Jakarta, Kompas
Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Munir mengingatkan, agar seluruh jajaran partai politik (parpol) jangan mengedepankan cara-cara kekerasan dalam menyelesaikan perselisihan, sehingga tidak memancing masyarakat untuk kembali melakukan cara-cara yang selama 32 tahun digunakan rezim Orde Baru tersebut. Reformasi yang tengah digulirkan di segala bidang hendaknya juga menyentuh sikap dan perilaku, untuk tidak lagi mengedepankan cara-cara kekerasan.

Hal itu disampaikan Munir melihat adanya kecenderungan anggota-anggota parpol tertentu menggunakan cara-cara kekerasan terhadap anggota parpol lainnya, sebagaimana diadukan pengurus Partai Rakyat Demokratik kepada Kontras, Kamis (24/6), di Jakarta.

Menurut pimpinan Kontras itu, parpol dan elite politik perlu belajar berpolitik secara fair. Oleh karena itu, parpol-parpol seharusnya memberikan kontribusi pada keadaan yang lebih aman, bukannya menarik basis-basis massanya untuk melakukan kekerasan karena hasil-hasil pemungutan suara yang "bermasalah", misalnya.
       
Pernyataan MUI
Munir juga mencermati pernyataan Majelis Ulama Indonesia yang dikutip beberapa media massa, termasuk harian ini (Kompas, 24/6), tentang dugaan penculikan terhadap para ulama. "Kami merasa pernyataan seperti ini ada bahayanya, karena akan memicu penafsiran yang salah antara umat Islam terhadap peristiwa yang sebenarnya. Masyarakat tidak cukup tahu peristiwa yang sebenarnya, tetapi bisa mereaksinya bahwa ini adalah pertikaian yang berdimensi agama. Padahal seharusnya dilihat dalam konteks yang lain," katanya.

Menurut Munir, kalau benar Satgas PDI Perjuangan melakukan kekerasan, seharusnya hal itu dilakukan secara proporsional, yaitu bahwa orang-orang yang melakukan kekerasan itu harus ditindak, dan tidak ada alasan bagi polisi untuk tidak menindak mereka yang melakukan kekerasan. "Yang harus dihindari sekarang adalah munculnya elemen-elemen atau pikiran yang menganggap ini adalah konflik agama," jelasnya. (oki)