perlindungan hak-hak sipil dan jaminan pelaksanaan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, (2) kebijakan dan produk legislasi yang pro akuntabilitas, (3) transparansi dan non-korupsi, (4) rasa aman dari masing-masing individu. Beberapa situasi yang harus kita perhatikan seperti wilayah di Provinsi Banten, Mesuji, Payakumbuh, Aceh (serentak pilkada lokal), Buol, Takalar amat menarik untuk diperhatikan. Isu penegakan hukum rentan untuk tereliminir dengan menguatnya posisi klasik pencitraan dan populisme sebagaimana yang kini pula melanda DKI Jakarta. Masing-masing wilayah yang disebutkan di atas memiliki kompleksitas dalam menangani masalah kekerasan dan karakter aktor keamanan (Aceh), praktik politik jawara (Banten), pelanggaran-pelanggaran hukum (Payakumbuh), dan praktik bisnis yang mampu menyetir dinamika politik lokal dan keamanan (Mesuji, Buol, Takalar).

Pemerintahan daerah adalah garda terdepan untuk memajukan dan melindungi HAM. Realisasi dari instrumen-instrumen HAM internasional akan sangat terukur dari kemampuan pemerintahan-pemerintahan daerah untuk mampu mengembangkan kebijakan di tingkat lokal yang inovatif, efektif namun juga bisa memberikan kepastian kepada para warga untuk terlibat dalam setiap proses pengambil kebijakan secara sadar, setara dan juga menghadirkan warga yang berdaya untuk mengakses pendidikan, ekonomi, sosial ekspresi politik dan kebebasan-kebebasan fundamental lainnya. Dalam pelaksanaan Pilkada 2017 ini KontraS amant mendorong media dapat memainkan peran strategisnya untuk menyampaikan kabar dan berita secara proporsional, guna mendukung kebutuhan informasi yang berimbang di tengah masyarakat.

Sekali lagi, pilkada bukanlah pesta demokrasi kota-kota besar, khususnya yang terjadi di DKI Jakarta. Ayo kita ramaikan suksesi politik ini dengan memilih figur baik dan mau bertanggung jawab untuk kebutuhan publik.

 

 

Jakarta, 23 Januari 2017

Badan Pekerja KontraS

 

Haris Azhar, SH, MA

Koordinator

Januari 23, 2017

Melampaui Pilkada Jakarta: Beberapa Ukuran Pemimpin Politik Lokal Indonesia Versi KontraS

Melampaui Pilkada Jakarta […]
Januari 17, 2017

Ribuan Kartu Pos Desak Presiden Selesaikan Kasus Munir

Ribuan Kartu Pos […]
Januari 16, 2017

Menuntut Janji yang Diingkari: Presiden Harus Memastikan Gubernur Jawa Tengah Patuhi Putusan MA

Menuntut Janji yang […]
Januari 9, 2017

KLHK Segera Ambil Tindakan Untuk Selamatkan Pulau Romang

KLHK Segera Ambil […]
Januari 8, 2017

Perkembangan Pemantauan Sidang Pidana Kasus Meranti Berdarah

Perkembangan Pemantauan Sidang […]
Januari 6, 2017

Usulan Dewan Kerukunan Nasional: Strategi Wiranto Menghindari Pertanggungawaban Hukum Terhadap Perisitwa Pelanggaran HAM masa lalu

Usulan Dewan Kerukunan […]
Januari 5, 2017

Surat Terbuka: Desakan Ketegasan Sikap Gubernur Maluku terhadap Pelanggaran HAM di Pulau Romang

Hal      : Desakan […]
Desember 27, 2016

Sidang Perdana Kasus Meranti: Mendesak Terdakwa Pelaku Penyiksaan Dijerat dengan Ancaman Pidana Maksimal

Sidang Perdana Kasus […]
Desember 16, 2016

Mendiamkan Salah Kaprah Negara Dalam Aturan Main Dan Penindakan Terorisme, Membahayakan Ham Kita

Mendiamkan Salah Kaprah […]
Desember 14, 2016

Pemerintah Myanmar Harus Segera Melakukan Kewajiban Untuk Melindungi kepada Etnis Rohingya

Pemerintah Myanmar Harus […]