Kami, jaringan organisasi masyarakat sipil yang bertanda tangan di bawah ini, hendak mengapresiasi pernyataan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, pada 19 Maret 2021, mengenai situasi di Myanmar yang kian memburuk. Dalam pernyataan tersebut, Jokowi mendesak agar penggunaan kekerasan di Myanmar segera dihentikan untuk mencegah korban berjatuhan lebih banyak lagi, serta menempatkan keselamatan dan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama. Dalam pernyataannya, Presiden Jokowi juga mengemukakan langkah Indonesia untuk mengadakan pertemuan tingkat tinggi ASEAN untuk membahas krisis di Myanmar.

Kami mengapresiasi pernyataan ini, sebab Indonesia memang sudah seharusnya mendesak pemberhentian penggunaan kekerasan di Myanmar. Tepat pada 19 Maret 2021, pasukan junta sudah membunuh delapan pengunjuk rasa di kota Aungban. Jika ditotal, kematian yang terjadi sampai 21 Maret 2021 telah berjumlah 250 orang dan penahanan sewenang-wenang telah mencapai angka 2.665 sejak militer menggulingkan Aung San Suu Kyi pada 1 Februari 2021 kemarin.

Di minggu lalu, junta memberlakukan darurat militer di enam kota kecil di Yangon, bekas ibu kota negara dan pusat perdagangan, yang pada dasarnya menempatkan hampir 2 juta orang di bawah kendali langsung komandan militer. Ini tentu mengkhawatirkan, sebab Yangon seperti menjadi zona pertempuran dengan barikade yang terbakar dan pasukan keamanan yang terus menembaki pengunjuk rasa yang tidak bersenjata. Banyak penduduk telah melarikan diri, didorong oleh rasa tidak aman yang ditimbulkan dari kehadiran militer dan polisi yang melakukan sweeping; memeriksa mobil, sepeda motor, dan ponsel orang-orang yang berkeliaran di jalanan. Jika mereka menemukan barang ataupun bukti yang berhubungan dengan politik dan gerakan pembangkangan sipil, mereka tidak akan segan untuk menangkap yang bersangkutan.

Intervensi untuk melindungi rakyat Myanmar dan mengembalikan demokrasi di Myanmar sangatlah dibutuhkan. Indonesia telah mendesak agar dialog mengenai rekonsiliasi bisa segera dilakukan untuk memulihkan perdamaian, namun sampai sekarang belum ada tindak lanjut yang transparan mengenai kelanjutan upaya rekonsiliasi konflik di Myanmar. Selain itu, Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN lainnya juga perlu memberikan langkah yang maksimal dalam melibatkan Dewan HAM PBB dan Dewan Keamanan PBB untuk membentuk langkah koordinasi dalam mendorong upaya tersebut. Kami sangat mengharapkan desakan Indonesia tidak hanya berhenti pada dialog dengan junta atau hanya ada di militer yang berkuasa saja, tetapi juga harus melibatkan komunitas internasional, PBB, serta memfasilitasi partisipasi rakyat Myanmar yang lebih transparan dan inklusif.

Kami juga mendesak pemerintah Indonesia untuk dapat menunjukkan akuntabilitas pemerintah Indonesia setelah pertemuan-pertemuan yang dilakukan di level regional maupun internasional. Hal tersebut bisa dilakukan dengan memberikan informasi secara berkala mengenai hasil pertemuan maupun strategi organisasi internasional dalam mengembalikan perdamaian di Myanmar. Dengan begitu, komunikasi antara pemerintah dan jaringan masyarakat sipil Indonesia dalam mengadvokasi kekerasan di Myanmar dapat berjalan beriringan dan mencapai perdamaian.

Langkah proaktif yang dilakukan oleh Presiden Jokowi patut diapresiasi. Namun, segala bentuk upaya yang dilakukan pemerintahan Indonesia dalam membantu rekonsiliasi konflik di Myanmar tidak boleh melegitimasi dan menunjukan keberpihakan pada kekuatan militer. Untuk mengembalikan demokrasi dan perdamaian kembali ke Myanmar, maka suara rakyat Myanmar harus diprioritaskan dalam segala bentuk diplomasi agar keputusan-keputusan yang dikeluarkan nantinya dapat berpihak dengan rakyat yang sudah menjadi korban kekerasan selama sebulan terakhir dan mengembalikan rasa aman di negara mereka sendiri untuk rakyat Myanmar. 

Jakarta, 22 Maret 2021

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)
FORUM-ASIA
Asia Justice and Rights (AJAR)
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI)
Amnesty International Indonesia
Human Rights Working Group (HRWG)
Imparsial
Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM)
Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

Maret 22, 2021

Indonesia: Prioritaskan Suara Rakyat Myanmar dalam Diplomasi Indonesia untuk Resolusi Konflik di Myanmar

Kami, jaringan organisasi […]
Maret 21, 2021

Segera Hentikan Tindakan Kekerasan dan Upaya Penggusuran Paksa Terhadap Warga Pancoran Buntu II

Forum Pancoran Bersatu […]
Maret 20, 2021

Kwitangologi #V

Bertepatan dengan hari […]
Maret 19, 2021

Segera Proses dan Adili Anggota Kopassus yang Diduga Melakukan Penyiksaan Terhadap Alm. Reski Labidi di Maluku Utara

Komisi untuk Orang […]
Maret 16, 2021

Dani Susanda Menjemput Keadilan yang Tertunda

Komisi untuk Orang […]
Maret 15, 2021

Indonesia: Tunjukkan Sikap Tegas Dalam Merespons Pelanggaran HAM di Myanmar

Lebih dari satu […]
Maret 10, 2021

Pengadilan Tinggi TUN Gagal Memberi Keadilan Substantif bagi Kasus Semanggi I-II

Keluarga korban Semanggi […]
Maret 9, 2021

Usut Tuntas Dugaan Pembunuhan di Luar Hukum Melianus Nayagau oleh Aparat Keamanan di Sugapa

Kami mendesak pemerintah […]
Maret 5, 2021

Segera Bebaskan 2 Aktivis Mahasiswa Papua!

Tim Advokasi Papua […]
Maret 2, 2021

Putusan Sela Perkara Terdakwa 4 IRT Lombok Tengah Telah Memenuhi Rasa Keadilan dan Kepentingan Yang Terbaik Bagi Anak

Menanggapi Putusan Sela […]