12 Juni 2025 - Dalam beberapa waktu terakhir, pemerintah telah mengakselerasi pembangunan melalui berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan tujuan awalnya yakni memperkuat konektivitas, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta pemerataan pembangunan antarwilayah. Beberapa kawasan yang turut menjadi wilayah dibangunnya berbagai macam PSN yakni Maluku Utara, Papua Selatan, dan Kalimantan Timur. Berbagai bentuk PSN tersebut berupa infrastruktur berskala besar seperti Pelabuhan, jalan tol, kawasan industry, hingga pemindahan ibu kota negara (IKN).
Namun proses pembangunan ini diwarnai oleh berbagai problem yang akhirnya menciptakan berbagai resistensi warga terhadap kehadiran PSN tersebut. Mulai dari adanya kerusakan lingkungan di wilayah proyek, ancaman adanya penggusuran pemukiman warga, hingga meningkatnya eskalasi kekerasan akibat represifitas negara dalam menghalau penolakan dari warga. Fenomena ini tidak bisa dilepaskan dari persoalan struktural yang telah berlangsung lama seperti konflik agraria, keberpihakan negara terhadap investasi, pengabaian terhadap hak asasi manusia warga negara, adanya marginalisasi masyarakat adat, dan minimnya partisipasi bermakna masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan PSN.
Untuk mengetahui mengenai seberapa besar eskalasi kekerasan terhadap hadirnya PSN di tiga daerah, pola kekerasan yang terkait di ketiga daerah, serta dugaan pelanggaran HAM dari berbagai kekerasan tersebut, kami mengadakan diskusi secara daring dengan narasumber:
- Arnoldus Anda (LBH Papua Merauke)
- Fikram Salim (AJI Ternate)
- Dyah Ayu Pramesti (Pusat Advokasi Kalimantan Timur)
- Hema Situmorang (JATAM)
Moderator: Vebrina Monica (KontraS)
Diskusi tersebut berlangsung pada:
Hari, Tanggal : Kamis, 12 Juni 2025
Waktu :13.00 WIB – Selesai
Lokasi : Daring melalui Zoom
Webinar selengkapnya dapat diakses di sini
KontraS
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
