KILAS POLITIK DAN HUKUM

DPR Diharapkan Segera Kirim Surat ke Presiden

Korban dan keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM), serta pendampingnya, mengharapkan DPR segera mengirim surat kepada Presiden untuk membentuk Pengadilan HAM ad hoc kasus penghilangan paksa aktivis HAM tahun 1998. Ditemui Kamis (11/6) di Jakarta, Indria Fernida dari Kontras, pendamping korban, selain Ikohi, mengatakan, Pansus Orang Hilang di DPR mendukung hasil kajian Komnas HAM. Oleh karena itu, mereka sungguh berharap pansus merekomendasikan kepada DPR agar mendorong pemerintah mencari 13 aktivis yang dinyatakan hilang sejak 1998. (JOS)