Pada tanggal 20 Oktober 2024, Pasangan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka disahkan dan dilantik menjadi Presiden kedelapan dan juga Wakil Presiden ketiga belas Republik Indonesia. Transisi pemerintahan disambut dengan parade yang tampak mewah, namun dengan banyak permasalahan yang juga tampak di depan mata. Pada 16 Oktober 2024, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), menyajikan sebuah laporan yang kami rangkum untuk mengiringi berakhirnya pemerintahan Joko Widodo dengan menyampaikan bahwa Reformasi berakhir tatkala Pemerintahan Jokowi berakhir. Kalimat itu tentu bukan lagi sebatas slogan kosong, karena nyatanya Pemerintahan baru menjegal semua janji dan amanat reformasi.
Secara garis besar, Reformasi sebagai sebuah lini masa dan membantu melahirkan kultur demokrasi dan pemerintahan terbuka serta penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) menjadi sebuah penanda besar dalam sejarah bangsa. Sederhananya, kami hendak menyampaikan bahwa nilai demokrasi dan HAM akan mengalami peminggiran dan penjegalan dalam pelaksanaan pemerintahan baru. Hal ini kami dasari dengan melihat kembali dokumen kontrak politik Prabowo dan Gibran bertajuk Asta Cita (8 misi) yang sangat minim menonjolkan komitmen politik pada isu HAM dan pemajuan nilai demokrasi. Tidak adanya penyebutan secara eksplisit terkait dengan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, komitmen internasional untuk melakukan ratifikasi konvensi HAM internasional dan semangat untuk melakukan domestikasi standar HAM internasional hingga upaya lebih jauh dalam menjamin kebebasan sipil masyarakat terutama dalam ruang kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan berkumpul, kebebasan berserikat, penguatan kebebasan pers dan juga peningkatan kualitas kebebasan akademik. Kami juga memandang bahwa, meskipun pemerintahan hari ini kemudian membentuk sebuah nomenklatur kementerian HAM, upaya dalam mendorong instalasi nilai HAM tidak akan menjadi kenyataan dengan hanya sebatas membentuk sebuah badan khusus, dimana esensi HAM hanya dimaknai sebatas sebuah metode dan anggaran negara. Tanpa ada penghayatan, catatan bersih dan komitmen kuat dari kepala negara atau Presiden
Kecenderungan menguat justru ada pada nilai-nilai militer, yang berusaha ditanggalkan dalam narasi politik bangsa pasca reformasi. Pada era awal Pemerintahan Prabowo - Gibran, kultur dan nilai militer serta pemberian peran lebih kepada institusi militer dalam sendi pembangunan kehidupan bangsa menjadi sebuah hal yang tampak mencolok. Mulai dari retret menteri yang bernuansa militer, pelibatan militer dalam pembangunan proyek infrastruktur negara, proyek pangan dan juga program makan bergizi gratis, yang memberikan karpet merah kepada institusi militer dalam melakukan fungsi lain yang menyalahi prinsip profesionalitas militer. Kekhawatiran lebih jauh juga tampak dari upaya penguatan kekuasaan di bawah Presiden melalui pembentukan Dewan Pertahanan Nasional (DPN) yang semakin memperlihatkan watak otokratisme.
Kini, pemerintahan baru akan menapaki waktu 100 hari pasca pelantikan. KontraS memandang bahwa 100 hari pelaksanaan pemerintahan oleh rezim baru menunjukkan cerminan kualitas dan juga komitmen terhadap pemajuan iklim demokrasi dan penghormatan HAM hingga penghujung periode pemerintahan. Lagi-lagi, kami menegaskan bahwa kegagalan dalam memperhatikan permasalahan HAM hanya akan menghasilkan sebuah nilai demokrasi yang melenceng, pelaksanaan pembangunan yang asimetris dengan penyingkiran masyarakat adat serta celah terbuka untuk melakukan praktik korupsi melalui praktik konflik kepentingan dan juga perusakan lingkungan serta tumbangnya esensi politik kewargaan yang kuat.
Kajian yang kami buat terbuka untuk digunakan sebagai sebuah referensi bagi publik untuk ikut menilai dan memberikan dorongan lebih jauh kepada negara agar dapat terus mengupayakan sebuah kehidupan demokrasi yang lebih baik dan bermanfaat dalam menghadirkan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia yang berpijak pada nilai luhur dan universalitas HAM.
Jakarta, 20 Januari 2025,
Badan Pekerja KontraS
Dimas Bagus Arya
Koordinator KontraS
Akses Ringkasan Eksekutif disini
Akses Catatan Lengkap 100 Hari Pemerintahan Prabowo - Gibran: Impunitas dan Bersambungnya Derita Satu Dekade Kegagalan Jokowi
Akses Presentasi disini
KontraS
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
