Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) memberi perhatian serius terhadap permasalahan sistemik yang terjadi di Papua selama ini. Pada 2-15 Oktober, pemerintah lewat Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) tetap bersikeras untuk menyelenggarakan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua. Padahal, persiapan penyelenggaraan PON XX diwarnai ragam permasalahan baik yang sifatnya struktural maupun teknis. Kami melihat bahwa hadirnya PON akan dijadikan pemerintah sebagai momentum untuk menyatakan situasi Papua sedang baik-baik saja. Dengan begitu problematika sistemik yang ada dapat ditutupi. Padahal, Papua sebenarnya memiliki kerentanan stabilitas regional dari berbagai sisi, baik itu ekonomi, sosial, keamanan, dan politik. Tanpa adanya pandemi saja, Papua sudah memiliki tugas-tugas besar yang belum terselesaikan, dari masalah kemiskinan yang tak pernah surut, keamanan wilayah, berbagai penyakit endemi yang terus mewabah, masalah akses pendidikan yang sulit, dan bahkan isu malnutrisi balita yang terus menjadi hot issue sepanjang lima tahun terakhir.[1]

Dalam catatan kritis ini, kami menjabarkan beberapa permasalahan sistemik yang ada di Papua sebelum PON berlangsung. Permasalahan sistemik tersebut antara lain: Hak atas kesehatan; masifnya pendekatan sekuritisasi di Papua; langgengnya diskriminasi dan stigmatisasi; permasalahan tenaga kerja; permasalahan kerusakan ekologis; masalah anggaran yang tak transparan dan rawan diselewengkan; dan rekam jejak event besar.

PON XX Papua memang akan membawa dampak positif bagi Papua, terlebih masyarakat Papua nampak antusias atas perhelatan akbar nasional tersebut. Mereka sangat senang saat dipercaya menjadi tuan rumah sebab berimplikasi signifikan terhadap sektor ekonomi di Papua.  Akan tetapi, harus diingat bahwa PON Papua tak dapat dijadikan sebagai dalih untuk meminggirkan masalah struktural dan sistemik yang ada. Berbagai problematika ketidakadilan yang sifatnya sistemik di atas harus segera menjadi prioritas pemerintah untuk segera dituntaskan. PON mungkin akan tetap berlangsung di situasi darurat kesehatan ini, tetapi perhelatan akbar tersebut bukan jalan keluar yang instan untuk menyelesaikan rangkaian ketidakadilan bagi Papua khususnya OAP. Atas dasar tersebut KontraS mendesak berbagai pihak untuk:

Pertama, pemerintah pusat dan daerah harus memastikan bahwa penyelenggaraan PON Papua tidak akan membuat situasi darurat kesehatan di Papua semakin parah. Anggaran juga seharusnya ditambah untuk mengatasi permasalahan kesehatan khususnya penanganan Pandemi di Papua yang tak kunjung membaik.

Kedua, Pemerintah harus segera mengubah pendekatan yang dilakukan selama ini terhadap masalah yang ada di Papua. Penyelenggaraan PON tidak bisa melegitimasi pertambahan aparat keamanan di luar urusan PON. Pendekatan berbasis keamanan (security approach) nyatanya tak berhasil menyelesaikan masalah. Paradigma pendekatan terhadap masalah harus digeser beriorientasi pada pemenuhan hak. Pemerintah bisa memulai dengan menarik pasukan dan berhenti melakukan penerjunan aparat secara masif menuju Papua.

Ketiga, persiapan PON Papua harus melibatkan dan tak boleh merugikan masyarakat Papua khususnya OAP. Pembangunan yang dilakukan juga harus memperhatikan aspek lingkungan hidup, seperti hutan adat tempat OAP bergantung. Selain itu pengamanan PON Papua yang dilakukan oleh aparat harus dilakukan dengan terukur dan tak meminggirkan HAM.

Selasa, 28 September 2021
Badan Pekerja KontraS

Fatia Maulidiyanti
Koordinator

[1] https://news.detik.com/kolom/d-5331294/disparitas-efek-pandemi-di-papua

Klik disini untuk melihat Catatan Kritis Selengkapnya