Jakarta, Kompas
Sekitar 2.000 prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) berangkat ke Aceh untuk melaksanakan bakti sosial. Fokus bakti sosial tersebut untuk menanggulangi akibat bencana alam yang baru-baru ini terjadi di Aceh.

Pemberangkatan pasukan itu berlangsung di Dermaga Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) Tanjungpriok, hari Kamis (13/12), oleh Kepala Staf Teritorial (Kaster) TNI Letjen Agus Widjojo. Mereka diberangkatkan dengan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Teluk Kau, KRI Teluk Pariki, dan KRI Teluk Langsa.

Para anggota tentara itu berasal dari satuan Komando Cadangan Strategis TNI AD (Kostrad), Pasukan Khas TNI AU dan Zeni yang tergabung dalam Batalyon Gabungan (Yon Gab) Satgas Bakti TNI. Menurut rencana, Batalyon Satgas Bakti TNI yang berkekuatan empat satuan setingkat batalyon (SSY) ini akan bertugas selama tiga bulan dan dikomandani oleh Letkol (Mar) Gatot.

Kegiatan bakti sosial itu akan dikonsentrasikan untuk merehabilitasi sejumlah rumah ibadah, sekolah, jembatan, jalan, rumah sakit, dan pembuatan puluhan unit mandi cuci kakus (MCK). Selain itu, juga memberikan bantuan obat-obatan, perlengkapan ibadah seperti sarung, sajadah, Al Quran, peci, dan mukena kepada
masyarakat yang tertimpa bencana.

Agus Widjojo mengatakan, Satgas Bakti TNI ini merupakan bagian dari tugas nasional untuk menanggulangi akibat bencana alam, dan merupakan wujud kepedulian TNI terhadap rakyat, terutama yang sedang tertimpa musibah di Aceh.

Namun, ia mengingatkan prajurit TNI untuk tetap waspada dan mengantisipasi setiap gangguan dari Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dalam menjalankan tugas bakti kemanusiaan di Aceh. "Hormati adat-istiadat tanpa harus mengurangi kewaspadaan dan gunakanlah pendekatan kultural atau budaya sebagai model pendekatan teritorial dalam menjalin komunikasi dengan masyarakat," kata Agus.
                                  
Pengembalian hak
Koordinator Badan Pekerja Kontras Munarman dan Sekjen Komnas HAM Asmara Nababan, Jumat, di Jakarta, mengatakan, kunjungan Presiden Abdurrahman Wahid ke Aceh hendaknya dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menunjukkan niat baik pemerintah terhadap rakyat Aceh. Bantuan kemanusiaan yang akan diserahkan kepada rakyat Aceh seharusnya dinyatakan sebagai angsuran awal pengembalian harta yang seharusnya memang menjadi hak rakyat Aceh.

Nababan menambahkan, saluran komunikasi dengan rakyat Aceh hanya mungkin dibuka jika rakyat Aceh didudukkan pada posisi yang selayaknya, tidak terus-menerus menjadi obyek kebijakan yang dibuat di Jakarta. Dengan menyebut dana yang akan dibawa presiden itu sebagai cicilan awal pengembalian hak rakyat Aceh, maka secara tidak langsung pemerintah sudah mengakui bahwa selama ini pemerintah pusat di Jakarta memang lebih banyak mengeksploitasi kekayaan alam Aceh untuk kepentingan pusat, dan hanya sedikit yang dikembalikan kepada rakyat Aceh.
                                          
Diragukan
Menurut Munarman, kedatangan Presiden Abdurrahman Wahid ke Aceh tidak pernah dengan agenda yang jelas. Kalaupun dalam kunjungan yang lalu presiden menyampaikan pernyataan yang cukup melegakan, di tingkat bawah pemerintahan apa yang disampaikan presiden itu tidak dilaksanakan. Oleh karena itu, kedatangan presiden kali ini pun sangat diragukan akan membawa perubahan-perubahan di Aceh.

"Gus Dur datang ke Aceh harus dengan permintaan maaf terhadap keluarga korban, kalau dulu kan terhadap masyarakat Aceh secara umum," kata Koordinator Kontras itu.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan Kontras, ditambahkan Munarman, rakyat Aceh sendiri umumnya menyatakan tidak peduli dengan kedatangan presiden ke Aceh. Bantuan yang akan disampaikan Abdurrahman Wahid pun ditanggapi dengan dingin, karena bukan itu yang diinginkan rakyat Aceh. Bantuan itu pun dikhawatirkan tidak sampai kepada rakyat," paparnya.

"Menurut saya, sebaiknya Gus Dur tidak mendahulukan memberikan bantuan keuangan, tetapi dahulukan soal penyelidikan kasus pelanggaran HAM di Aceh yang benar-benar dilakukan tim independen, dan dibuat segera pengadilan ad hoc-nya," ujarnya. (bur/oki)