Jakarta, Kompas – Sejumlah elemen masyarakat sipil mempertanyakan rencana pelibatan Tentara Nasional Indonesia dalam menangani masalah terorisme di Tanah Air. Mereka menilai institusi itu masih belum bisa dipercaya.

Penilaian itu dilontarkan dalam jumpa pers yang digelar di Kantor Kontras, Jakarta, Kamis (27/8), yang diikuti perwakilan sejumlah lembaga swadaya masyarakat, seperti Mufty Maakarim (IDSPS), Edwin Partogi dan Oslan Purba (Kontras), dan dosen pascasarjana UI Bidang Kajian Ilmu Kepolisian, Bambang Widodo Umar.

Kekhawatiran itu terutama terkait kemungkinan terjadinya intimidasi, salah tangkap, penculikan, dan penyiksaan yang bisa saja dilakukan militer saat mereka diterjunkan mengejar anggota masyarakat yang masih diduga pelaku teroris.

Menurut Oslan, militer masih sangat tertutup, terutama terkait pertanggungjawaban berbagai pelanggaran HAM masa lalu yang mereka lakukan.

Sementara Bambang Widodo Umar mempertanyakan adanya anggapan militer lebih punya kemampuan dalam menangani aksi teror daripada polisi. Anggapan itu muncul bahkan dengan mengilustrasikan ”kesuksesan” ABRI pada masa lalu dalam Operasi Woyla. ”Dahulu kepolisian juga pernah menangani pembebasan sandera serupa di Yogyakarta, bulan April tahun 1972. Pelaku pembajaknya mantan militer dan pesawatnya milik maskapai Merpati,” katanya.

Dalam tanggapan tertulisnya, Kepala Pusat Penerangan Markas Besar TNI Marsekal Muda Sagom Tamboen beberapa waktu lalu menegaskan, salah jika ada orang berpendapat TNI tidak memiliki fungsi penegakan hukum sehingga tidak dapat diterjunkan dalam penanganan masalah terorisme.

”Dalam Pasal 8, 9, dan 10 UU TNI ditetapkan ketiga matra TNI bertugas menjaga keamanan wilayah perbatasan dengan negara lain. Begitu juga TNI AL dan AU bertugas menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut atau udara yurisdiksi nasional,” ujar Sagom.

Selama ini TNI, menurut Sagom, tidak pernah mengatakan akan bergerak sendiri menangkap pelaku aksi terorisme, apalagi ”mengemis” untuk minta dilibatkan. Tidak hanya itu, TNI selama ini juga tidak pernah mendeklarasikan lebih jago menghadapi terorisme. (DWA)