Seruan Solidaritas

#KamiBersamaPadangHalaban: Hentikan Penggusuran di Padang Halaban dan Hormati Hak Asasi Manusia!

Koalisi masyarakat sipil mengecam keras upaya penggusuran penduduk yang dilakukan di Perkebunan Padang Halaban, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara yang dilakukan oleh PT. Sinar Mas Agro Resources and Technology (PT. SMART). Perjuangan warga di Perkebunan Padang Halaban, khususnya yang tergabung dalam Kelompok Tani Padang Halaban dan Sekitarnya (KTPH-S) ini sudah berlangsung sejak lama. Warga di Perkebunan Padang Halaban yang terdiri dari enam desa merupakan korban pengusiran orang secara paksa (penggusuran) yang terjadi pada tahun 1969-1970, yaitu Desa Sidomulyo, Desa Karang Anyar, Desa Sidodadi/Aek Korsik, Desa Purworejo/Aek Ledong, Desa Kartosentono/Brussel, dan Desa Sukadame/Panigoran. Luas keseluruhan dari desa tersebut lebih kurang adalah 3000 hektar. Warga telah menduduki dan bermukim di wilayah ini sejak masa pendudukan Jepang. Wilayah yang mulanya merupakan area perkebunan sawit dan karet milik perusahaan asal Belanda - Belgia selama periode penjajahan Belanda, perlahan berubah menjadi dusun-dusun dan area pertanian rakyat.

Akan tetapi, pemerintahan Orde Baru yang otoriter dan lebih berpihak pada kepentingan kapital daripada kepentingan rakyat malah menerbitkan Hak Guna Usaha (HGU) yang mencakup area pemukiman dan pertanian rakyat di Perkebunan Padang Halaban. Sejak 1970, berbagai upaya untuk mendapatkan keadilan telah dilakukan oleh warga Perkebunan Padang Halaban, namun tetap tanah yang diperjuangkan tidak kunjung dikembalikan. Akibat kebuntuan proses dan tidak mendapatkan kepastian, hingga pada 2009, secara kolektif perwakilan dari enam desa warga perkebunan Padang Halaban menduduki (reclaiming) area yang merupakan bekas desa mereka seluas 83,5 hektar dari keseluruhan 3000 hektar, yang saat itu telah menjadi HGU dari PT. SMART.

Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tahun 2014 yang diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Medan pada tahun 2015 dan Putusan Mahkamah Agung pada tahun 2016 telah membuat warga Perkebunan Padang Halaban sebagai korban pengusiran secara paksa menjadi kehilangan harapan atas sejarah yang pernah mereka miliki. Pengadilan telah menjatuhkan putusan No. 488/PAN.PN/W2.U13/HK2/II/2025 untuk melakukan eksekusi penggusuran atas lahan yang telah mereka tempati pada Jumat, 28 Februari 2025. Selama dalam penguasaan, lahan tersebut menjadi tempat pemukiman serta lahan yang dimanfaatkan untuk menghasilkan tanaman pangan sebagai upaya bertahan hidup. Warga Perkebunan Padang Halaban hanya butuh penghidupan untuk masa depan anak cucunya sehingga penting bagi mereka untuk mempertahankan tanah tersebut sebagai identitas yang melekat pada jati diri mereka. Terlebih lagi mereka merupakan korban pelanggaran berat HAM masa lalu, yaitu kejahatan tahun 1965-1966.

Saat ini, aparat kepolisian dan tentara serta alat berat telah ditempatkan di area pemukiman warga perkebunan Padang Halaban. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh masyarakat untuk turut bersolidaritas dan menekan sejumlah lembaga pemerintahan agar tidak melakukan penggusuran di perkebunan Padang Halaban dan agar menarik pasukan keamanan dari area tersebut. Apabila tidak dilakukan, kami khawatir akan terjadi kekerasan yang sangat masif dan terjadi kembali pelanggaran berat HAM di perkebunan Padang Halaban untuk kesekian kalinya.

 

Oleh karena itu, kami koalisi masyarakat sipil menuntut:

 

  1. PT. Sinar Mas Agro Resources and Technology (PT. SMART) agar menghentikan seluruh proses penggusuran di Perkebunan Padang Halaban, terlebih lagi waktu yang akan memasuki bulan Ramadhan;

  2. Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia menarik mundur pasukan yang sudah diterjunkan di Perkebunan Padang Halaban;

  3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memberi perlindungan terhadap hak atas lahan warga Padang Halaban serta mencabut izin Hak Guna Usaha (HGU) yang telah diberikan kepada PT SMART; dan

  4. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk melakukan pemantauan dan menjamin perlindungan HAM kepada warga Perkebunan Padang Halaban, dan meminta pihak Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia agar menarik pasukannya dari Padang Halaban.

 

Jakarta, 28 Februari 2025

 

Lembaga/Organisasi:

  1. Kelompok Tani Padang Halaban dan Sekitarnya (KTPHS)

  2. Suara Muda Kelas Pekerja - Partai Buruh

  3. Sawit Women Educational Group

  4. Forum tamansari bersatu

  5. Sajogyo Institute

  6. Agrarian Resource Center

  7. WALHI Yogyakarta 

  8. DPK GMNI FH UNEJ 

  9. Local Initiative for Occupational Health and Safety Network (LION) Indonesia

  10. Transnational Palm Oil Labour Solidarity (TPOLS)

  11. AGRA KALBAR

  12. Comite Central Forum Sekolah Bersama 

  13. WALHI Jawa Timur

  14. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)

  15. Serikat Mahasiswa Indonesia 

  16. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)

  17. UKM-F LEMBAGA ILMIAH FH UNEJ

  18. IndoProgress

  19. GmnI FISIP Universitas Jember 

  20. PBHI Jawa Barat

  21. Aksi kamisan jember

  22. LBH Padang

  23. LBH Makassar 

  24. Trend Asia

  25. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

  26. KontraS Sumatera Utara

  27. Aliansi Masyarakat Sipil Anti Penyiksaan (SIKAP)

  28. Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) Sumatera Utara

  29. Perhimpunan International People’s Tribunal 1965 (IPT 1965)

  30. IPT 1965 Sumatra Utara

  31. Aksi Kamisan Medan

  32. Asia Justice and Rights (AJAR)

  33. Beranda Rakyat Garuda (BRG)

  34. Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI)

  35. Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (BAKUMSU) 

  36. Yayasan Pusaka Bentala Rakyat 

  37. Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN)

  38. Public Interest Lawyer Network (Pil-Net) Indonesia

  39. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (BEM FH UI)

  40. Greenpeace Indonesia

  41. Serikat Mahasiswa Hukum Bergerak (SEMARAK) Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta

  42. Aliansi Demokrasi untuk Papua (AlDP)

  43. Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965-1966 (YPKP65)

  44. Aksi Kamisan Bandung

  45. Komite Anti Kekerasan Negara (KONTRA) 

  46. Sekretariat Keadilan Dan Perdamaian Keuskupan Timika (SKP TIMIKA)

  47. Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI)

  48. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)

  49. Aliansi Masyarakat Sipil Anti Penyiksaan (SIKAP)

  50. Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI)

  51. Serikat Nelayan Indonesia (SNI)

  52. Pembebasan Kolektif Bandung

  53. Serikat Pekerja Media dan Kreatif Industri untuk Demokrasi (SINDIKASI) wilayah JABODETABEK 

  54. Marsinah.ID

  55. Think Path Indonesia Legal Office

  56. Artsforwomen Indonesia

  57. Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI)

  58. Serikat Nelayan Indonesia (SNI)

  59. Pembebasan Kolektif Bandung

  60. Serikat Pekerja Media dan Kreatif Industri untuk Demokrasi (SINDIKASI) wilayah JABODETABEK 

  61. Marsinah.ID

  62. Think Path Indonesia Legal Office

  63. Artsforwomen Indonesia

  64. Liga Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (LMID)

  65. Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI)

  66. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)

  67. Transformasi Untuk Keadilan (TuK) INDONESIA

  68. PEMBEBASAN Kolektif Jakarta

  69. Perkumpulan HuMa Indonesia

  70. BEM STHI Jentera

  71. Sekolah Mahasiswa Progresif (SEMPRO)

  72. PERGERAKAN SARINAH

  73. Peduli Buruh Migran

  74. LPM Vonis FH Unpad 

  75. Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN) Region Sulawesi

  76. Logos ID

  77. Yayasan Srikandi Lestari

  78. Extinction Rebellion Medan (XR Medan)

  79. Climate Ranger Sumut

  80. Yayasan Keadilan Iklim Indonesia

  81. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung

  82. Amnesty International Indonesia

  83. Amateerrun 

  84. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan

  85. Aksi Kamisan Kediri

  86. Sawit Watch

  87. Cangkang Queer

  88. Afiliasi Sekartaji

  89. Gerakan Masyarakat Petani Pundenrejo (GERMAPUN) Pati

  90. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali

  91. Aksi Kamisan Bali

  92. Kolektif Semai

  93. Aksi Kamisan Pekanbaru

  94. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kalimantan Barat 

  95. Perempuan Mahardhika

  96. KontraS di Tanah Papua

  97. YLBHI-Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pekanbaru

  98. Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN)

  99. Perpustakaan Genosida 1965-1966

  100. Aksi Kamisan Semarang

  101. Forest Watch Indonesia (FWI)

  102. Yayasan Diakonia Pelangi Kasih  (YDPK)

  103. Koalisi Bantuan Hukum Rakyat (KOBAR) Makassar

  104. Partai Hijau Indonesia

  105. Kaoem Telapak

  106. Indonesia Untuk Kemanusiaan (IKA)

  107. Partai Pembebasan Rakyat (PPR)

  108. Social Movement Institute (SMI)

  109. Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional (PEMBEBASAN)

  110. Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI) 

  111. Pulu Raja Projects

  112. Asahan Solidarity

  113. ASTARI ASAHAN

  114. Karang Taruna Pulau Rakyat

  115. Balai Kebudayaan Rakyat (BAKAR)

  116. Info Cegatan Asahan

  117. Forum Masyarakat Petani Korban Tanggul PT Inti Palm Sumatera

  118. FPSBI KSN

  119. FIJAR (FEDERASI PELAJAR)

  120. Masyarakat (AKUR) ADAT KARUHUN SUNDA WIWITAN

  121. KONFEDERASI KASBI (Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia)

  122. WALHI Sumatera Utara

  123. WALHI Jambi

  124. WALHI Jawa Barat

  125. Watch65, Belanda 

  126. LAMRI Surabaya 

  127. PORUM WARGA TAMPOMAS

  128. Aksi Kamisan New York City

  129. Sekretariat Keadilan Perdamaian Dan Keutuhan Ciptaan Ordo Santo Agustinus

  130. Komunitas Fenia Meroh

  131. Kolektif Nasional PEMBEBASAN

  132. LETSS Talk

  133. Jeda Iklim

  134. JAMPikLim

  135. XR Indonesia

  136. Taman Sesaji Nusantara

  137. Argo.ws

  138. YLHBHI-LBH Yogyakarta

  139. WALHI Riau

  140. Terranusa Indonesia

  141. Feminis Yogyakarta

  142. Jaringan Perempuan Jogja

  143. LPESM Riau

  144. KPA Sumatra Utara

  145. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)

  146. Amnesty Chapter Universitas Airlangga 

  147. FIAN Indonesia

  148. DPD IMM DIY

  149. Serikat Pekerja Kampus (SPK)

Perseorangan

  1. Denni Manik

  2. Hardi

  3. Erwin Suryana/ARC

  4. Miqdad Fadhil Muhammad

  5. Gebs

  6. Sondang William Gabriel Manalu

  7. golda

  8. Amalia Zulfa 

  9. berton Pakpahan

  10. Abdul Manan

  11. Sri Wahyuni 

  12. jek 

  13. IMM AR fakhhruddin

  14. Juandi Gultom

  15. Surya Anta

  16. Maghfira Fitra

  17. Armando Barry Situmorang

  18. Wahyu Eka Styawan

  19. Iqbal Ramadhan

  20. Asih Radhianitya

  21. Lusiyah Leilasherryrukia (Pribadi)

  22. Serly Siahaan

  23. Monica siregar (Pekerja sosial Dairi)

  24. Pri Simbolon

  25. Farhan Anshary

  26. Jefri Andi Hutabarat

  27. Alvin A. Waworuntu

  28. Helfrida debora (Pegiat lingkungan Dairi)

  29. Wina Khairina / ARTiCULA 

  30. Zamal Setiawan 

  31. Zoel sekber

  32. Berton Pakpahan

  33. Anto  Simanjuntak 

  34. Santun sinaga

  35. Ridlo ilwafa

  36. Reza Muharam (Aktivis HAM)

  37. Pulu Raja Projects 

  38. Yogi

  39. Romy yoman

  40. Anton Gobai AMP 

  41. syahrin shafa 

  42. Tifari A. Z. 

  43. Syafrina A

  44. Surya Dermawan  Nasution 

  45. Nadya Sekar Putri

  46. mar

  47. Ali Amran Al Afif

  48. Philip Aquila Salvatore Tapan Dahal

  49. Naufal

  50. Aidah Fithriyah

  51. Ester Marta

  52. Hafni

  53. Fiona Wiputri

  54. Uyunur 

  55. Henly Rahman

  56. Jessi 

  57. Andi Purnama Sari

  58. Mimi Surbakti/ Yayasan Srikandi Lestari 

  59. Hidayati

  60. Roemi

  61. Tegar Sanjaya (Pribadi) 

  62. Judianto Simanjuntak (Pengacara Publik di Public Interest Lawyer Network)

  63. Usman Hamid (Direktur Amnesty International Indonesia)

  64. Dewi Kartika (Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria)

  65. A A Ferry Setiawan (Mahasiswa STF Driyarkara Jakarta)

  66. Feliks Erasmus Arga (Mahasiswa STF Driyarkara Jakarta)

  67. Pendeta Gomar Gultom 

  68. Dolorosa Sinaga (Seniman/ Aktivis HAM)

  69. Bedjo Untung

  70. Saul P Wanimbo

  71. Pdt. Henrek Lokra

  72. Fikerman Saragi

  73. Syahar Banu (Perempuan Pembela HAM)

  74. Yuri Muktia (Perempuan Pembela HAM)

  75. Maria Dolorosa Diena (Perempuan pembela HAM) 

  76. Dian Septi Trisnanti (Aktivis buruh perempuan)

  77. Linda Dewi Rahayu

  78. Jumisih 

  79. Pendeta Jimmy M.I. Sormin

  80. Siti Rakhma Mary Herwati (Pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia/STHI Jentera)

  81. Elias Gobay (Aktivis Keadilan dan Perdamaian)

  82. Wahidul Halim

  83. Jalla Ismail

  84. Pdt Palti Panjaitan (Pendeta HKBP)

  85. Cindy Sihotang (Mahasiswa Universitas Sumatera Utara)

  86. Nathanael Pribady (Mahasiswa Columbia University)

  87. Budi Hernawan (STF Driyarkara, Jakarta) 

  88. Dewi Hairani (Aktivis lingkungan dan HAM)

  89. Aji Surya (Aktivis lingkungan dan HAM)

  90. Rimba Nasution (Aktivis lingkungan dan HAM)

  91. Nikita Vania (Aktivis lingkungan dan HAM)

  92. Naufal Waliyyuddin Hakim (Pekerja Seni)

  93. Nancy Sunarno

  94. Evie Permata Sari (Pekerja Kemanusiaan)

  95. Kartini Sianturi

  96. Herlambang P. Wiratraman (Pengajar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM)

  97. Fatia Maulidiyanti (Perempuan Pembela HAM)

  98. Ni Putu Candra Dewi (Perempuan Pembela HAM)

  99. Nena Hutahaean

  100. Rafa Diantania Irfan

  101. Wilton Amos Panggabean 

  102. Esther Haluk (Perempuan Pembela HAM Papua)

  103. Fhiliya Himasari (WALHI Sumatera Utara)

  104. Hendrik (SadaGirii) Riung Gunung

  105. Jessenia Destarini Asmoro

  106. Fanda Puspitasari (DPP GMNI)

  107. Rian Adhivira Prabowo (Pengajar Fakultas Hukum Universitas Jember)

  108. Rikayani Sihombing

  109. Gibraltar Andibya Muhammad

  110. Yoga Zara 

  111. Zorbas Front Mahasiswa Kerakyatan Makassar

  112. A.S. Rimbawana, penulis dan periset independen

  113. M. Taufik Poli (peminat kajian ekonomi-politik pariwisata)

  114. Susianah Affandy (Wakil Ketua Umum IPSM Nasional)

  115. Kanti W. Janis (advokat dan penulis)

  116. Veni Siregar

  117. Sutami Amin

  118. Datu Gozali

  119. Anwar ‘sastro’ Maruf (Aktivis Gerakan Rakyat)

  120. Rianda Purba (WALHI Sumatera Utara) 

  121. Wahyu Eka Styawan (WALHI Jawa Timur & FNKSDA)

  122. Christina Yulita

  123. Shayu Prawitasari

  124. Avie Azis

  125. Gera Yudhistira

  126. Heribertus Lobya 

  127. Darmawan (warga Indonesia pendukung kemerdekaan bangsa West Papua )

  128. Arjuna Hutagalung (musikus/ budayawan)

  129. Ranto Simamora

  130. Wira Tri Ananda Manalu

  131. Rossihan Anwar (LPM Shoutul Quran)

  132. Laksmi Shitaresmi

  133. Ridwan Kamaludin

  134. Ratna Saptari (dosen/peneliti)

  135. Taufiq Hanafi

  136. Boy Jerry Even Sembiring

  137. Nur Qamariyah

  138. Any Sulistyowat

  139. Dinna P Raharja, praktisi dan pengajar Hubungan Internasional

  140. Beby Beriman Jaya Harefa

  141. suhariawan

  142. Togap Sihombing (KPA Sumut)

  143. Sofyan Muis Gajah (LBH MEDAN)

  144. Ardiansyah Bancin

  145. Tamara Soukotta (ISS-Erasmus University & Radboud University) 

  146. Venansius Haryanto (Universität Bonn) 

  147. Siswa Santoso (peneliti independen/ aktivis)

  148. Pdt. Erwin Marbun

  149. Michael Jarda (Literation Not Bombs)

  150. Ari

  151. Tsamrotul Qibtia

  152. Zulfadhli N

  153. Nanang Kosim

  154. Alvi Layla H (Mahasiswi)

  155. Among Prakosa

  156. Fikri Haikal Panggabean

  157. Muhammad Althaf Nandiati Yusfid

  158. Nurul Haqiah

  159. Moch. Arif Rinaldi

Narahubung:
Reza Muharam : +62 812-2166-6511

 

Writer Profile

KontraS

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan