KATA PENGANTAR
Merefleksikan 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (2014-2019) dan (2019-2024), Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) menganalisis Politik luar negeri Indonesia di bidang HAM dengan memberi evaluasi tantangan besar di isu hak asasi manusia (HAM) regional dan global. Dalam 10 tahun ini, Kementerian Luar Negeri di bawah Menteri Retno L.P. Marsudi memainkan peran sentral dalam mengarahkan diplomasi HAM Indonesia di panggung internasional. Namun, perhatian Presiden Jokowi yang lebih terfokus pada politik domestik menyebabkan adanya jurang antara retorika internasional Indonesia dan pelaksanaan kebijakan di dalam negeri, terutama dalam bidang HAM.
Dalam buku ini, kita akan melihat bahwa meskipun Indonesia meraih capaian penting seperti terpilihnya kembali menjadi anggota Dewan Keamanan PBB dan Dewan HAM PBB, komitmen ini tidak selalu selaras dengan realitas di lapangan. Pemerintahan Jokowi sering menunjukkan sikap pragmatis dalam kebijakan luar negeri, dan mengabaikan terhadap isu-isu HAM dan demokrasi baik di dalam negeri maupun kawasan, seperti Myanmar dan Papua, yang cenderung lemah.
Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana Indonesia benar-benar berkomitmen terhadap standar internasional HAM yang diusung di forum-forum global. Beberapa rekomendasi yang ditawarkan dalam buku ini diharapkan dapat memberikan arahan bagi pemerintah untuk lebih aktif mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM dalam kebijakan luar negeri dan domestiknya. Pemanfaatan posisi strategis Indonesia di Dewan HAM PBB serta optimalisasi partisipasi organisasi masyarakat sipil (OMS) juga menjadi langkah penting dalam mendorong reformasi HAM yang lebih transparan dan akuntabel.
Kami berharap, melalui buku ini pembaca diajak untuk memahami tantangan, capaian, serta peluang yang ada dalam politik luar negeri Indonesia dalam bidang HAM, serta bagaimana peran penting pemerintah dan aktor-aktor non-negara dalam menciptakan kebijakan yang seimbang antara kepentingan domestik dan internasional.
Jakarta, Oktober 2024
Dimas Bagus Arya
Klik dibawah ini untuk melihat buku selengkapnya
Tags
KontraS
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
