Dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo pada 20 Oktober 2024, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan KontraS, menyajikan buku ini sebagai cerminan perjalanan sepuluh tahun yang penuh harapan sekaligus jalan terjal dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Buku "Dosa Impunitas" ini bukan sekadar catatan; ia merupakan refleksi mendalam tentang bagaimana janji-janji politik, komitmen, dan tindakan pemerintahan Joko Widodo selama dekade terakhir berkontribusi terhadap kondisi HAM di tanah air.
Dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo pada 20 Oktober 2024, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan KontraS, menyajikan buku ini sebagai cerminan perjalanan kemunduran demokrasi serta hak asasi manusia selama sepuluh tahun di Indonesia. Buku "Dosa Demokrasi" ini merupakan sebuah catatan penting sekaligus refleksi tentang bagaimana situasi demokrasi di era pemerintahan Joko Widodo.
Merefleksikan 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (2014-2019) dan (2019-2024), Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) menganalisis Politik luar negeri Indonesia di bidang HAM dengan memberi evaluasi tantangan besar di isu hak asasi manusia (HAM) regional dan global. Dalam 10 tahun ini, Kementerian Luar Negeri di bawah Menteri Retno L.P. Marsudi memainkan peran sentral dalam mengarahkan diplomasi HAM Indonesia di panggung internasional. Namun, perhatian Presiden Jokowi yang lebih terfokus pada politik domestik menyebabkan adanya jurang antara retorika internasional Indonesia dan pelaksanaan kebijakan di dalam negeri, terutama dalam bidang HAM.
Dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo pada 20 Oktober 2024, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan KontraS, menyajikan buku ini sebagai cerminan perjalanan sepuluh tahun yang penuh harapan sekaligus jalan terjal dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Buku "Dosa Impunitas" ini bukan sekadar catatan; ia merupakan refleksi mendalam tentang bagaimana janji-janji politik, komitmen, dan tindakan pemerintahan Joko Widodo selama dekade terakhir berkontribusi terhadap kondisi HAM di tanah air.
Dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo pada 20 Oktober 2024, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan KontraS, menyajikan buku ini sebagai cerminan perjalanan kemunduran demokrasi serta hak asasi manusia selama sepuluh tahun di Indonesia. Buku "Dosa Demokrasi" ini merupakan sebuah catatan penting sekaligus refleksi tentang bagaimana situasi demokrasi di era pemerintahan Joko Widodo.
Merefleksikan 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (2014-2019) dan (2019-2024), Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) menganalisis Politik luar negeri Indonesia di bidang HAM dengan memberi evaluasi tantangan besar di isu hak asasi manusia (HAM) regional dan global. Dalam 10 tahun ini, Kementerian Luar Negeri di bawah Menteri Retno L.P. Marsudi memainkan peran sentral dalam mengarahkan diplomasi HAM Indonesia di panggung internasional. Namun, perhatian Presiden Jokowi yang lebih terfokus pada politik domestik menyebabkan adanya jurang antara retorika internasional Indonesia dan pelaksanaan kebijakan di dalam negeri, terutama dalam bidang HAM.
4 April 2003 menjadi hari kelam bagi masyarakat Papua, khususnya di Wamena. Tepat pada tanggal ini 22 tahun lalu, tim gabungan TNI/Polri melakukan penyisiran terhadap 25 ....
Pada 20 Maret 2025, Komisi III DPR RI menggelar konferensi pers terkait Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Dalam agenda pertama, Komisi III mengumumk ....
Jakarta, 20 Maret 2025 - Hari ini, ribuan masyarakat dari berbagai lintas sektor melakukan aksi demonstrasi penolakan terhadap Revisi UU TNI yang hendak disahkan dalam ra ....
