Icha Rastika

Okezone – JAKARTA – Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasaan (Kontras) khawatir, jika TNI benar-benar dilibatkan bersama Polri untuk menanggulangi persoalan terorisme. Salah satu kekhawatiran itu adalah intimidasi, penyiksaan dan penculikan.

"Kita punya beban masa lalu yang dilakukan TNI. Bagaimana kita bisa memberikan kepercayaan kepada TNI, kalau luka masa lalu saja belum selesai," ujar salah satu aktivis Mufty Makarim dalam sebuah diskusi di Kantor LBH Jakarta, Kamis (27/8/2009).

Karena itu, menurut Mufty, jangan ada lagi anggota DPR yang memanas-manasi TNI, untuk turun tangan ikut membasmi teroris. "Jangan hanya ngompirin  tapi enggak bisa berbuat apa-apa," kata dia.

Kontras juga khawatir, karena institusi TNI dituding sebagai lembaga yang paling tidak akuntabel. "Apalag sejauh ini belum ada pertanggungjawaban terkait berbagai kasus pelanggaran HAM yang dilakukan mereka," jelasnya.

Masuknya TNI, kata Mufty, akan membuka kemungkinan penyalahgunaan mandat dalam membasmi teroris, untuk melakukan kontrol terhadap masyarakat serta upaya mengembalikan superioritas militer.

"Atau bahkan mengambil keuntungan-keuntungan yang sifatnya ekonomis," katanya. (ded)