Ornop Buka Posko Pengawasan Pelanggaran HAM

Banda Aceh, Kompas – Kepala Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Inspektur Jenderal Adityawarman, Selasa (3/3), menyatakan, tahapan kampanye terbuka yang akan berlangsung dalam beberapa waktu mendatang merupakan tahapan yang patut diwaspadai.

Kepolisian juga telah memusatkan kekuatannya di wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

Hal demikian dikatakannya seusai simulasi pengamanan Pemilu 2009 di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh. Simulasi itu dilakukan bersama-sama anggota Komando Daerah Militer Iskandar Muda.

Adityawarman mengatakan, tingkat kerawanan pada saat kampanye terbuka cukup tinggi karena pada saat itulah berkumpul massa yang memiliki sikap politik yang berbeda. Ditambah lagi dengan sikap politik peninggalan masa konflik lalu, menurut dia, kemungkinan terjadi gesekan akan menjadi lebih besar.

Meski tidak secara spesifik menjelaskan wilayah-wilayah mana saja yang menjadi wilayah konsentrasi pengamanan utama pada masa kampanye terbuka, Adityawarman mengatakan, pihaknya mendapat dukungan dari Markas Besar Polri untuk melakukan pengamanan kali ini. ”Mereka sudah ada di tempat,” tuturnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, berdasarkan aturan prosedur tetap pengamanan, jumlah anggota yang diturunkan adalah dua pertiga kekuatan yang dimiliki oleh Polda NAD atau sekitar belasan ribu. Dengan bantuan tambahan dari Mabes Polri, menurut dia, hal itu cukup untuk digunakan sebagai alat antisipasi kerawanan selama masa kampanye sampai pelantikan anggota legislatif dan pemilihan presiden serta wakil presiden, yang akan dilaksanakan jelang akhir tahun 2009.

Berdasarkan data jaringan lembaga CEWS (conflict early warning system), wilayah pantai timur Provinsi NAD merupakan wilayah yang paling sering terjadi kasus-kasus tindak kriminal. Wilayah Kabupaten Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Kota Lhok Seumawe merupakan wilayah yang tingkat kerawanan dan kriminalitasnya paling tinggi di Aceh.

Data jaringan tersebut tahun 2008, dari total 35 kasus tindak kriminal (versi jaringan CEWS), lebih dari 50 persen terjadi di empat wilayah tersebut. Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Aceh Timur menjadi lokasi kejadian paling tinggi.

”Anda lebih tahu daerah-daerah mana saja yang rawan. Itu yang akan menjadi prioritas kami,” tuturnya kepada wartawan.

Sebanyak 16 organisasi non- pemerintah yang bergerak di bidang hak asasi manusia (HAM) berinisiatif membentuk posko pengaduan pelanggaran HAM selama berlangsung pelaksanaan Pemilu 2009. Posko ini, menurut juru bicara Koalisi NGO HAM, Asiah Uzia, berbeda dengan posko yang dibangun pemantau pemilu.

”Kami bukan pemantau pemilu yang bisa masuk sampai ke dalam tempat pemungutan suara. Kami hanya mengamati apakah hak-hak masyarakat sipil dalam berpolitik dilanggar atau terlanggar,” katanya.

Dalam pernyataannya, koalisi NGO-HAM mengatakan, pemilu kali ini sangat penting sebagai salah satu tahapan transisi Aceh setelah penandatanganan nota kesepahaman damai. Pelaksanaan pemilu yang aman akan menjadi garis pembatas antara Aceh yang baru dan Aceh yang lama.

Menurut koalisi, keikutsertaan partai politik nasional dan partai politik lokal pada pemilu kali ini harus dimaknai sebagai agenda transformasi politik di Aceh, dari konflik bersenjata kepada persaingan politik secara demokratis dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meski demikian, koalisi juga tidak menafikkan adanya kemungkinan gesekan kepentingan dan ideologi antara entitas politik lokal dan nasional.

Gesekan banyak kepentingan antarkontestan dikhawatirkan menjadi celah baru munculnhya kembali kekerasan.

”Semua pihak harus menahan diri untuk mengurangi kekerasan dalam proses demokrasi kali ini,” kata Hendra Fadli, Koordinator Kontras Aceh.

Panglima Kodam Iskandar Muda Mayor Jenderal Soenarko menyatakan akan membantu tugas polisi dalam pengamanan pemilu bila dibutuhkan. (MHD)