Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyusun catatan tahunan hak asasi manusia dalam rangka memaknai peringatan Hari HAM Internasional yang jatuh setiap 10 Desember setiap tahunnya. Dalam rentang satu tahun terakhir (Desember 2018 – November 2019), KontraS melakukan pemantauan atas situasi dan peristiwa hak asasi manusia yang dihimpun dari sejumlah sumber informasi, pemantauan media, pengelolaan informasi dan pengaduan, serta kasus-kasus yang didampingi.

Berangkat dari informasi dan temuan itu, KontraS menghadirkan catatan ini sebagai media untuk memberikan gambaran mengenai pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan HAM di Indonesia. Untuk itu, catatan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mengingatkan, mengevaluasi, sekaligus mendesak akuntabilitas negara dalam menjamin penikmatan terhadap hak asasi manusia secara lebih optimal. 

Pada tahun ini, KontraS memberikan catatan terhadap dekadensi demokrasi yang semakin deras dan dampaknya yang negatif terhadap pemenuhan terhadap hak asasi manusia pasca 21 tahun Reformasi. Proposisi kemunduran demokrasi dapat diurai dari setidaknya tiga  rangkaian peristiwa besar yang terjadi selama satu tahun belakangan, yakni: Pertama, dinamika politik selama dan pasca pemilihan presiden dan wakil presiden yang memuncak dalam peristiwa kekerasan pada tanggal 21-23 Mei 2019; kedua, meletupnya kemarahan rakyat Papua  atas serangan rasisme kepada terhadap mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya yang menyulut rentetan demonstrasi masif di seluruh wilayah Papua dan memuncak pada kekerasan dan kerusuhan di Jayapura dan Wamena pada bulan September 2019; dan ketiga, rangkaian demonstrasi mahasiswa dan masyarakat pada bulan September yang dipicu oleh dipaksakannya perumusan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi dan sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang mengancam kebebasan sipil seperti RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan RUU Keamanan Siber dan undang-undang lainnya yang dianggap merugikan rakyat kecil seperti RUU Ketenegakerjaan, RUU Mineral dan Batubara, dan RUU Pertanahan. Keseluruhan rangkaian peristiwa tersebut telah menyebabkan tidak saja rangkaian penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan jatuhnya korban jiwa, tetapi juga secara efektif telah membungkam dan menurunkan level kebebasan rakyat untuk mengemukakan pendapat dan mengkritik pemerintahan.

Sementara itu, sepanjang tahun, pengabaian terhadap hak asasi manusia dapat dilihat dari tidak diberikannya ruang kepada penikmatan hak asasi manusia.[1] Kebebasan dan hak sipil dan politik dikorbankan oleh obsesi pemerintah untuk mendorong dan mempermudah iklim investasi, dan untuk menggenjot pembangunan infrastruktur. Selain itu, politik kompromis kerap dirancang dan dimainkan untuk menjaga “stabilitas” politik dan kekuasaan pemerintah. Selain itu, KontraS tidak melihat inisiasi dan konsepsi yang matang serta partisipatif dari Presiden untuk mewujudkan poin penyelesaian pelanggaran HAM berat. Periode pertama pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla telah gagal untuk mengambil langkah dalam mengungkap kebenaran peristiwa, menginisiasi akuntabilitas hukum, memberikan reparasi kepada korban dan keluarga korban, serta menjalankan reformasi sektor keamanan sebagai bagian dari proses penuntasan pelanggaran HAM masa lalu yang berkeadilan.

Pada sektor hak ekonomi, sosial, dan budaya, KontraS melihat rendahnya pemenuhan kewajiban negara dalam melindungi masyarakat dari praktik bisnis yang buruk dan merusak. Secara umum Kontras melihat rendahnya penghormatan pelaku bisnis terhadap hak asasi manusia dan lingkungan. Sejumlah serangan, baik melalui hukum dan non-hukum terhadap warga yang mempertahankan hak-haknya dalam konflik agraria, sengketa pertambangan, sengketa lingkungan hidup muncul di berbagai pelosok. Sementara itu, sikap dan kebijakan pemerintah cenderung ambivalen antara keinginan untuk melindungi rakyat dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, dan keinginan pemerintah untuk mempermudah iklim investasi termasuk keinginan untuk menghilangkan kewajiban analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL), eksploitasi pulau pulau kecil. Akibatnya, rakyat terus menjadi korban dan para pelaku terus mendapatkan angin segar untuk mengulang kejahatannya dan menjalankan praktik bisnis yang tak menghormati hak asasi manusia.

Melalui catatan ini, KontraS akan menelaah dan mengungkapkan sejumlah peristiwa hak asasi manusia (isu sipil dan politik serta ekonomi, sosial, dan budaya) serta perkembangan penuntasan pelanggaran HAM masa lalu yang menjadi ukuran kualitatif menurunnya demokrasi di Indonesia selama satu tahun terakhir. Catatan ini terbagi menjadi beberapa bagian: sektor sipil dan politik yang berisikan tentang fenomena shrinking civic space (kebebasan sipil yang menyusut) yang meliputi: kebebasan berekspresi, berkumpul, dan menyampaikan pendapat, hak hidup, hak atas rasa aman, dan seterusnya. Selanjutnya, dari isu ekonomi, sosial, dan budaya, sudut pandang akan difokuskan pada beberapa kasus sumber daya alam dan intimidasi yang dialami oleh pejuang lingkungan hidup. Selain itu, isu Papua menjadi diberikan penekanan dalam catatan ini karena memiliki catatan khusus terkait dengan ekskalasi pelanggaran HAM. Dalam catatan ini, tidak luput akan dibahas perkembangan respons negara dalam penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu.

silakan baca laporan utuh mengenai Catatan Hari Hak Asasi Manusia di sini

[1] Lihat Catatan Hari Hak Asasi Manusia KontraS Tahun 2018 https://kontras.org/2019/11/20/catatan-hari-hak-asasi-manusia-2018-ham-tidak-dapat-tempat-2/