Kami menyambut baik proses investigasi Polri yang mengidentifikasi adanya kelompok terorganisir dari Jakarta dibalik aksi teror Poso dan Palu. Langkah ini penting agar tindakan konkrit untuk dapat membatasi dan menindak aktor utamanya ke meja hijau.  

Setiap tahun, tanggal 5 Oktober selalu diperingati sebagai hari lahimya ABRI (kini TNI). Da1am setiap tahun itu pula, ref1eksi dan evaluasi atas pertumbuhan dirinya amat penting untuk dilakukan. Bukan hanya oleh TNI sendiri, tapi juga oleh otoritas sipil dan kalangan masyarakat sipil yang telah mendorong ABRI untuk direformasi paska Mei 1998.

KontraS dan organisasi korban orang hilang dari Asia dan Amerika Latin mengikuti pembahasan draft instrumen perlindungan orang hilang, 12 s/d 23 September 2005, di Jenewa. Pembahasan difasilitasi oleh Ambassador Bernard Kessedjian, Ketua Kelompok Kerja PBB untuk Penghilangan Paksa ( United Nations on Enforced Disappearance -UNWGEID), dihadiri sekitar 150 negara dari Amerika Latin, Eropa, Afrika, hingga Asia. Delegasi KontraS juga bertemu Makarim Wibisono, Indonesian Ambassador untuk PBB yang juga ketua sidang ke-61 Komisi HAM PBB.

Pada hari Jumat, 1 Juli 2005, keluarga korban dan masyarakat berharap agar para jenderal yang diduga terlibat dalam kasus penghilangan orang secara paksa tahun 1997-1998 datang memenuhi panggilan ketiga (panggilan terakhir) Komnas HAM. Mereka dipanggil untuk memberikan keterangan seputar keterlibatan dan pengetahuan mereka dalam kasus yang menyisakan 14 orang tidak diketahui keberadaannya.

Kami dari Solidaritas Korban Pelanggaran HAM mempertanyakan pergantian sejumlah pejabat esselon I di lingkungan Departemen Pertahanan. Pengisian jabatan starategis di Dephan yang meempromosikan TNI aktif bertentangan dengan nilai reformasi TNI. Apalagi tanpa dilakukan pensiunan dini atau pengunduran diri dari dinas kemiliteran TNi.

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mempertanyakan pergantian sejumlah pejabat eselon I di lingkungan Departemen Pertahanan. Pengisian jabatan strategis di Dephan yang mempromosikan TNI aktif bertentangan dengan nilai reformasi TNI. Apalagi tanpa dilakukan pensiunan dini atau pengunduran diri dari dinas kemiliteran TNI.

Tim Penyelidikan Penghilangan Orang Secara Paksa Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 dan Penculikan Aktifis oleh Tim Mawar yang dibentuk Komnas HAM sudah hampir tiga bulan bekerja. Namun, Tim Penyelidikan tersebut belum menghasilkan kerja yang memuaskan. Desakan-desakan yang kami berikan agar Tim melakukan inspeksi dan penyelidikan ke tempat-tempat penyekapan dan penyiksaan sampai saat ini tidak pernah dilakukan.

Keluarga Erikson Hutagaol didampingi KontraS dan PBHI menyayangkan sikap pemerintah RI yang belum mengupayakan pembebasan 3 WNI yang sejak 30 Maret 2005 di sandera oleh kelompok bersenjata di Filipina. Kami mencemaskan keselamatan ketiga sandera yang hingga kini tak jelas nasib dan keberadaannya. Pihak keluarga sendiri kehilangan kontak sejak sebelum dan setelah disandera pada 30 Maret 2005.

Pada hari ini, Kamis, 24 Maret 2005, kami korban dan keluarga korban penghilangan paksa pada peristiwa kerusuhan Mei 1998 dan penculikan aktifis oleh Tim Mawar yang pada tanggal 22 samapi 24 Maret 2005 mengadakan lokakarya di Ciawi Bogor, menanggapi pembentukan Tim Penyelidikan oleh KOMNAS HAM atas kasus tersebut menyatakan hal-hal sebagai berikut: