Hilangnya Semangat Rekam Jejak Dalam Pergantian Kepala BIN

Ingatan publik masih segar mengapa kita menolak nama Budi Gunawan atas dugaan kuat keterlibatannya dalam skandal praktik korupsi. Tahun lalu bahkan publik menggalang dukungan solid menolak Budi Gunawan untuk tidak dijadikan figur pemimpin lembaga keamanan Polri. Budi Gunawan juga harus diseret pada ruang-ruang akuntabilitas atas praktik kejahatan ekonomi dan pelanggaran akuntabilitas lainnya. Tapi kini Presiden Joko Widodo dan istana bersepakat dan mengkhianati publik dengan mengusulkan secara istimewa nama Budi Gunawan untuk menjadi calon tunggal Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) menggantikan Sutiyoso. Posisi ini sebenarnya sudah bisa ditebak. Posisi ini adalah posisi pengganti, apalagi setelah Budi Gunawan mendapatkan kecaman ketika PDIP dan orang-orang di sekitar istana untuk menempatkan Budi Gunawan sebagai kandidat Kapolri.

Apa ukuran yang digunakan istana –dan bahkan beberapa figur gerakan sipil- mendukung nama Budi Gunawan? Dalam agenda reformasi sektor keamanan nama Budi Gunawan tidak memenuhi prinsip-prinsip kontrol sipil demokratik, salah satunya prinsip rekam jejak (vetting mechanism). Rekam jejak adalah salah satu prinsip selain beberapa prinsip penting lainnya, yakni: (1) pengawasan sipil demokratik berlapis –di tingkat eksekutif, legislatif, yudikatif dan eksternal guna menafsirkan bahwa badan intelijen negara tunduk pada kontrol sipil demokratik, (2) ukuran transparansi atas fungsi-fungsi intelijen di sektor pengumpulan informasi, analisis dan diseminasi, (3) tersedianya ruang koreksi dan pertanggungjawaban efektif guna sebagai bagian dari fungsi pengawasan intelijen.

Mengapa rekam jejak menjadi penting dan harus diutamakan dalam menyaring figur-figur pejabat publik di Indonesia? KontraS melacak bahwa di awal kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Presiden sebenarnya telah menggunakan mekanisme rekam jejak ketika menyeleksi individu-individu yang layak untuk menjadi di kabinet kerjanya. Ia bahkan sempat memanggil KPK dan PPATK guna mengukur latar belakang calon-calon menterinya. Semangat rekam jejak ini amat berguna untuk menyaring, mencegah orang-orang yang tidak layak memimpin karena mereka tidak memiliki integritas untuk memimpin suatu badan publik. Namun anehnya Presiden tidak menggunakan semangat yang sama pada kasus Budi Gunawan.

Dalam konteks Budi Gunawan yang cenderung muncul adalah kejahatan yang dirancang untuk menggunakan standar ‘kontrol sipil demokratik’ yang dipaksakan muncul dari dalam figur Budi Gunawan. Ada klaim yang dipaksakan secara sepihak bahwa Budi Gunawan adalah representasi publik yang bisa didorong untuk memimpin BIN, apa betul? Tentu kejahatan ini harus dilawan, ditentang dan tidak diafirmasi. Menempatkan Budi Gunawan sebagai pejabat publik di BIN adalah upaya pembusukan tidak hanya kepada instansi BIN karena instansi ini akan dipimpin oleh orang yang bermasalah, tapi juga atas kualitas informasi yang akan diberikan kepada Presiden Joko Widodo sebagai ‘penerima manfaat’ dari segala olahan informasi yang dibuat oleh seorang Kepala BIN yang tidak memiliki integritas.

Menurut KontraS, figur kepala BIN dapat diambil dari posisi karier di Badan Intelijen Negara. Figur kepala BIN juga bisa diambil dari individu-individu profesional yang sesuai dengan kebutuhan Presiden Joko Widodo dalam mendapatkan kualitas informasi intelijen yang solid dan dapat diukur rekam jejaknya sehingga kita mengetahui ia akan tunduk pada skenario sipil demokratik.

Gerakan dan pernyataan yang seakan mendukung Budi Gunawan adalah sebuah tanda bahaya yang harus kita waspadai. Karena mereformasi BIN tidak bisa melibatkan individu yang tidak memiliki komitmen pada akuntabilitas, agenda sipil demokratik, individu yang cenderung berada dekat dan berusaha menarik kita pada pusaran oligarki elite yang diam-diam kini tengah kembali mengatasnamakan sipil, rakyat dan kita semua.

Jakarta, 7 September 2016

Badan Pekerja KontraS,

Haris Azhar, SH, MA

Koordinator