Semarang, Kompas – Beberapa lembaga swadaya masyarakat kecewa dengan pernyataan Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo yang mengatakan tertundanya pencanangan rencana pembangunan pabrik semen di Sukolilo, Pati, disebabkan oleh provokasi LSM. LSM bersikukuh mereka memiliki dasar kuat terhadap penolakan pendirian pabrik semen.

Kekecewaan itu diungkapkan perwakilan beberapa LSM seperti Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Koalisi Hak Rakyat Atas Air (Kruha), LBH Semarang, dan LBH Yayasan Pengabdian Hukum Indonesia, Rabu (10/6), di Kota Semarang. Gubernur mengeluarkan pernyataan yang dimaksud di Kudus pada 2 Juni lalu (Kompas edisi Jateng, Rabu, 3/6).

Manajer Wilayah Jawa dan Kalimantan Walhi, Desmiwati, mengatakan, penolakan LSM tersebut bukan tanpa alasan. Kegiatan Walhi, misalnya, bukan hanya pada kasus pendirian pabrik semen PT Semen Gresik. Perlawanan juga dilakukan pada kasus-kasus lain yang mengancam eksistensi lingkungan.

Abu Said Pelu, Kepala Divisi Politik, Hukum, dan Keamanan Kontras mengungkapkan, ada pelanggaran HAM yang terjadi terhadap masyarakat. Hak-hak ekonomi, sosial, dan politik masyarakat juga telah tercerabut.

"Kami bukan menolak pembangunan. Namun, pembangunan yang dilakukan tanpa prosedur yang benar dan mengabaikan kepentingan masyarakat harus kami tolak," ujar Muhammad Reza dari Kruha.

Salah seorang warga Desa Kedumulyo, Kecamatan Sukolilo, yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng bersaksi bahwa gerakan penolakan pabrik semen murni datang dari masyarakat. (UTI)