KKP Diminta Tidak Memanipulasi Kebenaran

Jakarta-Laporan hasil Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) ke PBB akan mempengaruhi citra Indonesia di forum internasional. Karena itu, KKP di Indonesia ataupun Timor Leste diminta tidak memanipulasi kebenaran yang telah diakui oleh berbagai dokumen resmi antara lain KPP HAM di Timor Timur, Pengadilan HAM Ad Hoc di Jakarta, Pengadilan Kejahatan Berat di Dili dan CAVR.

“Tak hanya nama baik Indonesia yang akan hancur di mata internasional, mobilisasi pengadilan di internasional akan besar. Peran serta Indonesia sebagai anggota Dewan HAM pada bulan September ini akan habis. Kalau hasil KKP tak kredibel, hal itu akan berpengaruh buat politik Indonesia di internasional,” ujar Chairul Anam, aktivis Human Rights Working Group (HRWG) di Kantor Kontras Jakarta (18/3).

Sementara itu, Haris Azhar dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) mengatakan,KKP itu mekanisme ekstra judisial dan luar biasa untuk pengungkapan kebenaran dan rekomendasi perbaikan kondisi buat masyarakat luas. KKP juga dimaksudkan agar negara melakukan perbaikan terhadap insitusinya.

Agung Yudha dari Elsam mengingatkan bahwa sebelum KKP, ada Commission of Expert yang menemukan proses hukum yang lambat terhadap Timor Leste. Ia mengingatkan, KKP ini dibentuk untuk menghindarkan mekanisme hukum internasional sehingga kredibilitas lembaga sangat diharapkan.

Koordinator Kontras Usman Hamid, bila tak bisa diselesaikan dan mendapat reaksi dari internasional tak mesti lewat international tribunal (pengadilan internasional-red).

(sihar ramses simatupang)