Menteri Pertahanan Sjafire Sjamsoeddin mengeluarkan wacana untuk membentuk 100 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan yang terdiri atas kompi perikanan, kompi peternakan dan kompi pertanian1 pada rapat bersama Komisi I DPR-RI. Satuan baru ini disebut bertujuan untuk menyukseskan program pemerintah khususnya Program Ketahanan Pangan Nasional.2 Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyoroti rencana tersebut karena wacana semacam itu menunjukkan watak developmentalisme pemerintah yang disertai dengan militerisasi secara masif. Terbaru, Batalyon Teritorial Pembangunan telah diresmikan di Papua dan berada di bawah naungan Kodam Cendrawasih.3
Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya menyatakan “pelibatan militer dalam proyek seperti food estate berbahaya bagi masyarakat sipil karena dapat menciptakan ketimpangan kekuasaan yang berpotensi mengancam hak-hak warga sipil. Sebagai institusi yang memiliki mandat utama di bidang pertahanan dan keamanan, militer tidak dirancang secara khusus untuk melakukan pengelolaan agraria dan pembangunan ekonomi berbasis komunitas. Hal ini berisiko menimbulkan konflik kepentingan serta memperburuk tata kelola proyek tersebut.”
Selain itu menurut Dimas, “keterlibatan militer dalam proyek seperti food estate dapat memicu potensi pelanggaran HAM terhadap masyarakat lokal, terutama kelompok masyarakat adat yang menolak proyek-proyek tersebut. Alih-alih mengedepankan dialog, pemerintah dapat saja mengutamakan pendekatan militer bersenjata untuk merespon penolakan masyarakat”.
Lebih lanjut, pihak terkait seperti halnya Panglima TNI dan Menteri Pertahanan seharusnya dapat menjelaskan secara transparan dan akuntabel mengenai urgensi pembentukan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan. Sebab, sampai hari ini, tidak ada alasan konkret dan jelas yang disampaikan pihak-pihak tersebut. Belum lagi penambahan ini akan berimplikasi pada sektor lainnya, seperti halnya pembebanan anggaran negara. Kami mengkhawatirkan keterbatasan anggaran yang ada juga akan membuat masifnya praktek bisnis militer yang mana prajurit TNI akan mencari sumber pendanaan illegal lain di luar APBN.
Jakarta 4 Desember 2024
Koordinator KontraS
Dimas Bagus Arya
1Lihat Rapat Komisi I DPR-RI Bersama Menteri Pertahanan dan Panglima TNI tanggal 25 November 2024
2Indonesia Defense, “TNI AD Punya Satuan Baru di Papua Yonif Teritorial Pembangunan” https://indonesiadefense.com/tni-ad-punya-satuan-baru-di-papua-yonif-teritorial-pembangunan/
3Indonesia Defense, “TNI AD Punya Satuan Baru di Papua Yonif Teritorial Pembangunan” https://indonesiadefense.com/tni-ad-punya-satuan-baru-di-papua-yonif-teritorial-pembangunan/
KontraS
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
