Jakarta, Kompas – Pertemuan antara korban dan keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia serta pengurus Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta, Rabu lalu, membuahkan harapan positif.

Di Jakarta, Kamis (27/3), Koordinator Kontras Usman Hamid mengatakan, Presiden memberi respons positif atas upaya penyelesaian berbagai pelanggaran HAM di negeri ini dan menegaskan perlu penyelesaian kasus itu agar korban dan keluarganya menemukan keadilan.

Bahkan, Usman mengatakan, Presiden akan menggelar rapat kabinet khusus untuk membahas persoalan itu. Rapat itu akan melibatkan pula Jaksa Agung dan Kepala Polri.

Beberapa harapan positif tumbuh ketika dalam pertemuan itu, tutur Usman, Presiden antara lain mengatakan, dalam penyidikan kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir, upaya hukum tidak berhenti pada terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto. ”Presiden menuturkan, perkara itu sebaiknya diselesaikan secepat mungkin, dan siapa pun yang terbukti terlibat harus dihukum berat,” tutur dia lagi.

Tidak hanya itu, terkait kasus lain, seperti kasus Talangsari, Presiden juga mengirim utusan untuk bertemu dengan Gubernur Lampung dan Bupati Lampung Timur. Dalam pertemuan Rabu itu, Usman mengakui, Presiden terkejut mendengar kondisi Talangsari.

”Presiden menanyakan berapa kilometer jarak antara Talangsari dan Bandar Lampung,” kata dia lagi. Hingga kini Talangsari belum dialiri listrik.

Presiden, lanjut Usman, juga akan memanggil Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, yang sebelumnya mengomentari pemanggilan sejumlah pensiunan jenderal oleh Komisi Nasional (Komnas) HAM. ”Presiden sempat mengatakan, sebaiknya menteri tak mengatakan sesuatu di luar kompetensinya,” katanya.

Dihubungi secara terpisah, Komisioner Komnas HAM Yosep Adi Prasetyo menyambut baik tanggapan positif Presiden Yudhoyono terkait penyelesaian kasus hak asasi manusia. Ia berharap tanggapan positif itu bisa terwujud. (jos)