Kami yang tergabung dalam koalisi organisasi non pemerintah menyesalkan terjadinya aksi kekerasan dalam demonstrasi di Abepura, Jayapura. Apapun alasannya, tindakan massa yang berakibat beberapa aparat tewas sama sekali tidak bisa dibenarkan.

Aksi ini seharusnya tidak perlu terjadi. Bahkan kami memandang, aksi kekerasan tersebut tidak akan terjadi apabila sekiranya pemerintah mau mendengarkan keluhan dan membuka ruang dialog terhadap tuntutan rakyat Papua menutup Freeport. Sikap pemerintah pusat yang sama sekali tidak peka terhadap isu Freeport bisa dibilang merupakan faktor determinan atas memburuknya situasi sosial politik di Papua akhir-akhir ini.

Konflik fisik yang menyebabkan terjadinya korban jiwa juga sepenuhnya tanggung jawab pihak aparat keamanan, dalam hal ini Polri. Polri dalam hal ini tidak melakukan tindakan keamanan yang memadai dan proporsional dalam menghadapi jumlah pengunjuk rasa yang berjumlah sangat besar .Jatuhnya korban dari pihak Polri sangat memprihatinkan.

Proses negosiasi hanya berlangsung selama 20 menit, waktu yang terlalu singkat dalam mengendalikan situasi akhimya berujung pada tindak kekerasan. Apalagi menghadapi 10.000 orang dengan 300 personil.

Penting juga bagi pemerintah, khususnya pihak keamanan untuk tidak me1akukan eskalasi kekerasan lebih lanjut dalam merespon kejadian kemarin. Upaya sweeping yang dilakukan pihak keamanan terhadap penduduk sipil biasa merupakan tindakan yang sulit dibenarkan, karena bisa memperkeruh masalah

Papua. Misalnya, aparat menyisir secara serampangan disertai intimidasi ke asrama-asrama mahasiswa dan pemukiman masyarakatPegunungan Tengah di wilayah Jayapura-Abepura-Sentani hingga Jumat dini hari tadi (17/3).

Pengalaman membuktikan bahwa tindakan balasan dari aparatur keamanan selalu potensial menciptakan pelanggaran HAM baru. Kasus Aberpura 2000 lampau menjadi contoh pengalaman buruk.

Untuk meredakan situasi panas di Papua dan damai bisa dipulihkan di Papua, kami memandang penting bagi seluruh pihak, mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, aparat keamanan, dan juga masyarakat sipil di Papua untuk menahan diri dan tidak melakukan manuver yang bisa menghasilkan kekerasan lagi. Pemerintah juga harus menjamin perlindungan keamanan dan HAM bagi masyarakat umum selama proses penegakkan hukum berjalan.

Jakarta, 17 Maret 2006

Human Rights Working Group

DEMOS-ELSAM-IMPARSIAL-KONTRAS-PBHI-SHMI