Terpilihnya Wiranto Sebagai Menkopolhukam:
Stok Lama Dan Aroma Orba, Indonesia Terbukti Negara Retailer!

 

KontraS protes keras atas terpilihnya Wiranto, mantan Panglima ABRI dimasa Orde Baru yang juga saat ini masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Politik Hati Nurani Rakyat (HANURA) sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolkam) yang baru saja diumumkan di Istana Presiden Rabu 27 Juli 2016. Pernyataan Presiden Joko Widodo ditahun 2014 yang menyatakan bahwa figur ketua umum partai politik tidak boleh merangkap menjadi menteri, seharusnya adalah filter sederhana yang tidak bisa menempatkan Wiranto dalam jajaran menteri.

Namun dalam semangat dan argumentasi HAM, kami ingin menyatakan opini kepada Terpilihnya Wiranto yang diketahui luas berada di deret depan dari nama-nama yang harus bertanggungjawab atas sejumlah praktik pelanggaran HAM yang berat sebagaimana yang telah disebutkan dalam sejumlah laporan Komnas HAM; seperti Peristiwa penyerangan 27 Juli Tragedi Trisakti, Mei 1998, Semanggi I & II, penculikan dan penghilangan aktivis pro-demokrasi 1997/1998, Biak Berdarah, dan juga tidak kalah penting adalah ketika namanya disebut-sebut di dalam sebuah laporan khusus setebal 92 halaman yang dikeluarkan oleh Badan Peserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di bawah mandat Serious Crimes Unit, menyatakan bahwa , “Wiranto gagal untuk mempertanggungjawabkan posisi sebagai komandan tertinggi dari semua kekuatan tentara dan polisi di Timor Leste untuk mencegah terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan dan gagalnya Wiranto dalam menghukum para pelaku.” Pernyataan lantang ini pula yang akhirnya menyulitkan Wiranto bergerak masuk ke dalam yurisdiksi internasional, salah satunya adalah Amerika Serikat (US Visa Watch List) ditahun 2003.

Hari ini pula, hari di mana bertepatan dengan 20 tahun peringatan berdarah 27 Juli, di mana diketahui Wiranto mendapatkan posisi strategis pasca penyerbuan kantor PDI. Ia naik posisi menjadi Kepala Staf Angkatan Darat dengan pangkat jenderal bintang 4. Keuntungan-keuntungan dari situasi keamanan dan politik rezim selalu memberikan ruang gerak kepada Wiranto untuk mengambil keputusan-keputusan yang berujung pada skema impunitas.

Dengan catatan-catatan resmi di atas, maka KontraS bertanya secara langsung kepada Presiden dan Menteri Sekretaris Negara: Di mana letak profesionalitas, nyata, dirasakan masyarakat, teruji berpengalaman apabila anda baik terpaksa dan suka rela memilih nama Wiranto sebagai pucuk menteri strategis Kabinet Kerja kali ini? Soliditas tidak akan terbangun di atas figur-figur rapuh yang seiring waktu harus mempertanggungjawabkan tindakannya ketika ia masih menjabat posisi-posisi penting di Republik. Konsep retailer cenderung menguat. Nampaknya yang solid adalah elite.

KontraS juga ingin meminta dukungan publik untuk bersolidaritas kepada korban dan keluarga korban pelanggaran HAM untuk semangat, membangun strategi dan siasat bahwa keadilan, bahwa negara harus dan tetap bertanggung jawab membawa dan berpihak kepada keadilan, memulihkan mereka yang dicabut haknya, terkena stigma dan memastikan individu-individu pelanggar HAM akan dihukum sesuai dengan norma hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

 

 

Jakarta, 27 Juli 2016

Badan Pekerja KontraS,

 

Haris Azhar, S.H., M.A.

Koordinator

 

Kontak:

Feri Kusuma (Kepala Divisi Pemantauan Anti Impunitas): 085370508497

Juli 27, 2016

Terpilihnya Wiranto Sebagai Menkopohulkam: Stok Lama Dan Aroma Orba, Indonesia Terbukti Negara Retailer!

Terpilihnya Wiranto Sebagai […]
Juli 27, 2016

Pemerintah Indonesia Kembali Mengulang Kesalahan: 14 Terpidana Mati Dikabarkan Masuk List Eksekusi Tahap III

Pemerintah Indonesia Kembali […]
Juli 25, 2016

Surat Terbuka: Desakan Penanganan Kejahatan dan Pelanggaran HAM Vaksin Palsu

No       : 282/SK-KontraS/VII/2016 […]
Juli 23, 2016

Hentikan Bisnis Militer dan Hormati Hak Masyarakat Adat Papua

Hentikan Bisnis Militer […]
Juli 23, 2016

Belajar dari Kasus Yusman (Nias): Pemerintah Indonesia Harus Evaluasi Penerapan Hukuman Mati di Indonesia

Belajar dari Kasus […]
Juli 23, 2016

Hari Anak Nasional: Gagalnya Negara Melindungi Anak Indonesia dari Vaksin Palsu

Hari Anak Nasional: […]
Juli 20, 2016

Negara Harus Bertanggung Jawab Dalam Kejahatan Vaksin Palsu

Negara Harus Bertanggung […]
Juli 18, 2016

Pengepungan Asrama Papua Oleh Anggota Polda Yogyakarta, Bukti 10 Program Prioritas Kapolri Baru Hanya Omong Kosong

Pengepungan Asrama Papua […]
Juli 17, 2016

Pemerintah Indonesia Masih Menunjukkan Pemerintahan Anti Keadilan

Hari Keadilan Internasional […]
Juni 30, 2016

Surat Terbuka: Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto

No.         :  268/SK-KontraS/VI/2016 […]