“Kemanusian yang adil dan beradab”, begitulah bunyi sila ke-2 Pancasila, yang mana sila ini kemudian tidak diamalkan oleh Juliari Batubara. Mantan Menteri Sosial tersebut tertangkap tangan oleh KPK pada Desember 2020 lalu bersama dengan pejabat Kemensos dan juga pihak swasta lainnya, melakukan tindak pidana korupsi terhadap paket bantuan sosial (bansos) sembilan bahan pokok bagi masyarakat terdampak Corona Virus Disease-19 (Covid-19). 

Adapun modus yang digunakan oleh para pelaku adalah dengan meminta fee sebesar Rp. 10 ribu dari total harga paket sembako sebesar Rp. 300 ribu untuk setiap warga Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Dalam kasus tersebut, dugaan kerugian keuangan negara mencapai Rp. 2,73 Triliun. Adanya korupsi atas bansos ini tentu telah menyimpangi nilai moral, menciderai rasa keadilan dan kemanusiaan dari kelompok rentan dan masyarakat miskin yang seharusnya mendapatkan jaminan kebutuhan dasar berupa jaminan sosial dan jaminan hidup dari Negara.  

Kewajiban negara untuk memberikan jaminan sosial sendiri diatur dalam Pasal 28 H dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) serta Pasal 41 Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Sedangkan untuk jaminan hidup, kewajiban negara diatur dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 C UUD 1945, dan Pasal 11 UU HAM. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tindakan Juliari Batubara telah melanggar hak asasi manusia dari masyarakat yang menjadi korban dan mengalami kerugian atas tidak terpenuhinya hak mereka untuk mendapatkan jaminan-jaminan dari negara, apalagi di tengah situasi wabah covid-19 yang membatasi aktivitas mereka. 

Dalam hal ini, terdapat setidaknya 1,3 juta keluarga yang dirugikan secara langsung akibat korupsi tersebut. Adapaun bentuk kerugian langsung yang dialami oleh warga secara garis besar meliputi; 1) jumlah sembako yang diterima tidak sesuai dengan kebutuhan; dan 2) kualitas dari sembako yang buruk. 

Menyikapi hal tersebut, kami, Tim Advokasi yang terdiri dari Indonesia Corruption Watch, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, dan Visi Integritas Law Office akan melakukan upaya hukum Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian dari perkara Tipikor dengan nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST atas nama terdakwa Juliari Batubara ke PN Jakarta Pusat. Tim Advokasi akan bertindak sebagai kuasa hukum masyarakat korban bansos yang terdaftar dalam kelompok penerima bantuan berdasarkan Surat Keputusan Kemensos Nomor: 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). 

Upaya Hukum ini diambil sebagai langkah untuk memperjuangkan pemulihan kerugian yang dialami oleh masyarakat secara langsung akibat dari korupsi bansos yang dilakukan oleh terdakwa Juliari Batubara. Jaminan pemulihan hak tersebut telah diamanatkan dalam ketentuan Pasal 35 United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. 

Jakarta, 13 Juni 2021

Hormat Kami, 

Tim Advokasi Korban Korupsi Bansos
ICW, LBH Jakarta, YLBHI, KontraS, dan Visi Intergritas Law Office 

Narahubung:
Kurnia Ramadhana, ICW (082162889197)
Nelson Nikodemus Simamora, LBH Jakarta (081396820400)