Jakarta, Kompas
Sekretaris Jenderal Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Hayono Isman menyitir adanya sejumlah partai politik (parpol) yang cenderung membiarkan kekerasan dalam pemilu, untuk kepentingannya sendiri. Ada kemungkinan kekerasan justru dipakai untuk intimidasi kepada para pemilih agar memilih parpol tertentu. Oleh karena itulah, pimpinan parpol seharusnya meluangkan waktu membicarakan bersama soal kekerasan dalam pemilu, dan membuat kode etik bersama untuk tidak menggunakan cara-cara kekerasan.

Hal itu diungkapkan Hayono di sela-sela pertemuan persiapan pembentukan crisis center yang ditawarkan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Selasa (27/4), di Jakarta. Mewakili PKP, Hayono menghadiri langsung persiapan dan mendukung pembentukan crisis center itu. Hanya wakil dari 17 lembaga yang hadir pada pertemuan kedua untuk membicarakan rencana pembentukan crisis center itu, meskipun semua parpol diundang secara resmi.

Hayono menyesalkan mengapa pembentukan crisis center yang ditawarkan Kontras dan YLBHI itu kurang mendapatkan tanggapan positif dari sejumlah parpol, padahal masalah pencegahan kekerasan sebelum, pada, dan setelah pemilu menyangkut kepentingan bersama seluruh parpol peserta pemilu. "Saya juga heran mengapa pimpinan parpol tidak terlalu berminat terhadap masalah ini. Padahal yang mengundang cukup kredibel," ungkapnya.

Menurut Hayono, tanpa dibantu oleh pimpinan parpol maka pembentukan crisis center yang akan bertugas memperingatkan dan mengadvokasi bila ada konflik antarpendukung partai, tidak akan optimal. "Ada kesan pimpinan parpol membiarkan massanya bertindak beringas. Tidak ada upaya-upaya untuk mencegah, memberikan perintah supaya mereka tidak bertindak beringas," katanya. (oki)