Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) selama 24 tahun konsisten untuk mendorong masyarakat agar terus berani menjalankan hak-hak sipilnya. Penerbitan buku ini merupakan salah satu wujud implementasi misi KontraS yakni mendorong secara konsisten perubahan pada sistem hukum dan politik, yang berdimensi penguatan dan perlindungan rakyat dari bentuk-bentuk kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia.

Buku ini merupakan panduan singkat untuk memahami situasi dan kondisi kebebasan sipil hari ini yang situasinya kian hari kian memburuk di era Presiden Joko Widodo. Selain itu, kami juga berusaha untuk memberikan pemahaman mengenai arti penting, ruang lingkup dan instrumen kebebasan sipil serta batasan- batasan dalam menjalankan kebebasan tersebut.

Lebih jauh, KontraS juga mendorong masyarakat untuk lebih aktif mengklaim kembali ruang-ruang sipil yang terus menyusut. Masyarakat tak boleh kalah dalam situasi seperti ini. Hak-hak rakyat tak boleh terus menerus dikangkangi oleh pemilik otoritas. Ruang-ruang demokrasi harus direnggut ulang demi perbaikan situasi kebebasan sipil di Indonesia.

Buku ini juga coba memberikan langkah-langkah mitigasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat apabila hak kebebasan sipilnya terlanggar baik oleh aktor negara maupun pihak swasta, seperti mekanisme advokasi, perlindungan diri ketika sedang mengekspresikan aksi yang harapannya dapat memberikan pengetahuan terkait mitigasi kebebasan sipil.

Buku panduan ini juga dilatarbelakangi bacaan KontraS terkait situasi demokrasi yang masih terus akan memburuk, terutama dalam konteks kebebasan sipil. Oleh karena itu penting bagi

#MenolakKalah
Merebut Kembali Ruang Kebebasan Sipil

Klik disini untuk melihat buku selengkapnya

Juli 29, 2022

Buku #MenolakKalah : Merebut Kembali Ruang Kebebasan Sipil

Komisi untuk Orang […]
Juli 27, 2022

Kebrutalan Junta Makin Menjadi: 4 Aktivis Di Eksekusi Mati

Kami yang bertanda […]
Juli 27, 2022

Instruksi Tembak di Tempat Melegalisasi Kesewenang-Wenangan dalam Penggunaan Senjata Api

Komisi Untuk Orang […]
Juli 26, 2022

Hasil Seleksi Hakim Ad Hoc Pengadilan HAM 2022: Mahkamah Agung Harus Persiapkan Hakim Pengadilan HAM Dengan Maksimal

Menyikapi pengumuman Hakim […]
Juli 22, 2022

Hari Bhakti Adhyaksa Ke-62: Peristiwa Paniai Hanya Ada 1 Terdakwa dan Penyidikan yang Mengecewakan Warga +62

Dalam rangka Hari […]
Juli 19, 2022

Terbukti Maladministrasi, Menteri Dalam Negeri Mesti Benahi Proses Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah

Komisi untuk Orang […]
Juli 15, 2022

Surat Terbuka untuk Mahkamah Agung Menggelar Pengadilan HAM Peristiwa Paniai dengan Berkualitas

Nomor : 22/SK-KontraS/VII/2022 […]
Juli 15, 2022

Surat Terbuka untuk Presiden Jokowi Evaluasi Penanganan Peristiwa Paniai

Nomor : 23/SK-KontraS/VII/2022 […]
Juli 14, 2022

Pengusutan Kasus Kematian Brigadir J Harus Independen, Transparan, dan Akuntabel!

Komisi untuk Orang […]
Juli 13, 2022

Surat Terbuka: Usut Tuntas Tragedi Kekerasan dan Penembakan Terhadap Sejumlah Peserta Aksi Tolak DOB di Yahukimo, Papua.

Nomor: 14/SK-KontraS/VII/2022 Perihal: […]