korban penculikan
Profile Korban
Buku
Lain-lain

tombol.gif
penculikan
Untitled Document
SIARAN PERS    
   
 
  12 Okt 1999
PERPU Peradilan HAM

Pemerintah pada tanggal 8 Oktober 1999 telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) No. 1 tahun 1999 tentang peradilan HAM. Penerbitan Perpu ini didasarkan pada adanya Undang-undang No.39 tahun 1999 tentang HAM yang mendelegasikan pembentukan peradilan HAM. Perpu ini lahir dari reaksi Pemrintah RI atas resolusi Komisi Tinggi HAM PBB yang membentuk Komisi Inquiry untuk penyelidikan atas dugaan praktek kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang yang dilakukan oleh Aparat Militer Indonesia di wilayah Timor-Timur dalam satu tahun terakhir.


14 Sep 1999
Audiensi Antara Keluarga Korban Penculikan

Sehubungan dengan pelaksanaan persidangan kasus penculikan antara korban dan keluarga korban penculikan sebagai penggugat melawan pemerintah RI. Cq. Panglima TNI sebagai Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang akan dilaksanakan pada hari Rabu, 15 September 1999 jam 09.00 Wib, hari ini, keluarga korban sebagai Penggugat mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk bertemu dengan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Bapak Heru Basuki Suhendro, SH.


15 Jun 1999
Laporan Lanjutan Situasi Aceh

Situasi terakhir di Aceh belum mengalami kemajuan yang berarti. Keamanan secara umum masih belum terjamin. Gelombang pengungsian dan ketakutan di kalangan rakyat masih meluas dan belum menunjukkan adanya tanda – tanda akan berakhir.


07 Apr 1999
Putusan Majelis Hakim Terhadap Kasus Penculikan Yang Dibacakan Pada Tanggal 6 April 1999

Menanggapi putusan Majelis Hakim terhadap kasus penculikan yang dibacakan pada tanggal 6 April 1999, maka kami menyampaikan hal – hal sebagai berikut :


01 Apr 1999
Utusan KontraS Dalam Pertemuan Commision on Human Rights di Genewa

Sepanjang pengamatan KONTRAS, selama tahun 1998 sampai dengan awal tahun 1999 praktek – praktek penculikan, penyiksaan, penangkapan dan penahanan sewenang – wenang masih berlangsung. Namun upaya pemerintah untuk melindungi korban dan pertanggungan jawab pemerintah atas praktek – praktek tersebut masuh minim.


18 Mar 1999
Sikap KontraS atas Persidangan Penculikan Tanggal 23 Februari 1999

Menanggapi sidang penculikan tanggal 23 Februari 1999 yang menghadirkan terdakwa I, Mayor Inf. Bambang Kristiono Komandan tim Mawar, maka dengan ini Divisi Legal KONTRAS menyampaikan hal-hal sebagai berikut :


04 Feb 1999
PERSIDANGAN KASUS PENCULIKAN

Berkaitan dengan proses persidangan kasus penculikan para aktivis uang menghadapkan 11 anggota Kopassus sebagai terdakwa yang telah berlangsung selama beberapa minggu ini, kami pelru menanggapi seluruh proses persidangan sebagai berikut :



  Baca siaran pers terbaru:
Seruan Korban untuk Pemilu Legislatif 2014 Jangan Pilih Parpol Pengusung Capres Pelanggar HAM Berat dan Penghambat Korban Memperjuangkan Keadilan >>
Penghilangan Paksa dan Penangkapan Sewenang Wenang Terhadap Dedek Khairudin; Kembalikan Korban dan Proses Hukum Prajurit TNI Pelaku Penghilangan Paksa >>
Surat Masukan Korban Pelanggaran HAM Aceh tentang Rancangan Qanun KKR Aceh >>
DPR Aceh Harus Jamin Keamanan Korban dalam Upaya Menuntut Keadilan >>
 
 

Copyright © 2007 | www.kontras.org
Jl. Borobudur No.14 Menteng | Jakarta Pusat 10320
Tlp: 021-3926983, 3928564 | Fax: 021-3926821 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org