Jakarta, Kompas
Sejumlah lembaga swadaya masyarakat menilai ledakan bom yang kembali terjadi di Poso menunjukkan kegagalan pemerintah yang terus berulang, baik terkait upaya menegakkan hukum maupun untuk mempertanggungjawabkan dan mengevaluasi operasi keamanan yang selama ini mereka gelar di sana.

Pernyataan itu disampaikan dalam jumpa pers Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia serta Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Jumat (10/3) di Kantor PBHI, Jakarta.

Menurut Sekretaris Badan Pengurus PBHI Arfiandi Fauzan, aksi teror peledakan bom di kompleks Pura Desa Toini bertujuan memprovokasi dan memperluas konflik antarpemeluk agama. Dia menilai pelaku memang paham dan menguasai wilayah tempat mereka melakukan teror. "Kami meminta warga tidak terprovokasi. Peledakan hanya bertujuan mengembangkan konflik bernuansa sentimen suku, agama, dan ras. Selain itu, kami mempertanyakan pembentukan satuan tugas pengamanan oleh pemerintah yang terbukti tidak efektif," ujarnya.

Arfiandi mempertanyakan proses pembentukan satgas pengamanan tersebut yang mengabaikan evaluasi satgas dan operasi-operasi. Dari ketujuh Operasi Sintuwu Maroso yangdigelar sepanjang tahun 2001-2005, masyarakat sama sekali tidak dapat mengetahui seberapa berhasil operasi itu.

Sementara itu, Kepala Operasional Kontras Indria Fernida mempertanyakan keputusan pemerintah beberapa waktu sebelumnya yang berniat memperpanjang kembali operasi keamanan itu. Padahal, seharusnya pemerintah lebih berkonsentrasi mempertegas penyelesaian proses hukum kepada pelaku teror.

"Upaya penegakan hukum malah dilakukan tanpa persiapan. Akibatnya yang terjadi adalah salah tangkap. Menurut kami, penting bagi pemerintah mengevaluasi operasi keamanan yang digelar selama ini. Kami mempertanyakan alasan mengapa mereka malah memperpanjang," ujar Indria yang mendesak pembentukan tim gabungan pencari fakta independen untuk menuntaskan upaya mengungkap aksi teror yang terjadi di Poso.(dwa)