Press Release
Nomor : 10/SP-KontraS/II/2006
Tentang
MENDESAK RI DUKUNG PBB MENUTUP PENJARA AS

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam keras penyiksaan, penghukuman dan perlakuan lain yang kejam terhadap para tahanan di penjara Guantanamo dibawah otoritas Pemerintah AS. KontraS mendukung rekomendasi 5 investigator independen PBB yang mendesak AS menutup penjara AS di Guantanamo.

Pada 16 Februari 2006, lima investigator independen PBB menuntut AS segera menutup tabanan Guantanamo Bay dan membawa semua tabanan ke muka pengadilan yang independen dan kompeten; atau melepaskannya. Tuntutan ini ada1ab basil dari studi 18 bu1an terbadap situasi para tahanan di pangka1an udara (Naval Base) Amerika Serikat, dengan merujuk informasi dari AS, ahli, LSM HAM dan wawancara dengan bekas tabanan Guantanamo di Perancis, Spanyol, dan Inggris. PBB menyesalkan sikap AS yangi.menutup peluang interview tahanan di Guantanamo.

KontraS mencatat perlakuan kejam ini telah berlangsung sejak tahun 2002 hingga 2005. Fakta ini dapat kita lihat dari kontroversi kebijakan Menteri Pertahanan AS, Donald Henry Rumsfeld, yang terungkap pada November 2002 berupa ijin penggunaan teknik interogasi yang menyakitkan (harsh).

Menurut KontraS penggunaan teknik penyiksaan mengakibatkan penderitaan fisik dan psikis yang luar biasa bagi tahanan. Penyiksaan adalah kejahatan yang ditentang seluruh umat manusia seperti tertuang dalam Konvensi Anti Penyiksaan.
Oleh karena itu pertanggungjawaban dari tindak kekerasan ini tidak cukup hanya berhenti pada penutupan penjara tetapi harus diikuti dengan proses hukum terhadap para pelaku, atasannya dan pengambil kebijakan dari tindakan penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan ini. Karena para tahanan ini pun sebelumnya tidak pemah melalui proses hukum yang kompeten dan independen.

KontraS mendesak agar PBB memfasilitasi mekanisme hukum bagi para pelaku pelanggaran berat ini. Pemerintah AS tidak boleh merasa nyaman dengan beragam alasan tanpa penghukuman dijatuhkan terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam penyiksaan.

Jakarta, 17 Februari 2006
Badan Pekerja

Usman Hamid
Koordinator