korban penculikan
Profile Korban
Buku
Lain-lain

tombol.gif
penculikan
Untitled Document
SIARAN PERS    
   
 
  01 Nov 2007
Pembentukan Tim Komnas HAM & Kejaksaan Agung
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyambut baik rencana Komnas HAM dan Kejaksaan Agung RI yang membentuk tim guna memecahkan kebuntuan proses hukum kasus pelanggaran HAM Berat. Upaya ini merupakan terobosan yang sudah lama ditunggu oleh masyarakat, terutama para korban pelanggaran berat HAM kasus Trisakti, Semanggi I, Semanggi II, kasus Mei 1998, kasus Wamena-Wasior dan kasus Penculikan dan Penghilangan Aktivis 1997-1998.
24 Sep 2007
Peluncuran Buku Laporan Hak Asasi Manusia Tahun 2006
HAM Belum Jadi Etika Politik
Sebagai bentuk pertanggungjawaban publik atas kerja-kerja KontraS dalam mengawal proses demokrasi dan pengakan HAM sepanjang tahun 2006, KontraS meluncurkan Buku Laporan Tahunan HAM 2006, pada September 2007 ini. Meski terlambat, KontraS berharap catatan ini dapat menjadi cermin bagi pengambil kebijakan untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam menjalankan tanggungjawab negara kepada rakyatnya dan menjadi pelajaran bagi masyarakat sipil, khususnya korban pelanggaran HAM untuk terus membangun harapan dan berjuang dalam merebut keadilan.
30 Agt 2007
Refleksi Hari Orang Hilang Sedunia : Belum Ada Itikad Baik Negara Menuntasan Kasus Penghilangan Orang Secara Paksa
Kasus-kasus penghilangan orang secara paksa sangat dipengaruhi oleh kondisi politik di negara tersebut. Indoensia memiliki sejarah kelam untuk hal ini. Masa-masa transisi yang dilewati negeri ini sejak orde lama menuju Orde Baru dan Orde Baru yang harus digantikan Orde Reformasi harus mengorbankan banyak orang yang dihilangkan demi perubahan negara ke arah yanglebih baik
29 Agt 2007
DAMAILAH AGARA ..!
Yang Cinta NKRI; Mereka Yang Anti Kekerasan..!
Tiga hari berturut-turut masyarakat Aceh dikejutkan dengan pemberitaan kericuhan di Agara. yaitu pembakaran fasilitas publik (Kantor camat dan Gedung Sekolah). Insiden ini menimbulkan kekhawatiran besar di pihak KontraS Aceh atas kekerasan yang terus berlanjut dijantung Leuser ini. Apalagi beberapa hari sebelumnya insiden kekerasan juga terjadi Bireun yang dipicu oleh aksi penurunan sang merah putih yang diklaim aparat dilakukan oleh kelompok bekas GAM.
21 Jun 2007
KAPOLRI HARUS PROPORSIONAL DAN PROFESIONAL
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan meminta Kapolri Jenderal Sutanto dan jajaran Polri untuk berhati-hati menangani aksi-aksi terorisme. Pernyataan Kapolri yang meminta agar penembakan Abu Dujana dimaklumi justru membenarkan adanya kesalahan. Karena itu, KontraS meminta adanya pertanggungjawaban hukum.
31 Mei 2007
TINDAK LANJUT KASUS PENCULIKAN AKTIVIS 1997/1998
KontraS bersama dengan Keluarga Korban mempertanyakan komitmen Kejaksaan Agung untuk menindak lanjuti kasus penculikan dan penghilangan aktivis 1997/1998. Seperti di ketahui bersama, Komnas HAM telah menyelesaikan penyelidikan untuk kasus penculikan dan penghilangan aktivis 1997/1998 pada November 2006. Dalam laporan Komnas HAM telah ditemukan bukti-bukti awal telah terjadi pelanggaran berat HAM pada kasus tersebut. Lebih lanjut, rekomendasi Komnas HAM meminta Jaksa Agung untuk menindaklanjuti ke tahap penyidikan.
29 Mei 2007
MEMPERTANYAKAN PENYELESAIAN KASUS ORANG HILANG
KontraS, bersama keluarga Keluarga korban mempertanyakan janji Pemerintah untuk menandatangani dan meratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Orang Secara Paksa yang telah disahkan oleh PBB pada bulan Februari 2007 lalu di Paris. Saat itu telah ada dua negara Asia saja yang turut menandatangani yaitu India dan Jepang. Sebelum penandatangan, Menteri Hukum dan HAM RI menyampaikan pidato dukungannya di sidang Dewan HAM PBB, 12 Maret 2000.
22 Mei 2007
Klarifikasi dan Informasi tentang Proses Pengadilan Tim Mawar
KontraS bersama dengan keluarga Korban Penghilangan Paksa mempertanyakan kepada Mahkamah Agung tentang proses hukum terhadap 11 orang anggota Tim Mawar, yang diadili untuk kasus penculikan aktivis 1997/1998 pada tahun 1999 lalu. Hal ini berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa beberapa orang terdakwa yang dipecat justru mendapatkan promosi dan menempati jabatan strategis dalam lingkungan TNI. Mereka adalah :
18 Mei 2007
Impunitas TNI dalam Beberapa Kasus Pelanggaran HAM Berat 1997-1998
Kami menyesalkan ketidaktegasan dan ketidakjelasan sikap politik negara dalam kasus-kasus pelangaran HAM berat yang terjadi sepanjang 1997-1998. Hal itu tampak pada : 1). Jaksa Agung Hendarman Supanji menyatakan akan menggunakan mekanisme penyelesaian tindak pidana biasa untk penyelesaian kasus TSS, Mei dan Penculikan Aktivis, 2). Pemberian kenaikan pangkat dan jabatan strategis dalam lingkungan TNI untuk beberapa anggota Tim Mawar (Kopassus) pelaku penculikan aktifis 1998. Kembali, tampak negara tidak memiliki kemauan yang kuat untuk memberikan rasa keadilan bagi korban pelanggaran HAM.
16 Mei 2007
Ikrar dan Komitment Indonesia Harus Membasis pada Realitas HAM yang terjadi Di Indonesia
Pencalonan kembali keanggotaan Indonesia untuk menjadi anggota Dewan HAM periode 2007-2010 tidaklah cukup dengan ikrar dan janji (pledge and commitment) menjalankan RANHAM, meratifikasi konvensi internasional dan bekerja sama secara prosedural dengan mekanisme PBB khususnya Dewan HAM. Pada 12 April 2007, Pemerintah Indonesia telah mengirimkan kembali pledge and commitment ke Majelis Umum PBB untuk pemilihan anggota Dewan HAM
10 Mei 2007
REFORMASI TIDAK BERPIHAK PADA KORBAN
Menyambut Peringatan 9 Tahun Tragedi Trisakti, (12 Mei 2007), Tragedi Mei 1998, kami kembali mendesak negara segera menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM. Hingga saat ini, kami menilai, Presiden SBY maupun DPR, tidak bersungguh-sungguh dalam penyelesaian hukum seluruh kasus pelanggaran HAM.
08 Mei 2007
HASIL RESHUFFLE HARUS PERBAIKI PENEGAKAN HUKUM & HAM
Kami mendesak Presiden SBY untuk memastikan bahwa pejabat hukum hasil reshuffle terbatas dapat membawa perbaikan penegakan hukum dan HAM. Pejabat hukum yang baru, yaitu Jaksa Agung dan Menteri Hukum dan HAM harus mau membuat terobosan. Jika tidak, hasil reshuffle akan sia-sia, sebaliknya kian menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan keadilan.
03 Apr 2007
Perlu Langkah Khusus untuk Antisipasi Terhentinya Proses Hukum Kasus Talangsari 1989
Setelah lebih dari 10 bulan, akhirnya Komnas HAM merampungkan kajian bukum atas hasil penyelidikan kasus Talangsari Lampung 1989. Dalam rekomendasinya, disimpulkan telah terjadi pelanggaran HAM, sehingga perlu dilakukan penyelidikan pro justitisia, sesuai dengan UU nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
23 Mar 2007
Konvensi Anti Penghilangan Paksa dan Penuntasan Kasus Penculikan dan Penghilangan Aktifis 1997/1998
English version
Kami memandang positif atas rencana pemerintah Indonesia yang ingin berupaya mencegah praktek penghilangan orang secara paksa di Indonesia dengan menandatangani serta meratifikasi Konvensi Perlindungan Semua Orang dari Tindak Penghilangan Orang secara Paksa. Penandatanganan dan ratifikasi ini harus dilakukan secepatnya, agar kasus penghilangan paksa tidak terjadi lagi, dan juga agar kebuntuan penanganan kasus penghilangan paksa 1997/1998
15 Mar 2007
Aksi Hitam Kamisan ke-9: Republik Anti HAM
Pemerintahan otoriter Orde Baru berdiri, diawali dengan pembohongan terhadap publik dan pembantaian massal yang dikenal dengan Tragedi ’65. Ratusan ribu bahkan jutaan nyawa manusia dirampas tanpa melalui proses peradilan. Perilaku yang tidak manusiawi dan jelas melanggar hak asasi manusia (HAM) itu, dilakukan demi mewujudkan serta mempertahankan kekuasaannya dan berlangsung selama 32 tahun (1966-1998).
13 Mar 2007
Pernyataan Pemerintah pada Dewan HAM PBB harus disertai dengan Langkah Nyata Penyelesaian Kasus Munir dan Penghilangan Aktivis 1997/1998
English Version
KontraS menyambut baik pernyataan Menteri Hukum dan HAM, Hamid Awaluddin–sebagai perwakilan Pemerintah RI- pada High Level Segment Dewan HAM PBB di Jenewa, 13 Maret 2007. Kami mendukung penuh pernyataan pemerintah yang berikhtiar untuk menjadikan hak asasi manusia sebagai salah satu pilar utama dalam reformasi tata internasional (mekanisme PBB) yang baru.
08 Mar 2007
Merespon Sikap Negara atas Kasus Pelanggaran Berat HAM:Politik Hitam Penegakan HAM
English Version
Keluarga korban pelanggaran HAM dan KontraS menyampaikan kekecewaan terhadap sikap DPR yang kembali mempolitisasi upaya penyelesaian kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa 97-98 dan kasus Trisakti Semanggi I dan II. Pembentukan Pansus pada kasus penghilangan paksa dan penolakan BAMUS mengagendakan Trisakti Semanggi I dan II pada sidang Paripurna 13 Maret
08 Mar 2007
SELEMBARAN AKSI KAMISAN:
Pelanggaran HAM dan Kekerasan Terhadap Perempuan
Waktu terus berlalu, namun adakah sesuatu yang baik telah dilakukan oleh Negara untuk penuntasan kasus-kasus Kejahatan terhadap Kemanusiaan, Tragedi 1965, Tragedi Tanjung Priok 1984, Tragedi Talangsari 1989, Tragedi 27 Juli, Tragedi Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II, Tragedi Mei 1998, pembunuhan Munir dan banyak kejahatan kemanusiaan lainnya, semua terus berkubang dalam satu kegelapan.
02 Mar 2007
Tragedi Banggai: Polri Abuse of Power
Pada kasus Banggai, protes warga terhadap soal pemindahan ibukota Kabupaten itu, bagaimanapun kerasnya, tidak dapat membenarkan polisi untuk melakukan tindakan membabi buta dengan melakukan penembakan, penganiayaan, dan tindakan brutal, apalagi kemudian mengakibatkan kematian 5 orang (Jurais, Ardan Bambang, Ridwan, Ilham, Palar), yang 2 diantaranya adalah orang yang tengah melintas di depan Polsek Bangkep.
28 Feb 2007
DPR Jangan Politisasi Kasus Pelanggaran HAM yang Berat
Kami dari korban, keluarga korban, IKOHI dan KontraS, menyayangkan sikap DPR yang ingin mempolitisasi penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat; seperti Penculikan dan Penghilangan Aktifis Pro Demokrasi 1997-1998, Kerusuhan Mei 1998 dan Trisakti-Semanggi I-Semanggi II.
27 Feb 2007
Penetapan Calon Anggota Komnas HAM harus Sinergi dengan Reformasi Institusi Komnas HAM
English Version
Kami menyambut baik langkah tim seleksi Komnas HAM yang mengumumkan 70 nama calon anggota Komnas HAM berdasarkan pada pemeriksaan administratif dan penilaian profil (pengalaman kerja, pengetahuan tentang hak asasi manusia dan sensitivitas tentang kemanusiaan). Namun dari sejumlah nama yang lolos kami melihat tim seleksi tidak jeli, dengan meloloskan nama calon yang telah melewati 2 kali periode kepengurusan Komnas HAM.
12 Feb 2007
Komisi III DPR RI Harus Paksa Jaksa Agung melakukan Penyidikan
English
Kami dari keluarga korban pelanggaran HAM berat dan sejumlah organisasi; KontraS, IKOHI, Demos dan Imparsial mendorong Komisi III DPR RI segera mengambil sikap atas Pembangkangan Kejaksaan Agung untuk melakukan penyidikan dalam kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat. Kesimpulan Komisi III DPR RI pada Raker Khusus Komisi III dengan Kejagung--bahwa akan mendesak paripurna DPR membuat rekomendasi
09 Feb 2007
18 Tahun Kasus Talangsari Lampung : Menanti Janji Konkret Komnas HAM
English
Korban dan Keluarga Korban peristiwa Talangsari Lampung 1989 KontraS, LBH Lampung dan YAPHI Solo, merasa kecewa dengan kinerja Komnas HAM dalam menuntaskan kasus Talangsari Lampung. Komnas HAM terus mengumbar janji dan mengulur-ulur waktu tanpa kemajuan yang berarti.
07 Feb 2007
SELEKSI ANGGOTA KOMNAS HAM 2007-2012
English
Kami meminta Panitia Seleksi Anggota Komnas HAM periode 2007-2012 agar sesegera mungkin mengumumkan seleksinya. Kami ingin mengetahui secara jelas nama - nama calon yang lolos dan tidak lolos seleksi beserta alasan - alasannya.
30 Jan 2007
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Kami merasa kecewa terhadap DPR dan Jaksa Agung yang untuk yang kesekian kalinya gagal mencari jalan keluar bagi penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Kami melihat Rapat Kerja Jaksa Agung dan Komisi III DPR RI pada 29 Januari 2006 berjalan sia-sia dan tanpa itikad baik. Untuk kesekian kalinya mereka saling tuding dalam menyelesaikan kasus penculikan aktivis 1997/1998, kasus Trisakti, Semanggi I dan II serta kerusuhan Mei 1998.
26 Jan 2007
SURAT TERBUKA: DPR harus Evaluasi Presiden
Melalui surat ini, kami meminta Fraksi Golkar DPR RI untuk mengusulkan pemenuhan janji dan agenda yang telah disepakati DPR untuk mengadakan rapat kerja sehubungan dengan kasus penghilangan paksa dan kasus pelanggaran HAM lainnya yang dihadiri oleh pihak DPR, Komnas HAM, Kejaksaan Agung, Panglima TNI dan korban serta keluarga korban
25 Jan 2007
Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Kian Menggelap
Delapan tahun reformasi bergulir, delapan tahun pula kasus pelanggaran HAM kian mengelam. Penguasa terus berganti, sampai dengan kini Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat tak satupun pelanggaran berat HAM menemui titik terang. Peristiwa 65, Talangsari, Tanjungpriok, 27 Juli 1996, Penculikan, Trisakti, Mei 1998, Semanggi I, Semanggi II tak tersentuh hukum dan keadilan
24 Jan 2007
SURAT TERBUKA: Komnas HAM harus selidiki Kasus Rumpin
Sehubungan dengan memburuknya situasi di desa Rumpin, Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor Jawa Barat, kami mendesak Komnas HAM untuk segera melakukan penyelidikan atas kasus ini. Kami juga meminta Komnas HAM untuk memaksimalkan kerjasamanya dengan Polri untuk menghentikan intimidasi yang masih terus berlangsung.
24 Jan 2007
DPR HARUS MENDESAK PRESIDEN UNTUK SERIUS MENANGANI KASUS PENGHILANGAN PAKSA 1997/98
Dalam rekomendasinya, Komnas meminta agar laporan ini ditindaklanjuti Kejaksaan Agung, DPR RI dan presiden untuk dibawa ke pengadilan HAM dan kepada korban dan keluarga korban diupayakan rehabilitasi, kompensasi dan restitusi. Konsekuensi dari kesimpulan ini adalah bahwa Negara harus bertanggungjawab untuk mengakui adanya warganegara yang telah dihilangkan secara paksa dan sekaligus menjelaskan keberadaan mereka saat ini.
23 Jan 2007
Kasus Rumpin: Pemerintah Harus Usut Tindak Kekerasan
Kami menyesalkan kekerasan yang dilakukan oleh aparat TNI AU dari Lanud Atang Sandjaja, Bogor, terhadap warga kampung Cibitung desa Sukamulya kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor. Kekerasan aparat TNI ini dilatarbelakangi oleh klaim atas tanah yang dimiliki dan digarap oleh warga jauh sebelum Indonesia merdeka.
18 Jan 2007
SURAT TERBUKA: Korban bersatu, melawan pengingkaran
Sejak kelahirannya, Undang-Undang dasar 1945 mengamanatkan bahwa Negara menjamin setiap warganegara Indonesia atas hak-hak asasinya. berbagai peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dan dilakukan oleh Negara melalui tangan-tangan penguasa rezim, merupakan pengkhianatan oleh rezim tersebut terhadap amanat konstitusi serta pengingkaran terhadap amanat bangsa.
17 Jan 2007
SURAT TERBUKA: Anggota Panitia Seleksi Calon Anggota Komnas HAM
Melalui surat ini, kami korban dan keluarga korban pelanggaran HAM bersama Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyampaikan menyambut baik proses seleksi dan pemilihan calon anggota baru Komnas HAM periode 2007-2012.
10 Jan 2007
Refleksi Tahun 2006 dan Rekomendasi 2007 Tentang: IMPLEMENTASI UU PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN MASIH JAUH DARI HARAPAN
Perlindungan terhadap saksi dan korban harus diberikan bila menginginkan proses hukum berjalan benar dan keadilan ditegakkan. Ini karena fakta menunjukkan, banyak kasus-kasus pidana maupun pelanggaran Hak Asasi Manusia yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan disebabkan adanya ancaman baik fisik atau psikis maupun upaya kriminalisasi terhadap saksi dan korban ataupun keluarganya yang membuat mereka takut memberi kesaksian kepada penegak hukum. Namun sayangnya, hingga kini hal tersebut kurang menjadi perhatian pemerintah.

  Baca siaran pers terbaru:
Mas Joko, Berani Nggak? >>
Surat Terbuka Korban Pelanggaran HAM Berat kepada Presiden Terpilih Republik Indonesia 2014-2019, Ir. H. Joko Widodo >>
Mendorong Tim Transisi Presiden dan Wakil Presiden Terpilih; Membentuk Komite Kepresidenan Untuk Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat >>
16 Tahun Pencabutan Status Daerah Operasi Militer di Aceh Keadilan Bagi Korban dan Pengungkapan Kebenaran Masih Nihil >>
 
 

Copyright © 2007 | www.kontras.org
Jl. Borobudur No.14 Menteng | Jakarta Pusat 10320
Tlp: 021-3926983, 3928564 | Fax: 021-3926821 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org